Batam – Wacana penerapan sekolah daring dan Work From Anywhere (WFA) sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran pemerintah kembali mengemuka. Di tengah dorongan tersebut, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengabaikan esensi utama pendidikan, yaitu kualitas pembelajaran dan pembentukan karakter generasi muda.
Ketua Pemuda ICMI Kepulauan Riau, Andriansyah Sinaga, menegaskan bahwa pendekatan efisiensi tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Pendidikan, menurutnya, merupakan investasi jangka panjang yang menentukan arah pembangunan sumber daya manusia, khususnya di daerah strategis seperti Batam.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pengalaman selama Pandemi COVID-19 telah memberikan pelajaran berharga. Pembelajaran daring memang menjadi solusi pada masa krisis, namun juga menyisakan berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan interaksi sosial, penurunan keterlibatan siswa, hingga kesenjangan akses teknologi di kalangan masyarakat.
Dalam konteks Batam sebagai kota industri dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, Andriansyah menilai kebijakan pembelajaran daring secara luas berpotensi menimbulkan dampak yang lebih kompleks. Tidak semua keluarga memiliki kesiapan infrastruktur maupun waktu pendampingan yang memadai bagi anak-anak dalam menjalani proses belajar dari rumah.
Ia juga menekankan bahwa sekolah memiliki peran yang tidak tergantikan dalam membentuk karakter, kedisiplinan, serta kemampuan sosial peserta didik. Interaksi langsung antara guru dan siswa, serta dinamika kehidupan di lingkungan sekolah, dinilai sebagai bagian integral dari proses pendidikan yang sulit direplikasi secara virtual.
Terkait kebijakan daerah, Andriansyah menyampaikan kepercayaan penuh kepada Pemerintah Kota Batam, khususnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, sebagai representasi pilihan masyarakat, untuk mengambil kebijakan yang berpihak pada kebutuhan riil daerah. Menurutnya, kepemimpinan daerah memiliki pemahaman yang lebih kontekstual terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.
Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah pusat memberikan ruang fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pendidikan, tanpa harus sepenuhnya terikat pada pendekatan seragam yang belum tentu relevan di setiap wilayah.
Selain itu, Pemuda ICMI Kepri juga mengajak seluruh elemen masyarakat orang tua, tenaga pendidik, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menjaga kualitas pendidikan di Batam. Dukungan kolektif dinilai menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi peserta didik.
Di akhir pernyataannya, Andriansyah menegaskan bahwa pendidikan tidak dapat dipandang semata sebagai pos anggaran yang harus dihemat. Pendidikan merupakan fondasi masa depan.
“Batam membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara karakter dan sosial. Untuk itu, kualitas pembelajaran harus tetap menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
