Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintahan, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan.
ASN adalah sebuah pekerjaan yang sangat didambakan oleh masyarakat Indonesia khususnya para pemuda/pemudi yang baru saja menyelesaikan pendidikan sarjananya, tidak hanya yang baru menyelesaikan pendidikan sarjana banyak yang tidak ingin kalah para pemuda/pemudi yang hanya lulus pendidikan SMA/Sederajat juga ikut serta mendambakan pekerjaan sebagai ASN. ASN adalah pekerjaan yang sangat disenangi oleh masyarakat Indonesia, bahkan ada yang rela meninggalkan pekerjaan lamanyademi memilih pekerjaan sebagai ASN.
Selain mendapatkan tunjangan dan fasilitas-fasilitas seperti jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang menurut menjanjikan bagi kehidupannya kelak. Sebelum menjadi seorang ASN biasanya para masyarakat harus mengikuti seleksi atau proses yang sangat panjang dengan berbagai persyaratan yang telah ditentukan seperti proses penerimaan CPNS. Adapun persyaratan atau tahap-tahap yang harus dilalui oleh para pelamar CPNS antara lain, pendaftaran online di SSCN BKN, seleksi administrasi, verifikasi berkas, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Computer Assisted Test (CAT), Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
Baru-baru ini pada tahun 2019 Badan Kepegawaian Nasional (BKN) membuka situs seleksi test CPNS 2019 yang tentunya bisa diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan persyaratan dan tahapan-tahapan yang telah ditentukan, dengan telah dibukanya portal tersebut tentunya masyarakat sudah bisa melihat formasi apa aja yang dibutuhkan pada portal tersebut. Dengan dibukanya portal tersebut maka persaingan dari para masyarakat yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai CPNS terbuka sangat lebar.
Pembukaan test CPNS juga menuai berbagai macam masalah, masalah-masalah tersebut berupa pelanggaran atau bahkan persyaratan yang diskriminatif. Diktip dari hukumonline.com, terdapat beberapa jenis pelanggaran yang tentunya dapat menghambat proses penerimaan CPNS yang ditemukan oleh BKN yaitu berupa: jumlah, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan tidak sama dengan persetujuan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), pembatasan usia pelamar yang tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), tidak ada alokasi formasi disabilitas bagi instansi pusat dan daerah, membatasi domisili pelamar dalam wilayah atau kabupaten tertentu, dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang menghambat jalannya proses penerimaan CPNS.
Selain itu adanya diskriminasi bagi para pelamar CPNS yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas, dapat kita lihat sendiri para pegawai yang memiliki kebutuhan khusus atau bisa disebut dengan istimewa kebanyakan ditempatkan di Dinas Sosial yang biasanya pekerjaannya tidak sesuai dengan kemampuannya.
Tidak hanya pelanggaran ketidak jelasan aturan mengenai kualifikasi atau persyaratan yang harus di penuhi oleh para pelamar CPNS. Ketidak jelasan tersebut salah satunya mengenai nomenklatur keilmuan yang disyaratkan untuk suatu jabatan atau formasi di instansi tertentu, hal tersebut yang membuat petugas seleksi administrasi menjadi kebingungan dan akhirnya melakukan inteprensi yang subjektif berdasarkan pengetahuan masing-masing. Ketidak jelasan atau ketidak sesuaian persyaratan tersebut membuat para pelamar CPNS atau bahkan petugas yang menslesksi administrasi kebingungan dengan persyaratan yang diajukan karena berbeda dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
Dari berbagai persoalan masalah di atas dapat dilihat dari proses penerimaan CPNS tidak berjalan sesuai dan perbedaan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh BKN, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dapat mengganggu proses yang sedang dijalankan banyak sekali kekurangan-kekurangan yang seharusnya diperbaiki untuk penerimaan CPNS tahun yang akan datang sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi bisa diminamalisirkan. Terlepas dari permasalahan-permasalahan yang muncul dari persyaratan-persyaratan yang tidak sesuai dengan apa yang telah di tetapkan, seleksi CPNS pada tahun 2019 lebih baik dari pada tahun 2018 karena pada tahun tersebut sudah dievaluasi dan hasil dari evaluasi tersebut digunakan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2019.
Untuk kedepannya alangkah lebih baiknya proses penerimaan CPNS berjalan sesuai dengan kajian-kajian yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, selain meminimalisir kejadian kecurangan atau persyaratan yang tidak sesuai juga membemberikan sosialisasi yang jelas tentang formasi apa saja yang dibutuhkan dan persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu menyediakan tenaga panitia yang bisa bekerja secara jujur tanpa memihak kepada satu orang, agar penerimaan CPNS selanjutnya bisa berjalan tanpa adanya persyaratan yang mendiskriminasi seseorang.
Semoga seleksi selanjutnya dapat berjalan lebih baik lagi karena sudah ada evaluasi pada tahun 2019 dan dapat melahirkan ASN yang dapat mengabdi pada masyarakat sesuai tugas dan keajibannya.
Penulis
Dwi Cahyaningrum
(Nim :17101094) Prodi Administrasi Publik
