Kolom

Premium Dihapus? Bagaimana Nasib Masyarakat?

Pertumbuhan ekonomi masyarakat saat ini mengalami penurunan yang cukup dramatis dikarenakan dampak dari wabah covid yang menyebabkan sector ekonomi menjadi lemah.masyarakat berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara apapun agar sehari-sehari mampu mencukupi biaya keluarga. Pejabat dan pembisnis tidak menjadi perhatian, namun nasib nelayan, buruh dan petani sekiranya turut prihatin. Saat ini Indonesia lagi dihadapkan dengan pandemic covid-19 yang belum kunjung usai. Dengan situasi wabah yang seperti ini juga Indonesia sibuk dengan pilkada. Yang mana tercatat ada 270 daerah yang siap menggelarkan pilkada tersebut. Kini muncul lagi isu yang cukup menggetarkan perekonomian masyarakat minimallagi yang hangat mengenai informasi penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) berjenis premium. sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 20 Tahun 2017 mengenai batasan Research Octane Number (RON).

Dampak covid sangat berpengaruh pada sector ekonomi muncul pula gerak gerik Mengenai penghapusan premium yang direncanakan akan dilakukan pada 1 januari 2021. hal tersebut dilakukan dengan tujuan menciptakan BBM yang lebih ramah lingkungan. Dengan dilakukan penghapusan maka secara otomatis hal ini sangat berdampak besar pada masyarakat. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan pro dan kontra pada masyarakat yang hari ini kebanyakan kendraan masyarakat yang menggunakan premium yang dianggap BBM yang paling murah dengan kisaran 6.450/liter berbeda dengan pertalite yang harganya lebih mahal dibandingkan premium dengan kisaran harga pertalite 7.650/liter.

Secara otomatis tarif angkutan umum bakalan menaikan harga yang lebih tinggi diakibatkan angkutannya mengosumsi BBM berjenis pertalite. Bukan hanya terjadi didarat bahkan penaikan harga ini akan lebih tinggi di transportasi laut. Ini sangat berdampak besar di Kepulauan Riau yang hanya memiliki 6% daratan dan 94%nya lautan. apabila pemerintah daerah juga membuat kebijakan untuk menghapuskan BBM berjenis premium maka pemerintah daerah juga harus bisa menekan harga BBM berjenis pertalite dengan harga premium yang sekarang. Supaya perekonomian masyarakat tetap stabil.

Gaji yang perbulan tak seberapa ditambah lagi isu premium bakal di hapus, para ojek,supir angkutan umum juga bakal mengeluh karena pendapatan mereka per hari kadang besar kadang kecil. Ketika premium ini terealisasi di hapus, secara otonatis tarif angkutan baik ojek maupun supir angkutan umum naik dan ini pula menjadi masalah Kembali yang muncul karena para pengguna angkutan umum juga ikut berkurang dengan biaya tarif yang naik. Gimana tidak tingkat kriminal semakin tinggi, salah satunya factor perekonomian yang merubha perilaku masyarkat.

Perlu adanya evaluasi terkait masalah ini, karena nasib masyarakat ada di tangan pemerintah, dari lahir hingga meninggal segala urusan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah. Tidak menutup kemungkinan pertumbuhan ekonomi dengan harapan tumbuh bekembang ke atas namun malah tumbuh berkembang ke bawah

Penulis

Aswanto Utomo
Ketua Himpunan Mahasiswa Kecamatan Moro (HMKM)

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close