Demokrasi Indonesia Menurun?

Indonesia telah memilih sistem demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya sebagaimana yang terlihat pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar”. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dimana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara.

Perjalanan demokrasi Indonesia dimulai pada Periode 1945 – 1959 (Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parlementer), Periode 1959 – 1965 (Demokrasi Terpimpin), Periode 1965 – 1998 (Demokrasi Orde Baru) dan Periode 1998 – sekarang (Demokrasi Era Reformasi). Demokrasi secara langsung di Indonesia terjadi pada tahun 2004 yaitu saat pemilihan umum (PEMILU). Ada lima pasangan calon yang ikut kontestasi saat itu, yang mana hasilnya Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden Indonesia yang keenam dan Jusuf Kala sebagai wakil Presiden. Selanjutnya PEMILU dilakukan 5 tahun sekali pada tahun 2009, 2014, 2019 dan nanti selanjutnya pada tahun 2024.

Demokrasi tidak hanya berbicara kebebasan memilih saat PEMILU, lebih dari itu demokrasi ialah kebebasan bagi masyarakat untuk beragama, berserikat, menyampaikan pendapat dan sebagainya selama itu tidak melanggar hukum. Hal ini sejalan dengan pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Berangkat dari sistem demokrasi ini tentu masyarakat mulai berani untuk mengekspresikan apa yang ia rasakan, baik dalam ucapan maupun tindakan, payung hukum sudah terbuka.

Secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dengan konsep mengedepankan keadilan, kejujuran dan keterbukaan, Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat, Menciptakan Keamanan dan Ketertiban, Mendorong Masyarakat Aktif dalam Pemerintahan, dan mencegah terjadi nya perselisihan.

Lalu bagaimana dengan demokrasi di Indonesia ? peringkat demokrasi Indonesia bertengger pada posisi 68 dan tergolong dalam kategori negara dengan “demokrasi yang cacat” atau flawed democracies (rentang 20 – 76). Seperti dikutip dari The Economist, Indonesia memiliki skor ratarata 6,39. Media AS itu mencatat, variabel “proses elektoral dan pluralisme” RI memiliki skor 6,92. Sementara, variabel “keberfungsian pemerintahan” Indonesia memiliki skor 7,14 – skor tertinggi dari total lima variabel penilaian. Sementara itu, variabel “partisipasi politik”, “kultur politik”, dan “kebebasan sipil” Indonesia memiliki skor 6,67; 5,63; dan 5,59.

The Economist menyebut bahwa posisi Indonesia dalam indeks tersebut merosot tajam 20 puluh peringkat dari penghitungan tahun 2016 — menjadi sebuah noktah hitam bagi keberlangsungan demokrasi di Tanah Air. Penyebab kemerosotan itu, menurut The Economist, dipicu oleh “Dinamika politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017”, isu seputar
mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, serta bangkitnya gerakan sosialmasyarakat berbasis keagamaan.

Sementara itu di Asia Tenggara Indonesia menduduki peringkat keempat di Asia Tenggara dalam Indeks Demokrasi 2020 yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU). Meski begitu, skor Indonesia yang kini sebesar 6,3 turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,48. EIU memberikan penilaian tersebut berdasarkan lima indikator, yakni proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil.

Analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menilai, kualitas demokrasi di Indonesia cenderung mengalami kemerosotan, terutama dalam enam bulan terakhir. Arif menuturkan, penurunan kualitas demokrasi di Indonesia disebabkan oleh enam faktor. Pertama, korupsi dan ketertutupan menjadi praktik meluas, sedangkan lembaga anti-korupsi dilemahkan.

Kedua, ancaman kebebasan berekspresi semakin terang-terangan, baik dari negara maupun masyarakat. Ketiga, kebebasan berorganisasi cenderung mengalami regresi. Keempat, kebebasan dan independensi media semakin rentan karena terdampak adanya pemusatan kepemilikan dan intervensi kekuasaan. Kelima, penegakan hukum nyaris tak pernah mengalami kemajuan. “Faktor lain nya adalah macetnya regenerasi dan pembangunan kesadaran dalam situasi yang abu-abu. Antara belum demokratis, tetapi tidak sungguh otokratik, dan “Terakhir, teknologi komunikasi digital bantu atasi jarak, tetapi relatif gagal menghasilkan progresifitas,”

Menurut Arif, ancaman terhadap demokrasi muncul dari hampir semua arah. Pertama, negara, di mana terjadi penyalahgunaan kekuasaan, mulai dari korupsi, peraturan tidak adil, intimidasi samar/terang, kekerasan, dan diskriminasi. Kedua, elite politik yang kerap melakukan praktik korupsi, pemusatan kuasa ekonomi-politik, populisme dan propaganda.

Ketiga, elite ekonomi. Faktor tersebut membuat terjadinya perburuan rente, pemusatan kuasa ekonomi-politik, pendanaan tidak sah politik, dan peminggiran. Keempat adalah masyarakat yang mengalami kekerasan, pemencilan, hingga jebakan kabar bohong. Arif menjelaskan, kondisi civil society saat ini juga tidak kalah memprihatinkan. Menurutnya, lemahnya posisi civil society merupakan dampak paling nyata dari adanya pemusatan ekonomi-politik yang menciptakan ketergantungan pada hampir semua sektor. Selain itu, lanjut dia, secara internal, progresifitas dan kohesivitas civil society cenderung menyusut. Hal itu semakin diperparah dengan adanya ruang ekspresi yang semakin terbatas. Di sisi lain, institusi pendidikan yang sebelumnya banyak menyumbang penguatan civil society kini terjebak pada segmen industrialisasi.

Oleh :

[ Putri Dwi Andella ]
Mahasiswi Prodi Administrasi Publik STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang