Pendidikan Indonesia kembali menaruh harapan pada pendekatan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning). Pendekatan ini diharapkan mampu mengubah proses belajar dari sekadar menghafal materi menjadi kegiatan yang mendorong pemahaman konsep, berpikir kritis, kreativitas, refleksi, serta kemampuan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Secara konseptual, gagasan ini patut didukung. Persoalannya, apakah sistem pendidikan kita benar-benar siap menjalankannya?
Pertanyaan tersebut penting karena keberhasilan suatu kebijakan pendidikan tidak ditentukan oleh seberapa baik konsep dirumuskan atau seberapa luas program disosialisasikan, melainkan oleh perubahan nyata yang terjadi di ruang kelas. Tanpa perubahan dalam praktik pembelajaran, Pembelajaran Mendalam berisiko menjadi istilah baru yang menghiasi dokumen kebijakan, tetapi tidak banyak mengubah pengalaman belajar peserta didik.
Data pemantauan awal Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan bahwa sekitar 28,5 persen sekolah telah menerapkan prinsip Pembelajaran Mendalam dengan baik. Artinya, masih terdapat kesenjangan besar antara harapan kebijakan dan praktik di lapangan. Sejumlah aspek mendasar, seperti keterlibatan aktif murid, refleksi pembelajaran, pengaitan materi dengan kehidupan sehari-hari, dan variasi metode mengajar, masih perlu diperkuat.
Temuan ini semestinya menjadi bahan evaluasi serius. Sebab, Pembelajaran Mendalam bukan sekadar mengganti istilah, format modul, atau metode penyampaian materi. Pendekatan ini menuntut perubahan cara pandang guru terhadap proses belajar, perubahan budaya sekolah, serta dukungan kepemimpinan pendidikan yang mampu menciptakan ruang bagi inovasi.
Pelatihan Guru Bukan Jaminan Perubahan
Pemerintah telah menjalankan pelatihan Pembelajaran Mendalam dalam skala besar. Laporan Kemendikdasmen pada 2025 menyebut pelatihan telah menjangkau sekitar 88 persen dari target 60.000 satuan pendidikan, dengan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang dilatih secara kumulatif mencapai 186.160 orang. Laporan evaluasi lainnya menyebut 96,4 persen guru menyatakan siap menerapkan pendekatan ini dan lebih dari 90 persen telah menyesuaikan rencana pembelajaran.
Angka-angka tersebut menunjukkan adanya upaya serius untuk mempersiapkan pendidik. Namun, ada satu hal yang tidak boleh diabaikan: kesiapan yang dinyatakan oleh guru tidak otomatis sama dengan kemampuan menerapkan pendekatan tersebut secara efektif di kelas. Demikian pula, rencana pembelajaran yang telah disesuaikan belum tentu mencerminkan perubahan nyata dalam pengalaman belajar murid.
Di sinilah evaluasi kebijakan perlu melampaui ukuran administratif. Jumlah peserta pelatihan, sertifikat, modul yang disusun, dan rencana pembelajaran yang diperbarui memang penting, tetapi semuanya merupakan bagian dari proses, bukan bukti akhir keberhasilan.
Ukuran yang lebih menentukan adalah apakah murid semakin aktif bertanya, berani mengemukakan pendapat, mampu menghubungkan pengetahuan dengan persoalan nyata, terbiasa melakukan refleksi, dan dapat menyelesaikan masalah secara mandiri maupun bersama orang lain.
Jika setelah pelatihan guru masih mengajar dengan pola satu arah, murid hanya mencatat dan menghafal, serta keberhasilan belajar tetap diukur terutama melalui kemampuan mengulang informasi, maka perubahan yang diharapkan belum sungguh-sungguh terjadi.
Karena itu, pelatihan tidak boleh berhenti pada kegiatan sesaat. Guru membutuhkan pendampingan berkelanjutan, kesempatan mencoba metode baru, ruang berbagi pengalaman, dan umpan balik berdasarkan praktik pembelajaran yang benar-benar diamati. Kepala sekolah dan pengawas pun harus berperan sebagai pendamping perubahan pedagogis, bukan semata-mata pemeriksa kelengkapan administrasi.
