Pada dua pekan terakhir ini seluruh dunia khususnya Amerika Serikat menyuarakan unjuk rasa mereka terhadap masalah di ‘Negeri Paman Sam’ yang masih saja rasis terhadap warga yang memiliki Ras kulit hitam, terutama pada kasus George Floyd yang dibunuh oleh seorang polisi AS berkulit putih. Kasus ini sangat menggemparkan dunia bahkan tidak sedikit dari warga Indonesia ikut mendukung gerakan ‘Black Lives Matter’.
Namun sangat disayangkan, tanpa disadari masih banyak masyarakat Indonesia yang rasis terhadap warga negaranya sendiri, khusus nya yang bertempat di Indonesia Bagian Timur yakni Papua dan daerah disekitarnya yang mayoritas masyarakat disana berkulit hitam.
Di Indonesia suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) merupakan isu yang sensitif bila dihubungkan ke ranah politik. Di negara kita ini masih banyak pihak-pihak yang memanfaatkan Papua sebagai alat untuk membombardir isu politik yang ada di indonesia.
Ketua MPR Bambang Soesatyo pun menyampaikan bahwa “Kita tetap harus waspada, karena tak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang berusaha menjadi provokator, memanfaatkan kejadian di Amerika untuk menyulut emosi publik yang dapat mengganggu kedamaian di Papua khususnya dan Indonesia umumnya,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini dalam diskusi virtual tentang Papua pada hari sabtu kemarin.
Ketua MPR ini menyebut keberadaan Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPD-DPR RI Dapil Papua dan Papua Barat (For Papua) sebagai contoh upaya konkret yang sedang dilakukan MPR. Forum itu aktif menjembatani komunikasi dari berbagai pihak demi perdamaian di Papua.
Bamsoet pun mengungkapkan bahwa upaya kerja keras semua pihak untuk menyuarakan keadilan sosial terhadap Papua agar tidak mendapat diskriminasi hukum pun membuahkan hasil bahwa enam orang telah dibebaskan tersebut yakni Surya Anta Ginting, Anes Tabuni alias Dano Anes Tabuni, Charles Kossay, Ambrosius Mulait, dan Arina Elopere alias Wenebita Gwijangge, telah dibebaskan pada Mei 2020.
Anggota For Papua yang juga perwakilan DPD RI dari Papua, Yorrys Raweyai mengungkapkan bahwa ada penanganan hukum yang sudah coba mereka upayakan. Contohnya, kasus Mispo Gwijangge yang diduga membunuh pekerja Istaka Karya.
Namun pada bulan april lalu Mispo Gwijangge pun dibebaskan dari kasus pembunuhan karena banyak tuduhan yang tidak terbukti kebenarannya.
Dari kasus seperti ini masyarakat diminta untuk tetap mewaspadai pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil untung dari situasi konflik di Papua. Tentu saja hal hal seperti ini tidak bisa kita pandang dengan sebelah mata. Masyarakat haru lebih cerdas dalam menanggapi isu-isu seperti ini khususnya rasisme, agar langkah yang telah ditempuh pemerintah kita akan menjadi kebijakan politik yang terbaik bagi Papua di masa depan.
Oleh:
Intan Sasmita Manurung
Mahasiswi Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji
