Penerapan Baru Untuk Masyarakat Tidak Mampu Terhadap Gas LPG 3 KG Untuk Kota Tanjungpinang

Liquid Petroleum Gas (LPG) adalah sediaan gas alam siap pakai yang dapat dicairkan dengan cara dikompres menggunakan tabung. Gas ini digunakan sebagai bahan bakar dalam memasak karena bersifat aman, mudah menguap dan tidak merusak ozon.

Gas LPG ini sangat dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat mulai dari yang 3 Kg hingga 12 Kg. kadang pemerintah sudah menetapkan untuk penggunaan Gas LPG tersebut untuk masyarakat. Mulai dari yang 3 Kg untuk masyarakat tidak mampu dan yang 12 Kg untuk masyarakat mampu. Tetapi, masyarakat salah kaprah atas semuanya khusunya Tanjungpinang. Banyak sekali masyarakat mampu yang menggunakan Gas LPG 3 Kg untuk kepentingan pribadi ketimbang membantu masyarakat tidak mampu yang sulit membeli Gas LPG 3 Kg karena stok yang menipis yang diburu masyarakat mampu tadi.

Dan yang lebih hebatnya lagi belum lama ini Pertamina meluncurkan Gas LPG varian terbaru yaitu dengan ukuran 5,5 Kg. Sasaran Gas LPG tersebut untuk para Aparatur Sipil Negara. Jadi, sudah sangat jelas sekali bahwa pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa Gas LPG ini untuk kepentingan masyarakat pada kaum-kaum tertentu yang sudah ditetapkannya tadi.

Kita tahu sendiri bahwa gas adalah energi yang tidak dapat diperbaharukan. Jadi, seakan-akan pasti akan habis energi tersebut. Apalagi permintaan masyarakat untuk Gas sendiri banyak sekali. Bisa jadi 10-20 tahun ke depan energi tersebut akan habis. Namun, Pemerintah dan Pertamina selalu mengupayakan bahwa energi Gas Alam ini tidak akan mudah habis dan selalu tetap ada untuk kebaikan masyarakatnya.

Di Tanjungpinang ini banyak sekali isu-isu tentang penyalahgunaan Gas LPG untuk masyarakat. Terutama untuk Gas LPG 3 Kg. Kita sudah tahu sendiri bahwa Gas LPG 3 Kg itu untuk masyarakat tidak mampu tetapi masyarakat mampu selalu membeli gas LPG 3 Kg. Untuk apa masyarakat mampu membeli gas 3 Kg itu? Apa mereka masih kurang atas kekayaan yang mereka punya? Saya tidak tahu apa yang ada dibenak mereka itu.

Mungkin bisa saja mereka membeli Gas LPG 3 Kg itu karena mereka jarang sekali masak dirumah dan sering makan-makan diluar. Jadi, mereka menganggapnya bahwa mereka membeli dengan Gas 12 Kg itu akan lama sekali habisnya. Lantas, bisa saja mereka pelit untuk megeluarkan uang dengan membeli Gas LPG 12 Kg karena dengan harga yang cukup mahal dan mereka beranggapan uang mereka tersebut dapat untuk keperluan lainnya tanpa harus memikirkan gas yang mahal itu.

Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat lainnya yang tidak mampu tetapi juga untuk para pedagang UMKM yang lebih berhak mendapatkan haknya seperti pedagang gorengan, angkringan maupun pecel lele. Pedagang UMKM itu bisa menghabiskan 1-2 tabung gas per harinya. Jika, hak mereka diambil oleh masyarakat mampu bisa saja mereka tidak dapat berjualan lagi karena tidak mendapatkan gas. Dan mereka mau makan apa? Jelas sekali kemiskinan akan semakin bertambah banyak.

Tetapi, sekarang yang saya lihat Tanjungpinang mulai berbenah atas semuanya. Dengan cara memberlakukan para masyarakat tidak mampu untuk membeli gas dengan cara menggunakan sebuah kartu debit. Mungkin ini terdengar asing bagi kita yang belum mengetahuinya. Tetapi, hal ini sudah sangat lama direncanakan namun baru terealisasikan akhir-akhir ini.

Mungkin ini lebih sulit digunakan untuk para kaum-kaum tua yang tidak tau tentang itu semua. Tetapi, ini sangat bagus dan sangat efisien khususnya untuk para masyarakat tidak mampu. Kalau ada para kaum yang tidak mengerti akan itu semua seharusnya pemerintah tidak membiarkan mereka bekerja sendiri. Tetapi, membantu mereka dengan cara membimbing dan memberi tahu langkah-langkahnya.

Apalagi keputusan pemerintah Kota Tanjungpinang itu memberlakukan bahwa hanya per-KK dan hanya mendapatkan 4 (empat) buah tabung gas per bulannya. Itu adalah keputusan yang efisien bagi saya, tetapi hal ini tidak untuk para pedagang UMKM.

Bagaimana untuk para pedagang UMKM ini? Ini akan membuat masalah bagi pedagang UMKM. Sangat merintis kasihan kalaulah pedagang UMKM hanya mendapatkan 4 (empat) buah tabung gas per bulannya sedangkan mereka itu berjualan setiap harinya dan sehari saja mereka dapat menghabiskan minimal 1 buah tabung gas. Jadi, pemerintah harus mencari cara bagaimana menanggapi masalah untuk pedagang UMKM.

Seharusnya pemerintah harus lebih tegas akan semuanya supaya masyarakat sejahtera. Menurut saya, bahwa alangkah baiknya supaya dipisahkan kartu debit antara masyarakat tidak mampu dengan pedagang UMKM. Dan itu semua akan mensejahterakan masyarakat khususnya untuk masyarakat yang tidak mampu dan pedagang UMKM. Lantas, masyarakat mampu tidak bisa semena-mena lagi mengambil hak masyarakat tidak mampu akan gas. Ini pun dikaitkan dengan penjualan gas yang hanya di pangkalan dan tidak berhak di kedai klontong apalagi secara eceran. Sebenarnya kedai klontong itu merugikan masyarakat tidak mampu untuk membeli gas. Karena, di kedai klontong itu dinaikkan harga Gas LPG-nya seharga 1000 hingga 2000 rupiah dengan harga aslinya.

Jika ada kedai klontong yang menjual gas lagi diluar pangkalan, kedai klontong tersebut akan diberi denda oleh pemerintah setempat. Dan juga kalau ada terjadi pangkalan menjual eceran ke kedai klontong pun bisa mendapatkan sanksi. Jadi, jangan sekali-sekali menjual serta membeli secara eceran. Semoga dengan adanya ini semua dapat memulihkan perekonomian tanjungpinang dan dapat berjalan dengan baik untuk masyarakat tanjungpinang khususnya untuk masyarakat tidak mampu.

Ditulis Oleh:

Irdiyan Prassetianata
Nim: 20101067
Prodi: Administrasi Publik