BatamKepri

RHT Minta Tes PCR Dihentikan Karena Terlalu Mahal

Lihatkepri.com, Batam – Raden Hari Tjahyono (RHT) Politisi PKS yang juga merupakan Wakil Ketua II DPRD Kepulauan Riau meminta kepada satgas Covid bersama Kemenhub menghentikan kebijakan wajib menunjukkan hasil tes PCR sebagai syarat perjalanan udara.

Menurut RHT, hal ini sangat memberatkan masyarakat karena biaya tes PCR yang sangat mahal dan bahkan menyamai harga tiket pesawat untuk wilayah atau daerah tertentu.

Menurut legislator yang terpilih dari Dapil Bengkong, Batam Kota, Lubuk Baja dan Batu Ampar ini kebijakan ini bertolak belakang dengan keinginan pemerintah yang ingin meningkatkan industri pariwisata.

Pemerintah ingin Bali, Bintan dan Batam pariwisatanya hidup kembali tapi kebijakan ini bisa menghambat wisatawan untuk berkunjung utamanya yang wisatawan domestik.

“Pemerintah ingin mendorong industri pariwisata bangkit dengan dibukanya Batam, Bintan dan Bali, tapi hal ini tentu akan menghambat industri pariwisata bangkit. Selain itu, PPKM sudah turun level hampir di semua daerah, vaksin juga sudah mencapai 70 persen lalu apalagi ini kok syarat perjalanan udara jadi wajib PCR, kebijakan ini sangat merugikan masyarakat, padahal sebelumnya sudah keluar kebijakan yang menawarkan banyak opsi jika sudah vaksin 1 dan kedua kalau tidak keliru hanya cukup antigen,” kata Raden Hari Tjahyono.

Hal seperti ini, menurutnya sangat membahayakan karena akan memunculkan perspektif negatif untuk negara.

“Akan muncul perspektif negara sedang berdagang dengan rakyatnya, hadirnya negara untuk melayani masyarakat bukan mencari untung dari masyarakat karena masyarakat menggaji pejabat negara untuk melayani mereka dan membuat urusan mereka di negara ini menjadi mudah dan murah, kan begitu filosofi hadirnya sebuah negara,” kata Raden Hari Tjahyono.

Selain itu, dia juga berharap Gubernur Kepri dan DPRD nanti bersinergi menyurati satgas covid untuk menghentikan tes PCR ini sebagai syarat perjalanan.

“Kita memang harus tetap waspada dengan covid ini, tapi saya pikir bukan begini caranya, kembali saja ke kebijakan awal menggunakan antigen atau yang sudah vaksin 2 kali ya dimudahkan saja urusannya sebagai kompensasi ketaatan terhadap negara kalau nggak nanti ya jangan salahkan masyarakat kalau berpikir yang aneh-aneh terhadap negara atau pemerintah,” tutup Raden.

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close