Pemilihan Presiden 2024 tidak akan diikuti oleh seorang petahanan. Medan pertarungan antar calon presiden akan lebih cair dan lebih terbuka. Bagaimana peta kemungkinan koalisi partai yang akan terbentuk untuk pemilihan presiden mendatang? Tahun 2024, sebagai tahun pemilu, masih terbentang kurang lebih dua tahun lagi. Bagi partai politik, setiap tahun pemilu memiliki arti penting karena akan menjadi tahun pertaruhan: pencapaian di pemilu legislatif dan pemilu presiden. Upaya menuju pencapaian itu akan membawa partai melewati rute jalan persiapan yang menghadapkan pada tantangan politik. Kemampuan partai dalam menggerakkan mesinnya untuk menghadapi pemilu berpeluang berbanding lurus dengan hasil yang diharapkan.
Menjelang Pilpres 2024 sejumlah lembaga survei mulai membuat prediksi kontestasi. Berdasar survei Indikator Politik Indonesia, jika Prabowo Subianto maju sebagai capres, dalam survei itu suara menteri pertahanan itu 26,9 persen. Disusul Ganjar Pranowo 23,2 persen dan Sandiaga Uno hanya meraih 4,5 persen. Seluruh responden yang memilih ketiga tokoh itu dulunya adalah pemilih Jokowi pada Pilpres 2019. Menurut Pengamat komunikasi politik Cecep Handoko, Pilpres 2024 masih belum bisa keluar dari faktor primordial. Sosok dari Jawa tetap mendapat porsi suara. Buktinya Ganjar dan Prabowo mendapat suara yang sangat tinggi. Keduanya berasal dari Jawa. Diperkirakan pemilih Jokowi tidak bergeser pada dua tokoh itu. Sementara untuk Sandiaga Uno cuman mendapat 4,5 persen.
Faktor primordial di Pilpres 2024 nanti, masih menjadi penentu. Banyak yang dicalonkan dan diisukan akan menjadi Presiden pada 2024 nanti. Ganjar merupakan orang Jawa, sementara Erick dari Sumatera. Ini nantinya akan menjadi pertimbangan bagi para pemilih. Elektabilitas tergantung dipasangkan dengan siapa. Bahkan, sejauh ini, Ganjar Pranowo merajai berbagai survei. Namun begitu juga 2024 masih cukup lama artinya konstelasi masih mencair bisa jadi ada jagoan baru terutama dari latar belakang militer. Kata dia, selain Prabowo ataupun Gatot Nurmatyo boleh jadi akan ada tokoh lain berlatar belakang militer yang punya kans besar untuk maju Pilpres.
Penetapan jadwal Pemilu Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah 2024 hendaknya dilakukan hati-hati. Berbagai aspek perlu menjadi pertimbangan serius para pengambil keputusan. Tim dari Komisi II DPR RI dan KPU dikabarkan telah menetapkan jadwal Pemilu Presiden dilakukan Rabu 28 Februari 2024 dan Pilkada Serentak pada Rabu 27 November 2024. Untuk itulah tahapan Pemilu akan dimulai Maret 2021. Kompleksitas persoalan jadwal Pemilu Presiden dan Pilkada Serentak terjadi karena batal direvisinya UU Pilkada dan UU Pemilu. DPR dan KPU perlu mempertimbangkan bahwa hari Rabu 28 Februari 2024 bertepatan dengan hari raya Galungan.
Sangat tidak mungkin menggelar Pilkada bersamaan dengan hari raya keagamaan, karena itulah semangat untuk mengubah kembali jadwal Pemilu Presiden haruslah diapresiasi. Sejumlah hal harus dipertimbangkan dalam penetapan tahapan Pemilu Presiden dan Pilkada Serentak pada tahun 2024. Kompleksitas persoalan Pemilu, mulai dari waktu, teknis pelaksanaan, dan sumber daya manusia, harus jadi perhatian utama.
Pengalaman Pemilu 2019, dimana banyak petugas KPPS yang meninggal dunia, patut menjadi pertimbangan. Para pengambil keputusan hendaknya betul-betul mempertimbangkan keberlangsungan Pemerintah dan kesiapan pelaksanaan Pemilu dan bukan hanya bagaimana meraih kekuasaaan pada tahun 2024, dan masa bodoh dengan kualitas dari Pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, di tahun 2024 mendatang untuk pemilihan kepala negara baru maka harus ditegaskan agar melaksanakan pesta rakyat secara damai, aman tanpa ada bentrok atau huru hara apapun serta memperhatikan etika pelaksanaan pemilu dan laksanakan pemilu dengan setertib mungkin dan aman.
Oleh:
[ Muhammad Fazli ]
Mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjungpinang Semester 3, Prodi Ilmu Administrasi Publik
