Asumsi/hipotesa saya tentang Partisipasi Politik masyarakat akan rendah dalam pilkada yang akan datang, karena kondisi pandemi covid 19 yang sampai saat ini masih berlangsung, kondisi covid 19 ini membuat masyarakat akan sangat Berhati-Hati dalam melakukan kegiatan sosial dalam bentuk apapun, terutama dengan adanya pilkada yang akan datang, karena pilkada akan melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga masyarakat akan cenderung rentan terlibat sehingga ragu dan cemas mengikuti pilkada yang akan datang. Jika pilkada yang akan datang tidak menjadikan protokol kesehatan sebagai basis utama yang kokoh, Konsekuensi logisnya dapat membuat cluster baru penyebaran covid 19 di tengah-tengah masyarakat.
Partisipasi masyarakat akan rendah akibat sosisalisasi tentang protokol kesehatan kepada masyarakat belum sempurna, protokol kesehatan menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan apapun, Sosialisasi yang belum dipahami dengan baik oleh masyarakat akan membuat masyarakat ragu-ragu dan takut untuk mengikuti kegiatan pilkada dikarenakan bahaya yang ditimbulkan dari pandemi Covid 19. Secara psikologis pandemi covid 19 dapat menurunkan imunitas tubuh dan bisa menyebabkan kematian, Sehingga masyarakat perlu diberikan pemahaman yang holistik. ini adalah tanggung jawab penyelenggara pemilu yang harus dimaksimalkan dalam pemberian pemahaman protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada yang akan datang, sosialisasi tentang protokol kesehatan harus diperluas dan diperkuat kepada masyarakat, jika tidak, masyarakat akan khawatir dan memilih untuk tidak mengikuti kegiatan pilkada tersebut. Kekhawatiran masyarakat ini yang akan membuat berkurangnya partisipasi pada pilkada yang akan datang, bagi masyarakat yang belum memahami protokol kesehatan dalam kegiatan pilkada, masyarakat akan takut protokol kesehatan tidak berjalan dengan baik saat pilkada berlangsung, namun bagi masyarakat yang sudah memahami protokol kesehatan pada kegiatan pilkada tidak menjadi masalah.
Rendahnya partisipasi masyarakat pada pilkada yang akan datang juga disebabkan karena tingkat resiko penularan covid 19 pada pilkada yang akan datang cukup tinggi dikarenakan melibatkan banyak orang . berita-berita online juga bisa kita baca tentang penyelenggara pemilu yang juga positif covid 19 yaitu Ketua KPU Arief Budiman yang positif Covid-19 (Geloranewa/19/9/2020), kemudian 21 pegawai KPU yang juga terjangkit Covid-19 (Kompas/6/82020). Kemudian calon peserta pilkada 2020 ada 60 calon yang positif Covid-19 (Tempo.co/11/9/2020). Selanjut bisa kita lihat di Negara tetangga kita tentang munculnya cluster baru dalam pilkada yaitu Malaysia pada KOMPAS.com tentang “Malaysia Laporkan Lonjakan Kasus Covid-19, Dipicu oleh Pemilu Sabah” . Pihak berwenang Malaysia memperingatkan gelombang baru virus corona setelah dua hari berturut-turut melaporkan kasus infeksi tertinggi sejak awal Juni 2020. Laporan itu muncul setelah pemilihan umum ( Pemilu) di negara bagian terbesar kedua Malaysia, Sabah. Pada Jumat (2/10/2020), Malaysia melaporkan 287 kasus baru, lebih tinggi dari hari sebelumnya, Kamis (1/10/2020) dengan 260 kasus. Dikutip dari Reuters, Kamis (1/10/2020), Direktur Jenderal Kesehatan Noor Hisham Abdullah mengatakan peningkatan kasus dapat dilihat sebagai awal dari gelombang baru. Ia mendesak agar masyarakat terus memperhatikan protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan tidak keluar rumah kecuali diperlukan. Sejauh ini, Malaysia telah melaporkan 11.771 kasus infeksi dengan 136 kematian dan 10.095 pasien dinyatakan sembuh. Lonjakan kasus baru ini disebut berkaitan erat dengan pergerakan ribuan orang yang pulang ke Sabah untuk berpartisipasi dalam pemilu pada Sabtu (26/9/2020) lalu. Dikutip dari Straits Times, Jumat (2/10/2020), beberapa politisi yang pernah berkunjung dan berkampanye di Sabah juga dikonfirmasi positif Covid-19. Warganet pun mengecam para politisi karena tidak mempraktikkan jarak sosial ketika berkampanye. Dari Data-Data ini dapat dilihat lonjakan kasus covid 19 meningkat pada kegiatan pemilu, Data-Data tersebut dapat menjadi bayangan bagaimana pilkada yang akan datang datang , dan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk mengikuti kegiatan pilkada , data tersebut menunjukan akibat tidak kokohnya meningkatkan kedisiplinan masyarakat untuk selalu patuh pada protokol kesehatan, apalagi kondisi covid 19 pada saat ini sangat rawan untuk melaksanakan Kegiatan-Kegiatan yang melibatkan masyarakat, Data-Data tersebut meningkatkan rasa kewaspadaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pilkada yang akan datang
Pilkada yang akan datang pada kondisi covid 19 ini merupakan tantangan yang harus dilewati oleh pemerintah dan masyarakat, karena kegiatan ini melibatkan orang banyak dan bagaimana caranya agar masyarakat dapat nyaman dan tidak khawatir untuk berpartisipasi dalam kegiatan pilkada dan bagaimana kegiatan pilkada yang akan datang berjalan dengan lancar dengan menegakkan protokol kesehatan yang ketat. Pemerintah harus memperluas sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol kesehatan dalam aktivitas yang melibatkan orang banyak, dan penyelenggara kegiatan pilkada harus meyakinkan masyarakat agar tidak takut dan khawatir untuk mengikuti kegiatan pilkada yang akan datang, dengan memperkuat dan memperluas sosialisasi tentang protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada yang akan datang, dapat meredakan rasa khawatir masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada yang akan datang, dengan pemahaman protokol kesehatan yang kuat oleh masyarakat, masyarakat tidak akan ragu untuk mengikuti kegiatan pilkada yang akan datang. Jika sosialisasi tentang protokol kesehatan sempurna dan diterima dengan baik oleh masyarakat , maka dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan mencegah angka penularan covid 19 sehingga kegiatan pilkada yang akan datang tidak menimbulkan cluster baru penyebaran covid 19 dan tidak menjadi suatu hal yang menakutkan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Oleh:
MUHAMMAD ARYA RAMDANI
Mahasiswa STISIPOL RAJA HAJI
Program Studi Sosiologi
