Ada pun isu yang terjadi di Negara kita terkait memperpanjangnya jabatan sebagai Presiden Indonesia dan liciknya lagi degan adanya penundaan pemilu.
Hal ini sangat mengada-ada dan sebenarnya merupakan bagian dari bagaimana memuaskan hasrat politik Jokowi, atau paling tepatnya orang-orang dalam Jokowi untuk mempertahankan Jokowi sebagai presiden Indonesia.
Karna kita tahu bahwa di Indonesia maksimal menjadi presiden itu dua periode dan tidak lebih. dan mencari lagi kandidat-kandidat baru untuk menduduki kursi sebagai presiden di Indonesia.
Tapi di era sekarang ini banyak diperbincangkan lagi terkait majunya lagi Jokowi sebagai presiden di tiga periode ini, dan masyarakat Indonesia terheran-heran dan ada yang menerima dan ada yang tidak menerima serta terjadilah pro dan kontra terhadap masyarakat dan Pemerintah,
Dan saya sebagai mahasiswa ingin menuntut kebijakan dulu yang dibuat oleh perintah Indonesia bahwasanya di Negara kita cukup presiden menjabat dua periode dan bukan tiga periode.
Maka dari itu kami mengeluarkan aspirasi kami sebagai mahasiswa dengan mendemo agar pemerintah Indonesia tahu, kami hanya minta kebijakan dan keadilan dalam jalannya kekuasaan sebagai presiden Indonesia.
Kata orang-orang wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu rawan ditunggangi kepentingan politis.
Padahal kita semua tahu, bahwa tidak ada kepentingan apapun selain kepentingan politis yang ambisius demi langgengnya oligarki yang berkuasa. Itu seperti alasan klise yang biasa dimainkan oleh mereka yang haus kuasa.
Mungkin mereka buta sejarah dan kita harus mengingatkan kembali sejarah kelam bangsa ini, bahwa dua presiden pernah jatuh hina karena alasan yang sama: ingin berkuasa tanpa batas waktu.
Pemerintah hari ini acap kali mengatakan demokrasi kita kebablasan, alih-alih menjaga demokrasi yang katanya kebablasan itu, pemerintah dengan mulutnya sendirilah yang mengaminkan bablasnya demokrasi kita dengan mengeluarkan gagasan “busuk” untuk memperpanjang kuasa presiden.
Kita perlu tahu gagasan utama dari konstitusi adalah bahwa negara perlu dibatasi kekuasaannya agar penyelenggaraannya tidak bersifat sewenang-wenang, pun dengan masa jabatan presiden.
Oleh karena itu, kita wajib menolak segala bentuk kesewenang-wenangan dan narasi perpanjangan masa jabatan presiden serta tetap pada keyakinan bahwa kekuasaan cenderung mengakibatkan korup dan kekuasaan yang absolut adalah korup yang sesungguhnya.
Penulis:
Marde Agus
Mahasiswa Universitas Karimun Prodi Ilmu Komunikasi 20101003
