Hasil jajak pendapat Litbang Kompas hari senin tanggal 8 Agustus 2016 menunjukkan 75,7 persen respondent melihat citra hakim adalah buruk, adapun 92,7% respondent yakin jaringan suap dan korupsi marak dipengadilan. Data diatas menunjukkan dilema penegakan hukum di negara ini semakin akut. Perlu segera dilakukan reformasi secara total di dalam kelembagaan peradilan. Seperti pendapat pakar hukum tata negara Refli Harun, “mafia peradilan sudah sangat luar biasa menggerogoti keagungan lembaga peradilan. Ini sudah merupakan kanker stadium empat perlu jalan revolusioner. Kemudian pendapat Hakim Agung Gayus Lumbun juga mengakui bahwa kondisi memprihatinkan ini mengharapkan presiden selaku Kepala Negara segera membentuk tim khusus. Selanjutnya pendapat dari mantan hakim dan pengajar hukum Asep Iwan Iriawan mengatakan untuk mendapatkan figure hakim yang bersih, idealnya panitia seleksi di dominasi oleh pihak luar dari lembaga peradilan.
Tentu saja masih banyak figur hakim yang pintar, bersih dan jujur di republic ini. pemimpin harus bisa mendorong rekrutmen para penegak hukum di lembaga peradilan secara transparan dan jauh dari kesan nepotisme. Jangan sampai ada modus transaksional dalam menempatkan seorang penegak hukum dilembaga peradilan. Karena kemarin terungkap keterlibatan sejumlah hakim, panitera, dan pegawai Mahkamah Agung dalam kasus korupsi.
Ini adalah sebuah dilemma penegakan hukum di negara ini, masih seringnya kita lihat oknum penegak hukum kawin kepentingan dengan para penjahat, sehingga hukum bisa diperjualbelikan. Ini jelas sekali menunjukkan wajah hukum dan kewibawaan hukum menjadi buruk di tengah-tengah public. kepercayaan public terhadap lembaga peradilan semakin buruk, kalau kita lihat dari jajak pendapat kompas hari ini. pemimpin dinegeri ini punya beban moral untuk menjalankan hukum secara murni dan konsekuen. Pemimpin dinegeri harus segera melakukan reformasi secara cepat dalam wilayah penegakan hukum tanpa intervensi. Karena penegakan hukum menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan public dimasyarakat. hukum harus dijadikan panglima di negara ini, agar iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi semakin tumbuh secara merata dan berkeadilan.
Presiden harus segera membentuk tim evaluasi disemua lembaga peradilan agar bisa memperbaiki wibawa hukum dinegeri ini. presiden bukan melakukan intervensi terhadap penegakan hukum, tetapi mendorong kinerja hukum di semua lembaga hukum agar bisa berjalan sesuai dengan koridor hukum. Memang secara hirarkis ketatanegaraan semua lembaga hukum dibawah presiden, tetapi dalam bekerja dan bertugas tetap merujuk kepada sumber hukum yang tertulis, buka intervensi dari seorang penguasa. Tetapi kalau penegakan hukum terganggu oleh para oknum penegak hukum yang tidak berintegritas dan melecehkan wibawa hukum, presiden harus segera turun tangan dan segera mengumpulkan para penegak hukum untuk segera memulihkan kepercayaan hukum di masyarakat.
Evaluasi lembaga peradilan perlu segera dilakukan didalam semua level lembaga hukum di negara ini, agar bisa terwujud lembaga peradilan yang bisa dipercaya dimasyarakat. karena sudah keadaan mendesak untuk berubah secara institusional. Karena secara sistematik lembaga peradilan perlu orang-orang yang punya agenda perubahan secara fundamental dalam bidang hukum, dan menjunjung tinggi moralitas dan integritas. Kita meyakini bahwa di negara ini masih banyak hakim-hakim yang jujur dan penegak hukum yang bermoral dan bertanggungjawab.
Tetapi karena ulah oknum para penegak hukum yang berbuat penyimpangan dan kawin kepentingan atau transaksional sehingga merusak sendi-sendi hukum di negara ini. tim evaluasi pimpinan lembaga peradilan harus orang-orang yang kredibilitasnya bersih dan jauh kesan masa lalu yang sangat kelam. Kemudian kepercayaan masyarakat harus di nomor satukan, untuk itulah tim evaluasi lembaga peradilan harus bekerja secara professional dan bertanggungjawab kepada public. jangan sampai penguasa di negeri ini abai dalam masalah-masalah penegakan hukum, sebab akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat. penguasa harus bisa mendidik masyarakat akan sadar hukum, tetapi kenyataannya justru terbalik. Persepsi masyarakat semakin buruk terhadapan penegakan hukum , karena sering melihat tontonan di media visual yang memperlihatkan para oknum penegak hukum terlibat dalam beberapa kasus baru-baru ini.
Jangan sampai dilemma penegakan hukum dinegara ini semakin melemah dan tidak menunjukkan angka pertumbuhan pembangunan hukum yang baik. Kalau lembaga-lembaga hukum dinegara ini orang-orang yang memimpin tidak bisa menunjukkan keteladan dalam penegakan hukum, takutnya nanti masyarakat akan jauh dari kesadaran hukum. Main hakim sendiri bisa terjadi di masyarakat akibat tidak adanya contoh yang baik dari lembaga-lembaga penegak hukum itu sendiri. Untuk itulah evaluasi secara komprehensif harus segera dilakukan dengan tetap mempertahankan para hakim dan penegak hukum yang baik. Sedangkan para penegak hukum yang berkinerja buruk dan merusak system hukum harus segera diganti. Karena sampai kapan negara ini harus mengalami lemahnya penegakan hukum, presiden yang dipilih oleh rakyat secara legitimasi mempunyai mandat dari masyarakat untuk melakukan perubahan secara cepat, tepat dan tidak melanggar konstitusi.
Jangan sampai citra buruk penegakan hukum semakin jauh dari harapan public, untuk itulah perlu juga diperbaiki system hukum dan integritas orang-orang yang menjalankan aturan tersebut. Semoga dalam penguasa memperhatikan keluhan public dan segera bertindak dengan tetap mengedepankan hukum secara professional. (Sumber : http://titoopini.blogspot.co.id)
Oleh : Suyito, M.Si Dosen Stisipol Raja Haji Tanjungpinang
