Lihatkepri.com, Bintan – Penguatan Kemitraan Upaya Memperbaiki Mutu Pendidikan, LPMP Kepri Gelar FGD Dengan Pemerintah Kabupaten Lingga, Selasa (18/6/2019) bertempat di Aula Badan Pengembangan dan Penelitian.
Sekertaris Daerah Kabupaten Lingga, Drs. Juramadi Esram membuka kegiatan sekaligus meberikan kata sambutan. Dalam kata sambutannya Juramadi mengatakan pemangku kepentingan eksekutif dan legislatif bersama-sama komitmen memajukan dunia pendidikan.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan, Drs. Junaidi berharap dengan adanya Focus Group Discussion (FGD) LPMP ini mutu pendidikan di Kabupaten Lingga kedepannya semakin meningkat.
“Karena pendidikan merupakan penentu nasib sebuah bangsa, terutama bagi masyarakat Kabupaten Lingga yang letak geografisnya sangat sulit untuk di jangkau maka diharapkan perhatian khusus LPMP agar setiap anak dan generasi muda di Kabupaten Lingga mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan siap bersaing di era globalisasi dan teknologi maju saat ini,” ujarnya.
Kepala LPMP Kepri, Drs. Irwan Safii, M.Pd. menjelaskan Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan tanggung jawab satuan pendidikan yang harus didukung oleh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
FGD dilakukan secara sistematis dan terarah dalam membahas upaya perbaikan mutu pendidikan di daerah. Beberapa hal yang menjadi pembahasan diantaranya Peran dan Wewenang LPMP Kepri sebagai UPT Kemendikbud, Program Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, Peta Mutu Pendidikan Daerah dan Rekomendasi Perbaikan Mutu, Pelaksanaan dan Pengembangan Program SPMI di Daerah, Penguatan Peran dan Wewenang TPMPD dalam membantu Pemerintah Daerah.
Rata-rata capaian SNP terendah pada setiap jenjang di Kabupaten Lingga adalah pada standar sarana dan prasarana, standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Prioritas perbaikan perlu penataan dan pemerataan guru (distribusi guru). Pemda perlu merencanakan program peningkatan mutu pendidikan berdasarkan rapor mutu.
Permasalahan yang menjadi pembahasan adalah Kabupaten Lingga tidak dikategorikan sebagai daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal). Sehinga menyebabkan hilangnya tunjangan khusus daerah terpencil. Harapannya adalah dikembalikannya tunjangan khusus tersebut sehingga bisa diterima oleh guru-guru yang mengajar di daerah 3T.
Beberapa hal yang disepakati adalah Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) akan melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah dilegalisasi oleh Bupati dan akan diberi anggaran untuk menjalankan program. Kordinator Pengawas diharapkan berperan lebih aktif bergerak di lapangan untuk menyelesaikan masalah-masalah mutu pendidikan.
Di akhir kegiatan FGD, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara LPMP Kepulauan Riau dengan Pemerintah Kabupaten Lingga. FGD dihadiri dari dinas Pendidikan, kordinator pengawas dan kordinator wilyah, Bapelitbang, Kepala Kantor Kementerian Agama, Dewan Pendidikan dan PGRI. (Hos Arie Rhamadhan Sibarani, SH.MH)
