Dinamika negara, dewasa ini memasuki gelombang tekanan berupa pandemi covid-19 atau akrab disebut virus corona. Akibatnya, negara pun kelabakan dalam menangani kegaduhan yang disebabkannya dan persebaran yang sudah memasuki kategori pandemi. Semua komponen negara dan elemen masyarakat saling beradu argumen untuk ikut berdiam diri atau tetap bekerja seperti biasa di tengah krisis ekonomi.
Berbagai dampak yang ditimbulkan dari pandemi menjadi beban bagi negara untuk segera mengentaskan melalui kebijakan yang sebijak-bijaknya. Kemunduran budaya, merosotnya pendidikan, amburadulnya komunikasi politik, hingga melemahnya perekonomian merupakan aspek kehidupan masyarakat yang turut terdampak dan mesti ditangani seiring penyelesaian masalah kesehatan yang menjadi aspek utama akibat virus corona.
Namun ibarat mengayuh sepeda ke atas bukit berkerikil, kebijaksanaan negara yang menjadi harapan masyarakat tak kunjung tiba. Selama kurang lebih 2 bulan kasus covid-19 masuk ke dalam negeri, implementasi kebijakan yang ditetapkan tak mampu meredam gejolak pandemi yang menyerang secara brutal. Berbagai kebijakan yang diimplementasikan hanya menjadi varian tanpa dampak signifikan dalam proses penanganan.
Pembentukan gugus tugas percepatan penanganan virus corona, Kebijakan PSBB di beberapa daerah, hingga pemberlakuan jam siang dan malam turut meramaikan jalan peperangan melawan virus corona. Namun apalah daya, jalan yang ramai juga belum menjamin keamanan dalam berkendara. Bukannya menyelesaikan masalah, solusi yang dihadirkan justru menimbulkan konflik di tengah masyarakat khsususnya sektor ekonomi. Kasus covid-19 memang telah berkurang di beberapa daerah, akan tetapi secara nasional kasus terus bertambah setiap harinya.
Inkonsistensi negara juga turut hadir dalam dinamika persebaran virus corona. Perbedaan kebijakan antara kepala negara dengan tangannya, perselisihan antara tangan kanan dengan tangan kirinya, bahkan hingga perubahan yang sekenanya. Sebagai contoh, hadirnya kebijakan pelonggaran PSBB pada saat situasi belum membaik dengan dalih sosial ekonomi dan kenaikan iuran BPJS di tengah paceklik moneter. Entah atas motif apa yang sebenarnya biasa rada di belakang, kata evaluasi ditumbuhkan guna mempengaruhi opini publik di balik kolusi dan lingkar kepentingan yang diselamatkan.
Di sisi lain, turut hadir pula dewan perwakilan rakyat yang berupaya menggenjot pembahasan undang-undang tenaga kerja, proyek pengadaan jamu yang katanya mampu menangkal pandemi, dan sibuk menyanggah kritikan yang disampaikan oleh rakyatnya. Bukannya sibuk memikirkan solusi penghentian penyebaran virus, justru malah membahas hal-hal yang saat ini bukan suatu desakan yang mesti diurus. Sungguh miris melihat kepintaran yang digunakan secara licik di tengah rakyat yang sedang memekik membutuhkan kehadiran wakilnya.
Berbagai permasalahan akibat pandemi corona maupun pandemi itu sendiri telah cukup untuk menggambaran ketidakbijaksanaan negara dalam bekerja. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi negara yang masih mau belajar. Bukan bermaksud untuk merendahkan, tapi bukankah belajar harus terus dilakukan sekalipun oleh aparatur negara. Sebenarnya negara itu sudah pintar, hanya saja kurang cermat dalam membaca situasi, kurang serius dalam menangani pandemi dan kurang empati untuk bisa menghadirkan satu solusi.
Slogan bersatu melawan covid-19 harus dimaknai secara kolektif guna memberantas ganasnya virus corona dan mafia di tengah pengobatan. Bukankah sudah banyak teori yang menerangkan tentang negara dan kebijakannya, hanya saja pengamalannya yang kurang dimanifestasikan dalam kehidupan aparaturnya. Teruntuk negara dan komponennya, mari belajar berempati agar mengerti dan belajar bernurani agar memahami kondisi dan situasi yang terjadi. Pelajaran ini harus dipetik oleh seluruh komponen negara, baik sektor publik maupun sektor privat.
Sebagaimana penjabaran dalam teori kebijakan, pandemi corona mesti menjadi bahan evaluasi para pemberi dan pengisi kursi sebagai upaya optimalisasi pencapaian tujuan bernegara. Menilai kembali proses perjalanan negara kesatuan republik indonesia dengan yang semestinya. Tentunya akan ditemukan banyak kekurangan dan menghasilkan banyak catatan. Namun bukan hanya soal corona, berbagai permasalahan lain yang sudah memenuhi catatan sebelumnya harus diagendakan dalam setiap rapat kerja seluruh komponen negara. Hal ini memang tidak sepenuhnya memberikan jaminan akan perbaikan, tapi setidaknya ada secercah harapan yang kembali ditaruh oleh masyarakat yang kelaparan dan haus kemakmuran.
Berkaitan dengan kondisi hari ini, pasca pandemi negara akan berhadapan dengan situasi baru. Pergeseran budaya dan aktivitas di setiap aspek kehidupan akibat dari virus corona menjadi masalah baru yang harus ditangani. Kehadiran negara harus menjadi garda terdepan dalam mengembalikan nilai-nilai lama atau justru terus beradaptasi dengan budaya baru. Yang paling terpenting adalah perbaikan terhadap tatanan kehidupan di segala aspek (ekonomi, sosial, pendidikan, politik, agama dan kesehatan) sebagai upaya normalisasi serta melanjutkan perjalanan dalam rangka perwujudan cita-cita negara.
