Kampus Opini

Desa Pesisir Biru: Kemitraan Indonesia–Korea Selatan Memadukan Mangrove, Wisata, dan Energi Laut Menuju 2045

4 minutes read

Oleh Nur Eka Kusuma Hindrasti

Mahasiswa S3 Pendidikan IPA UNS

Subtema: Maritim | Pariwisata | Energi dan Lingkungan

Indonesia memiliki sekitar 3,45 juta hektare ekosistem mangrove yang tersebar di berbagai wilayah pesisir kepulauan, menjadikannya ekosistem mangrove terluas di dunia setara dengan 23% dari total luas mangrove global. Ekosistem ini merupakan salah satu penyimpan karbon biru terbesar di dunia, namun sebagian besar masyarakat di sekitarnya masih hidup dari penangkapan ikan yang kian tak menentu. Di sisi lain Laut Kuning, Korea Selatan justru mengubah hamparan lumpur pasang surutnya, getbol, menjadi warisan dunia UNESCO sekaligus proyek karbon biru bernilai ekonomi. Pertanyaannya bukan siapa yang memiliki ekosistem pesisir lebih luas, melainkan siapa yang mampu mengubah ekosistem itu menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan. Di titik inilah kemitraan Indonesia–Korea Selatan dapat menemukan bentuk paling konkretnya: bukan di ruang rapat, melainkan di tepi mangrove.

Mengapa Kemitraan Ini Strategis

Peningkatan hubungan Indonesia–Korea Selatan menjadi Special Comprehensive Strategic Partnership pada 2026 membuka babak baru kerja sama yang mencakup ekonomi, pertahanan, hingga energi dan kecerdasan buatan. Namun di balik agenda besar itu, sektor maritim justru menyimpan peluang paling konkret untuk dieksekusi dalam skala desa, bukan hanya dalam perjanjian antarnegara.

Indonesia memiliki modal ekologis luar biasa yaitu sekitar 23% ekosistem mangrove dunia, dengan kapasitas menyimpan karbon empat hingga lima kali lebih besar dibanding hutan daratan. Namun modal ini belum banyak dikonversi menjadi nilai ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir. Korea Selatan, sebaliknya, telah merintis model pengelolaan karbon biru melalui proyek getbol di Boseong, Taean, dan Sinan, dengan target menyerap lebih dari satu juta ton gas rumah kaca dalam empat puluh tahun ke depan, serta mengembangkan sistem pemantauan karbon biru berbasis satelit dan kecerdasan buatan yang presisi. Kombinasi antara kekayaan ekosistem Indonesia dan kematangan teknologi monitoring serta tata kelola karbon biru Korea Selatan adalah pasangan yang saling melengkapi, bukan sekadar simbolis, melainkan dapat diterjemahkan menjadi pendapatan nyata bagi nelayan dan keluarga pesisir.

Analisis Kesenjangan dan Peluang

Masalah utama bukan terletak pada ketiadaan mangrove, melainkan pada tiga kesenjangan yang saling terkait. Pertama, kesenjangan verifikasi: rehabilitasi mangrove di Indonesia umumnya diukur dari jumlah bibit yang ditanam, bukan dari karbon yang benar-benar tersimpan dan dapat disertifikasi secara ilmiah, sehingga sulit diperdagangkan sebagai kredit karbon bernilai tinggi. Kedua, kesenjangan nilai ekonomi: ekowisata mangrove di banyak daerah masih berhenti pada jembatan kayu dan swafoto, belum dirancang sebagai produk wisata edukatif bernilai tinggi seperti model interpretasi getbol di Korea. Ketiga, kesenjangan energi: banyak desa pesisir dan pulau kecil di sekitar kawasan mangrove masih bergantung pada genset berbahan bakar fosil, padahal potensi energi laut skala kecil, seperti arus pasang surut dan panel surya terapung di atas tambak, belum banyak dimanfaatkan.

Kesenjangan ini tidak merata di seluruh Indonesia, sehingga solusi perlu bersifat adaptif terhadap karakteristik lokal, bukan satu resep untuk semua wilayah. Namun ketiganya memiliki satu titik temu: dibutuhkan model pengelolaan pesisir terintegrasi yang menggabungkan sains karbon biru, desain wisata edukatif, dan energi terbarukan skala kecil dalam satu kesatuan ekonomi desa, bukan proyek yang berjalan sendiri-sendiri.

