Lihatkepri.com, Tanjungpinang – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (BEM KM UMRAH) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memanfaatkan Waktu libur Kuliah untuk melakukan Ekspedisi ke Desa – Desa yang ada di Kabupaten Lingga Provinsi Kepri selama lebih kurang satu bulan.
Presiden Mahasiswa BEM KM UMRAH, Rindi Afriadi menyebutkan Kegiatan Ekspedisi ini di sebut Ekspedisi Asa Maritim. Tujuan kegiatan ini pada Prinsip ialah membantu Masyarakat Desa yang ada di Kabupaten Lingga agar masyarakat Desa mendapatkan Akses Pendidikan yang mudah serta Pendidikan yang layak dan juga Perekonomian yang baik.
“BEM KM UMRAH Provinsi Kepulauan Riau Juga akan mendata jumlah Desa yang menjadikan Maritim sebagi prioritas pembagunan Desa. Kegiatan Ekspedisi Asa Maritim Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Provinsi Kepri ini dimulai Pada 10 Juli Hingga 15 Juni Mendatang.,” ujar Rindi Afriadi kepada Lihatkepri.com, Sabtu (22/6/2019)
Selain itu, Selama Beberapa hari bergelut di Desa, berdiskusi bersama Masyarakat (Forum Desa ) serta para pemuda Desa yang ada di kabupaten Lingga, Tim Ekspedisi menemkan berbagai permasalahan yang Dominan terjadi di sebagian besar Desa yang ada di Kabupaten lingga. Desa dengan jumlah 75 Desa , Alokasi Dasar 46,225,875, Alokasi Afirmasi 294,142, Alokasi Formula 10,630,121.
Pertama, Mayoritas Desa yang ada di Kabupaten Lingga Provinsi Kepri tidak menjalankan dengan baik Peraturan Menteri Desa, Pembagunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Pengunaan Dana Desa 2018.
Kedua, Mayoritas Desa yang ada di Kabupaten Lingga Provinsi Kepri belum mejadikan Maritim sebagai Lumbung Ekonomi Desa. Menginggat Mayoritas Desa yang ada di Kabupaten Lingga Provinsi Kepri di kelilingi oleh lebih dari 85% laut seharusnya Maritim dijadikan prioritas untuk Lumbung Ekonomi Desa.
“BEM KM UMRAH Provinsi Kepri akan berusaha untuk menyelesaikan semua permasalahan yang di temukan seperti Akses Pendidikan yang sulit, Pendidikan yang kurang layak, Konflik Perbatasan, Konflik Perairan, Kensenjangan, Pelangaran Peraturan yang dilakukan oleh Desa,” ujarnya.
