TANJUNGPINANG – Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Syafrida Rachmawati Rasahan, mengajak Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) mengambil peran dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber Seminar Nasional dalam rangkaian pelantikan MD KAHMI dan Forhati Kota Tanjungpinang periode 2026–2031 di Aston Tanjungpinang Hotel & Conference, Minggu (8/11/2026).
Dalam seminar bertema “Peran Strategis KAHMI dalam Mewujudkan Agenda Perbaikan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, Syafrida menjelaskan peran Ombudsman RI sebagai lembaga negara mandiri yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk upaya pencegahan maladministrasi.
Ia menjelaskan, Ombudsman berawal dari Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk pada 10 Maret 2000 melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, lembaga tersebut menjadi Ombudsman Republik Indonesia.
Dalam paparannya, Syafrida turut menyampaikan sejumlah catatan mengenai kondisi Kota Tanjungpinang. Ia menilai kebersihan dan penataan kota masih membutuhkan pembenahan.
Ia juga menyoroti kondisi pintu masuk pelabuhan dan pelayanan yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian lebih serius.
Syafrida berharap KAHMI dapat ikut mendorong dan mengawal perbaikan tersebut melalui gagasan, kritik, serta kontribusi yang konstruktif.
Selain tata kelola pemerintahan, ia menilai sektor ekonomi Tanjungpinang memiliki potensi yang dapat terus dikembangkan, khususnya melalui kuliner dan kekayaan sejarah kota.
Menurutnya, potensi tersebut perlu menjadi bagian penting dalam arah pembangunan ekonomi daerah.
Syafrida juga menekankan pentingnya independensi moral bagi KAHMI. Ia mencontohkan pengawasan yang dilakukan Ombudsman sebagai bentuk keberanian lembaga dalam mengungkap persoalan pelayanan publik.
Dalam sesi diskusi, ia turut menyampaikan pandangan mengenai pentingnya reformasi Polri yang menyeluruh, serta penggunaan kewenangan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menutup paparannya dengan menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi penting dalam pelayanan publik dan penegakan hukum.
Seminar nasional tersebut juga menghadirkan Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Bidang Strategi dan Riset periode 2026–2030, Joemarthine Chandra, yang membahas keterbukaan informasi publik.
Penulis: Kafabihi, S.Si.