Teknologi Bukan Jawaban untuk Semua Masalah
Tantangan lain adalah kesenjangan infrastruktur. Digitalisasi pendidikan, termasuk penyediaan panel digital interaktif, laptop, konten pembelajaran, serta dukungan internet dan listrik, dapat membantu memperkaya pengalaman belajar. Akan tetapi, teknologi hanyalah sarana. Keberadaannya tidak otomatis membuat pembelajaran menjadi mendalam.
Layar digital yang canggih tetap dapat digunakan untuk menyampaikan ceramah satu arah. Sebaliknya, guru dengan fasilitas terbatas tetap dapat membangun pembelajaran yang bermakna melalui diskusi, pengamatan lingkungan, pemecahan masalah sehari-hari, eksperimen sederhana, dan refleksi bersama.
Badan Pusat Statistik mencatat bahwa 72,78 persen penduduk Indonesia mengakses internet pada 2024. Angka ini menggambarkan akses internet penduduk secara umum, bukan persentase sekolah yang memiliki koneksi untuk pembelajaran. Karena itu, data tersebut tidak boleh disalahartikan sebagai ukuran langsung kesiapan digital sekolah. Namun, data itu mengingatkan kita bahwa akses digital masih menjadi persoalan yang perlu diperiksa lebih jauh, terutama ketika kebijakan pendidikan semakin mengandalkan teknologi.
Pemerintah perlu memastikan bahwa sekolah di wilayah perkotaan, perdesaan, dan daerah terpencil memiliki kesempatan yang adil untuk menerapkan Pembelajaran Mendalam. Pemerataan bukan hanya soal membagikan perangkat, melainkan juga memastikan ketersediaan listrik, koneksi yang berfungsi, bahan ajar yang relevan, kemampuan guru, pemeliharaan perangkat, dan dukungan teknis.
Jangan sampai digitalisasi justru memperlebar kesenjangan: sekolah yang sejak awal memiliki fasilitas semakin maju, sedangkan sekolah yang kekurangan sumber daya tertinggal karena tidak mendapatkan dukungan yang memadai.
Hasil Belajar Harus Menjadi Ukuran Utama
Urgensi pembenahan pembelajaran juga terlihat dari capaian pendidikan Indonesia. Dalam PISA 2022, sekitar 18 persen siswa Indonesia berusia 15 tahun mencapai setidaknya Level 2 dalam matematika, 25 persen dalam membaca, dan 34 persen dalam sains. Angka tersebut berada di bawah rata-rata negara-negara OECD. Catatan negara PISA 2025 menunjukkan bahwa capaian Indonesia secara umum tidak berubah secara signifikan dibandingkan 2022 dan masih berada di bawah capaian 2015.
Data ini tidak membuktikan bahwa Pembelajaran Mendalam merupakan satu-satunya solusi, atau bahwa pendekatan tersebut telah menyebabkan perubahan hasil PISA. Namun, data itu memperlihatkan bahwa tantangan literasi, numerasi, dan sains masih memerlukan perhatian serius. Pendidikan tidak cukup menghasilkan peserta didik yang mampu mengingat informasi; peserta didik juga perlu mampu memahami, menafsirkan, menilai, dan menggunakan pengetahuan untuk menghadapi persoalan.
Karena itu, keberhasilan Pembelajaran Mendalam harus dinilai melalui indikator yang lebih substantif. Apakah kemampuan bernalar murid meningkat? Apakah mereka mampu menjelaskan alasan di balik suatu jawaban? Apakah mereka dapat menerapkan konsep matematika, sains, atau bahasa untuk memahami persoalan di lingkungan sekitarnya? Apakah mereka semakin mampu berkolaborasi, berkomunikasi, dan menghasilkan gagasan kreatif?