Solusi Utama dan Mekanisme Pelaksanaan

Saya mengusulkan Desa Pesisir Biru Indonesia–Korea (Blue Coastal Village Partnership), model kemitraan yang memadukan tiga pilar dalam satu desa percontohan: rehabilitasi dan sertifikasi karbon biru, ekowisata edukatif, dan energi laut skala kecil.

Pelaksana. Program ini dijalankan oleh konsorsium empat pihak: Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia sebagai pengelola rehabilitasi dan perizinan; institusi riset kelautan Korea Selatan sebagai mitra teknologi pemantauan karbon biru berbasis citra satelit dan kecerdasan buatan; operator ekowisata getbol Korea sebagai mitra perancang jalur interpretasi wisata edukatif; serta koperasi atau kelompok masyarakat pesisir setempat sebagai pengelola harian dan penerima manfaat utama.

Kegiatan inti. Tiga aktivitas berjalan terintegrasi dalam satu kawasan: (1) rehabilitasi mangrove yang dipantau menggunakan metode pemetaan karbon biru presisi tinggi, mengadaptasi sistem monitoring-reporting-verification yang dikembangkan Korea untuk proyek getbol, sehingga karbon yang tersimpan dapat disertifikasi dan dijual sebagai kredit karbon dengan harga wajar, bukan sekadar klaim penanaman; (2) pelatihan masyarakat sebagai pemandu wisata edukasi karbon biru, mengadaptasi desain interpretasi getbol, di mana pengunjung tidak hanya berfoto tetapi memahami peran mangrove dalam mitigasi iklim sambil membeli produk lokal; (3) instalasi panel surya terapung berskala kecil di tambak tepi mangrove atau turbin arus pasang surut mini untuk menyuplai listrik homestay dan fasilitas wisata, mengurangi ketergantungan pada genset diesel.

Tahapan uji coba. Tahun pertama: pilot di tiga desa dengan karakteristik ekosistem berbeda, misalnya pesisir utara Jawa yang padat penduduk, pesisir Kalimantan dengan mangrove luas dan jarang dihuni, serta pesisir Sulawesi dengan potensi arus pasang surut kuat. Tahun kedua: sertifikasi karbon biru tahap awal dan evaluasi model bisnis wisata-energi. Tahun ketiga: replikasi ke sepuluh desa tambahan serta integrasi hasil sertifikasi karbon ke dalam skema Nilai Ekonomi Karbon nasional, agar manfaatnya tidak berhenti di level proyek percontohan.

Indikator keberhasilan dan evaluasi. Keberhasilan diukur melalui luas mangrove yang direhabilitasi dan tersertifikasi karbon secara ilmiah, jumlah kunjungan dan pendapatan ekowisata per desa, kapasitas energi terbarukan terpasang, serta pendapatan tambahan rumah tangga nelayan dari ketiga sumber tersebut. Evaluasi dilakukan melalui pemantauan citra satelit berkala, audit karbon independen, survei pendapatan rumah tangga sebelum dan sesudah program, serta studi lacak keberlanjutan kelembagaan koperasi desa setelah pendampingan berakhir.

Penutup

Kemitraan Strategis Komprehensif Khusus Indonesia–Korea Selatan akan paling bermakna ketika ia dapat dirasakan oleh seorang nelayan yang kini memiliki tiga sumber penghidupan sekaligus dari satu hektare mangrove di depan rumahnya: karbon yang tersertifikasi, wisatawan yang belajar, dan listrik yang menyala tanpa generator diesel. Desa Pesisir Biru bukan proyek simbolis tentang kedekatan dua negara, melainkan model ekonomi pesisir yang nyata, terukur, dan dapat direplikasi dari Sabang hingga Merauke. Jika mangrove Indonesia dan getbol Korea dapat berbicara dalam satu bahasa data karbon dan satu desain wisata edukatif, maka keduanya sedang menulis masa depan maritim bersama menuju 2045, satu desa pesisir pada satu waktu.

Referensi