Sejak berakhirnya era soeharto atau orde baru dan ditandai dengan perubahan yang sangat significant dalam penyelenggaraan kekuasaan di negara ini. Secara regulasi memang sudah dilakukan perubahan secara structural oleh parlemen kita.
Salah satunya adalah perubahan yang mendasar tentang sentralistik kearah desentralistik, dan tentu saja perubahan secara politik electoral didaerah dengan pilihan kepala daerah secara langsung. Sesuai dengan keinginan rakyat dan tentu saja secara hakekatnya pilkada ingin mewujudkan kedaulatan rakyat secara demokratis. Ide atau masukan tentang pilkada secara langsung merupakan embrio dari praktek-praktek demokrasi yang mandeg, akibat dari rutinitas dari pilkada-pilkada sebelumnya tanpa mengalami perubahan.
Oleh karena itu pilkada secara serentak merupakan inovasi dari rezim politik untuk melakukan efisiensi anggaran dan tertib dalam politik electoral di daerah saat ini. terkadang kita lihat masyarakat semakin apatis atau putus asa melihat pilkada berganti pemimpin yang cenderung tidak memiliki sense of crisis terhadap masyarakatnya. Padahal anggaran dalam melaksanakan pilkada cukup besar dengan indicator-indikator yang secara teknis bisa dilihat nominalnya.
Selanjutnya dengan banyaknya keluhan dari daerah, secara sosiologis dilihatnya hanya pilkada ke pilkada saja, akhirnya wakil rakyat merumuskan pilkada serentak sebagai solusi kebuntuan politik dalam pemilihan kepala daerah. Melalui pilkada serentak ini rakyat atau masyarakat diberikan kesibukan yang tidak begitu ribut melulu mengurus politik semata. Karena rakyat butuh kepastian secara ekonomi, oleh karena itulah masyarakat harusnya diberikan ketenangan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa disibukkan dengan ributnya politik pilkada yang tidak efesien.
Dengan perubahan pilkada dari tidak teratur setiap tahunnya kepada pilkada serentak, tentu saja akan memberikan keseriusan kepada pemerintah juga dalam melakukan implementasi terhadap program-program di masyarakat. melalui pilihan kepala daerah secara serentak di daerah tentu saja akan merubah tatanan demokrasi lokal sebagai penyanggah demokrasi secara nasional. Oleh karena itulah pilkada serentak yang sudah diterapkan oleh pemerintah harus bisa dilakukan tetap mengacu pada kualitas penyelenggara pilkada itu sendiri. Karena kita butuh pilkada serentak yang damai dan tidak menjadi demokrasi saweran demi memenangkan pertarungan dalam pilkada serentak didaerah. Dengan demikian pilkada serentak harusnya berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya, biar bisa memberikan kepercayaan kepada public tentunya.
Bukan berarti sebaliknya pilkada serentak justru tidak ada perbedaan dengan pilkada sebelumnya. Hanya menukarkan jadwal atau waktu pilkada semata, tetapi peneyelenggara pemilukada harusnya bisa melakukan evaluasi dan perubahan yang significant dalam ranah demokrasi lokal saat ini. budaya politik baru dengan pilkada serentak didaerah tetap saja harus dengan fondasi yang beradab dan diarahkan untuk terjadinya konsolidasi demokrasi yang diharapkan oleh semua stakeholders.
Sebab kalau kita lihat selama ini gaung pilkada serentak sebagai keniscayaan demokrasi lokal didaerah harus sejalan dengan proses-proses politik yang tidak transaksional dan serba pragmatism. Kalau dalam pilkada serentak ternyata masih tercium juga aroma politik transaksional dan serba pragmatis, ini sebuah petanda dan penanda bahwa demokrasi lokal dengan budaya pilkada serentak hanyalah suatu terobosan yang tidak substanstif, beradab dan bermartabat.
Politik sudah kehilangan idealismenya, tetapi politik didaerah sudah dijajah oleh tingginya kepentingan pribadi atau golongan yang meminggirkan kepentingan public dalam praxisnya. Sesuai dengan pendapat Marcuse seorang tokoh kritis yang mengatakan one dimensional man, atau apapun mekanisme dalam demokrasi politik didaerah, mau berideologi atau tidak berideologi tetap saja melestarikan status quo, yaitu syahwat politik berkuasa. ‘
Oleh karena itulah dengan semangat reformasi yang menjadi ruh dalam kehidupan berdemokrasi di daerah, public harus tetap mengawal semangat pilkada serentak berada dijalur yang benar yang dikehendaki oleh semua elemen masyarakat. agar pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat lokal benar-benar melahirkan pemimpin yang demokratis, integritas dan cakap dalam memimpin didaerah dan tidak menindas rakyatnya.
Ditulis Oleh: Suyito, M.Si Dosen Sosiologi Stisipol Raja Haji Tanjungpinang