Pertanyaan-pertanyaan semacam ini harus menjadi bagian dari evaluasi. Hasilnya juga perlu ditelaah berdasarkan kondisi sekolah dan latar belakang peserta didik agar kebijakan dapat diperbaiki sesuai kebutuhan nyata, bukan hanya berdasarkan laporan keberhasilan program.
Kepemimpinan Pendidikan Menentukan Arah Perubahan
Penerapan Pembelajaran Mendalam pada akhirnya bukan hanya urusan guru. Keberhasilannya sangat bergantung pada kepemimpinan sekolah dan tata kelola pendidikan. Kepala sekolah perlu memberikan ruang bagi guru untuk bereksperimen, berdiskusi, dan memperbaiki pembelajaran tanpa terjebak dalam ketakutan terhadap kesalahan administratif. Pengawas perlu membantu mengidentifikasi masalah dan menawarkan pendampingan yang relevan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa dukungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Pada saat yang sama, pemerintah pusat harus membangun sistem evaluasi yang transparan. Publik perlu mengetahui bukan hanya berapa banyak guru yang dilatih dan perangkat yang disalurkan, tetapi juga bagaimana perubahan praktik pembelajaran berlangsung, sekolah mana yang masih membutuhkan dukungan, dan apa dampaknya terhadap kemampuan peserta didik.
Evaluasi semacam ini penting agar anggaran pendidikan tidak hanya menghasilkan aktivitas yang mudah dihitung, tetapi juga perubahan yang benar-benar dirasakan oleh murid. Data perlu digunakan untuk memperbaiki kebijakan, bukan sekadar untuk membenarkan bahwa program telah dilaksanakan.
Pembelajaran Mendalam juga tidak seharusnya diperlakukan sebagai program sesaat yang bergantung pada pergantian pejabat atau perubahan prioritas birokrasi. Perubahan budaya belajar membutuhkan konsistensi, kesinambungan pendampingan, dan komitmen lintas tingkat pemerintahan.
Mengubah Orientasi: dari Kepatuhan Administratif ke Mutu Pembelajaran
Tantangan terbesar Pembelajaran Mendalam mungkin bukan terletak pada rumitnya konsep, melainkan pada kebiasaan sistem pendidikan yang terlalu mudah mengukur keberhasilan melalui kelengkapan administrasi. Ketika guru lebih disibukkan oleh dokumen daripada interaksi belajar, ketika kepala sekolah lebih menekankan laporan daripada pembinaan, dan ketika evaluasi lebih menghitung kegiatan daripada dampak, inovasi pedagogis akan sulit tumbuh.
Pembelajaran Mendalam menuntut keberanian untuk mengubah orientasi tersebut. Guru harus dipandang sebagai profesional yang terus belajar, bukan sekadar pelaksana instruksi. Sekolah perlu menjadi ruang tumbuh bagi rasa ingin tahu, dialog, eksperimen, dan refleksi. Teknologi harus ditempatkan sebagai alat untuk memperkaya pembelajaran, bukan sebagai simbol modernisasi. Sementara itu, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan didukung oleh sumber daya, pendampingan, dan evaluasi yang memadai.
Pada akhirnya, keberhasilan Pembelajaran Mendalam tidak ditentukan oleh seberapa sering istilah itu disebut, berapa banyak pelatihan diselenggarakan, atau berapa banyak perangkat digital dibagikan. Keberhasilannya ditentukan oleh perubahan yang dialami peserta didik: mereka memahami apa yang dipelajari, mampu berpikir kritis, kreatif dalam mencari solusi, berkarakter, mampu bekerja sama, dan dapat menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan.
Pendidikan tidak membutuhkan sekadar kebijakan yang terdengar maju, tetapi kebijakan yang terbukti mengubah cara belajar. Pembelajaran Mendalam akan bermakna jika benar-benar mendalam dalam praktik, merata dalam kesempatan, dan terukur dalam hasil.
Ditulis oleh:
