Oleh: Tri Sukmono Joko PBS

Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Kita mengibarkan bendera, melaksanakan upacara, berziarah, menaburkan bunga, dan mengenang jasa para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan. Namun, ada satu pertanyaan yang seharusnya lebih sering kita ajukan pada peringatan Hari Pahlawan: apakah kita benar-benar telah mewarisi nilai-nilai perjuangan mereka, atau justru sedang mengkhianati pengorbanan yang telah mereka berikan?

Pertanyaan ini penting karena kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh melalui negosiasi untuk mendapatkan jabatan, pembagian kekuasaan, atau transaksi kepentingan. Kemerdekaan diperjuangkan melalui pengorbanan yang tidak ternilai. Para pahlawan rela kehilangan harta benda, meninggalkan keluarga, mempertaruhkan masa depan, bahkan mengorbankan nyawa tanpa pernah memastikan bahwa mereka akan menikmati hasil perjuangannya.

Mereka tidak pernah menuntut agar pengorbanannya dibayar dengan kekayaan negara. Mereka tidak meminta jabatan sebagai imbalan atas perjuangan. Mereka tidak menjadikan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk memperkaya diri. Mereka berjuang karena memiliki keyakinan bahwa bangsa ini berhak menentukan nasibnya sendiri.

Jika dahulu para pahlawan mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan bangsa, mengapa sekarang masih ada orang yang mempertaruhkan masa depan bangsa demi menyelamatkan kepentingan pribadinya?

Dari Sudirman dan Diponegoro hingga Hoegeng: Ketika Integritas Menjadi Kehormatan

Sejarah Indonesia mencatat banyak tokoh yang memberikan teladan tentang keikhlasan dan integritas, antara lain Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, dan dimasa pasca kemerdekaan ada Jenderal Hoegeng Iman Santoso.

Jenderal Sudirman adalah salah satu di antaranya. Dalam kondisi sakit dan harus ditandu, beliau tetap memimpin perang gerilya untuk mempertahankan kemerdekaan. Keterbatasan fisik tidak menghalangi tanggung jawabnya sebagai panglima. Beliau memberikan contoh bahwa pengabdian tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan dan kenyamanan pribadi.

Pangeran Diponegoro juga memperlihatkan bagaimana kehormatan dan prinsip perjuangan dapat dipertahankan dengan pengorbanan yang sangat besar. Perjuangannya melawan kolonialisme bukan untuk mengejar keuntungan pribadi, melainkan mempertahankan martabat, keyakinan, dan kehormatan bangsa.

Semangat pengabdian itu tidak berhenti setelah kemerdekaan. Kita mengenal Hoegeng Iman Santoso, mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dikenal karena kesederhanaan, keberanian, dan keteguhannya mempertahankan integritas. Beliau menjadi contoh bahwa jabatan tinggi tidak harus menjadikan seseorang kaya, bahwa kekuasaan tidak harus membuat seseorang tunduk kepada kepentingan, dan bahwa kejujuran tidak boleh dikompromikan hanya untuk mempertahankan posisi.

Ketiga tokoh tersebut memang hidup dalam zaman dan situasi yang berbeda. Namun, mereka memiliki benang merah yang sama: tidak menempatkan kepentingan pribadi di atas tanggung jawab kepada bangsa.

Di sinilah letak makna kepahlawanan yang sesungguhnya. Pahlawan bukan hanya orang yang berani menghadapi musuh di medan perang, tetapi juga orang yang mampu mengalahkan keserakahan dalam dirinya sendiri ketika memperoleh kekuasaan.

Sayangnya, nilai semacam ini justru menjadi persoalan besar dalam penyelenggaraan negara saat ini. Kita memiliki banyak orang berpendidikan tinggi, memiliki gelar akademik, menduduki jabatan strategis, dan menguasai berbagai sumber daya negara. Namun, kecerdasan dan tingginya jabatan tidak selalu berjalan seiring dengan kematangan moral dan integritas.

Negara tidak kekurangan orang pintar. Persoalan yang harus kita hadapi adalah bagaimana memastikan bahwa orang-orang pintar yang diberi kekuasaan juga memiliki kejujuran dan tanggung jawab moral.

Ketika Jabatan Tidak Lagi Menjadi Amanah, tetapi Menjadi Investasi

Salah satu persoalan mendasar dalam birokrasi dan kehidupan politik kita adalah perubahan orientasi terhadap jabatan.

Jabatan publik seharusnya merupakan amanah untuk melayani masyarakat. Namun, dalam berbagai praktik penyelenggaraan negara, jabatan justru dapat diperlakukan sebagai investasi yang diharapkan menghasilkan keuntungan.

Kita menyaksikan bagaimana perebutan posisi strategis terkadang tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada kompetensi, prestasi, dan integritas. Kedekatan, hubungan kekuasaan, transaksi kepentingan, dan balas jasa dapat menjadi faktor yang menggeser prinsip meritokrasi.

Pangkat dan jabatan yang seharusnya diperoleh melalui prestasi dan pengabdian berisiko berubah menjadi komoditas yang diperjuangkan melalui berbagai cara, termasuk cara-cara yang bertentangan dengan etika dan moral.

Ketika jabatan diperoleh melalui transaksi, maka sangat mungkin muncul keinginan untuk mengembalikan modal dan memperoleh keuntungan selama masa kekuasaan. Dari sinilah konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, dan praktik koruptif berpotensi tumbuh.

Persoalannya bukan hanya pejabat yang menerima suap atau mengambil uang negara. Ada persoalan yang lebih luas, yaitu budaya organisasi yang membiarkan penyimpangan, lingkungan kerja yang menormalisasi praktik tidak jujur, dan sistem yang terkadang lebih menghargai kedekatan daripada prestasi.

Kita juga harus berani mengkritisi perilaku sebagian aparatur yang memandang pekerjaan sebagai rutinitas untuk memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, dan kenaikan pangkat, tanpa disertai kesadaran bahwa mereka sedang mengemban tanggung jawab pelayanan publik.

Tentu masih banyak aparatur yang bekerja dengan jujur, tulus, dan penuh dedikasi. Mereka tidak boleh disamakan dengan mereka yang menyalahgunakan jabatan. Justru keberadaan aparatur yang berintegritas harus dilindungi dan diberi ruang untuk berkembang.

Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap persoalan yang terus berulang. Pergantian presiden, menteri, kepala daerah, dan pimpinan lembaga tidak otomatis menghentikan korupsi. Pelaku boleh berganti, tetapi pola penyimpangannya sering kali tetap muncul.

Ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi tidak cukup dijelaskan sebagai kelemahan moral individu. Ada sistem, jaringan kepentingan, dan budaya kekuasaan yang perlu dibenahi.

Korupsi: Kanker yang Merusak Tubuh Negara

Korupsi saat ini harus dipandang sebagai penyakit serius yang mengancam keberlangsungan kehidupan bernegara. Jika diibaratkan sebagai kanker, persoalan ini telah menjalar ke berbagai jaringan pemerintahan dan merusak fungsi organ-organ yang seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat.

Korupsi tidak selalu hadir dalam bentuk pengambilan uang secara langsung. Ia dapat hadir dalam pengadaan barang dan jasa yang direkayasa, penggelembungan harga, proyek yang tidak sesuai kebutuhan, manipulasi laporan, penyalahgunaan perizinan, konflik kepentingan, jual beli jabatan, hingga kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada masyarakat.

Yang lebih berbahaya adalah ketika praktik-praktik tersebut dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Ketika seseorang harus memberikan uang untuk memperoleh haknya, ketika jabatan diperoleh melalui transaksi, ketika penyimpangan diketahui tetapi dibiarkan, dan ketika orang yang jujur justru dianggap tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya, sesungguhnya kita sedang menghadapi kerusakan budaya integritas.

Dalam kondisi demikian, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan dengan menangkap beberapa pelaku. Kita harus membongkar jaringan kepentingan, memperbaiki tata kelola, dan menghilangkan kesempatan yang memungkinkan korupsi terus berlangsung.

Korupsi juga memiliki dampak yang sangat nyata terhadap kualitas pembangunan.

Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, memperbaiki fasilitas kesehatan, meningkatkan kesejahteraan guru, memperluas akses internet, dan menyediakan infrastruktur publik dapat terbuang akibat kebocoran anggaran dan keputusan yang tidak didasarkan pada kepentingan masyarakat.

Akibatnya, negara mungkin mengeluarkan anggaran dalam jumlah besar, tetapi manfaat yang diterima rakyat jauh lebih kecil daripada sumber daya yang telah dikorbankan.

Inilah ironi pembangunan: anggaran terus dibelanjakan, proyek terus diumumkan, dan laporan penyerapan anggaran terus disusun, tetapi persoalan mendasar masyarakat belum tentu terselesaikan.

Kita harus mengubah ukuran keberhasilan pemerintahan. Keberhasilan tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya proyek yang diselesaikan. Keberhasilan harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Utang Negara dan Ketidakadilan kepada Generasi Mendatang

Persoalan lain yang harus menjadi perhatian adalah tanggung jawab dalam mengelola keuangan negara, termasuk utang pemerintah.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah per 30 September 2026 mencapai Rp10.326,93 triliun, dengan rasio terhadap PDB sebesar 40,30 persen.

Kita harus memahami bahwa utang tidak selalu merupakan sesuatu yang buruk. Negara membutuhkan pembiayaan untuk pembangunan, dan utang dapat menjadi instrumen yang sah apabila dikelola secara produktif, hati-hati, transparan, serta memberikan manfaat jangka panjang.

Namun, pertanyaan yang harus diajukan bukan hanya berapa besar utang negara, melainkan untuk apa utang tersebut digunakan, seberapa besar manfaatnya, bagaimana kemampuan pembayarannya, dan siapa yang akan menanggung konsekuensinya.

Jangan sampai pengelolaan negara terjebak dalam cara berpikir jangka pendek: selama kekuasaan masih berada di tangan, anggaran dapat dibelanjakan dan utang dapat ditambah, sementara konsekuensi fiskalnya diserahkan kepada pemerintahan berikutnya.

Jika cara berpikir demikian berkembang, sesungguhnya kita sedang mewariskan beban kepada generasi yang tidak ikut mengambil keputusan.

Generasi mendatang tidak boleh hanya menerima tagihan dari kebijakan yang dibuat hari ini. Mereka berhak menerima negara dengan fondasi ekonomi yang sehat, institusi yang kuat, pendidikan yang berkualitas, dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Karena itu, integritas seorang pemimpin tidak hanya diukur dari apakah ia tidak mengambil uang negara, tetapi juga dari apakah ia mampu menggunakan uang rakyat secara bertanggung jawab dan tidak mengorbankan masa depan bangsa demi kepentingan sesaat.

Pemotongan Generasi: Memutus Mata Rantai Korupsi, Bukan Sekadar Mengganti Orang

Korupsi yang terus berulang menuntut keberanian untuk melakukan perubahan mendasar. Kita tidak cukup hanya berharap bahwa pergantian kepemimpinan akan menghasilkan pemerintahan yang lebih bersih.

Dalam konteks ini, gagasan pemotongan generasi perlu mendapatkan perhatian.

Namun, pemotongan generasi tidak boleh dimaknai sebagai menyingkirkan pejabat berdasarkan usia atau mengganti seluruh generasi lama dengan generasi muda. Sebab, usia tidak otomatis menentukan integritas. Orang muda pun dapat terjebak dalam keserakahan, sementara orang yang lebih senior dapat menjadi teladan kejujuran.

Yang harus dipotong adalah mata rantai budaya koruptif, patronase, transaksi jabatan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kebiasaan membiarkan penyimpangan.

Kita membutuhkan regenerasi kepemimpinan yang membawa standar moral baru. Generasi baru harus dibekali keberanian untuk menolak suap, tidak tergoda kekayaan yang diperoleh secara tidak sah, tidak menjadikan jabatan sebagai sumber keuntungan, serta tidak takut kehilangan posisi hanya karena mempertahankan kebenaran.

Kita harus menciptakan sistem yang memungkinkan orang jujur mendapatkan kesempatan memimpin, bukan justru membuat mereka tersisih karena tidak mau mengikuti permainan kepentingan.

Jangan sampai generasi muda hanya mewarisi gedung pemerintahan, jabatan, dan struktur birokrasi dari generasi sebelumnya, tetapi juga mewarisi penyakit moral yang sama.

Yang harus diwariskan adalah nilai perjuangan para pahlawan, bukan kebiasaan buruk para pengelola kekuasaan.

Memberantas Korupsi Tidak Cukup dengan Slogan, Harus Ada Keberanian Membenahi Sistem

Jika kita sungguh-sungguh ingin meneruskan semangat kepahlawanan, pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui tindakan nyata dan perubahan struktural.

Pertama, integritas harus menjadi persyaratan utama dalam pengangkatan dan promosi jabatan. Sistem merit harus ditegakkan secara konsisten. Kompetensi harus berjalan bersama rekam jejak moral. Orang yang memiliki kemampuan tinggi tetapi terbukti menyalahgunakan kewenangan tidak boleh memperoleh keistimewaan hanya karena kedekatan dengan kekuasaan.

Kedua, pembiayaan politik dan transaksi kekuasaan harus dibuat transparan. Praktik politik yang mahal dan tidak transparan berpotensi menciptakan hubungan transaksional antara pemilik modal dan pemegang jabatan. Transparansi pendanaan politik, pengawasan konflik kepentingan, dan penegakan aturan harus diperkuat agar jabatan publik tidak menjadi instrumen pengembalian modal politik.

Ketiga, pengelolaan anggaran harus berorientasi pada manfaat, bukan sekadar penyerapan. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan barang dan jasa harus terbuka, pengawasan harus melibatkan masyarakat, dan evaluasi harus mengukur manfaat nyata bagi publik.

Keempat, penegakan hukum harus konsisten dan tidak diskriminatif. Tidak boleh ada perlakuan berbeda antara pejabat tinggi, pejabat daerah, pengusaha, maupun masyarakat biasa ketika berhadapan dengan hukum. Perampasan aset hasil korupsi, pemulihan kerugian negara, dan pemberian sanksi yang memberikan efek jera harus dijalankan berdasarkan hukum dan proses peradilan yang adil.

Kelima, perlindungan terhadap pelapor pelanggaran harus diperkuat. Aparatur yang berani mengungkap penyimpangan tidak boleh dikorbankan melalui mutasi, intimidasi, atau pengucilan. Negara harus memberikan perlindungan kepada orang-orang yang memilih kejujuran daripada keselamatan kariernya.

Keenam, pendidikan integritas harus dimulai dari keluarga, sekolah, perguruan tinggi, dan lingkungan birokrasi. Jangan mengajarkan kejujuran kepada anak-anak di sekolah, tetapi membiarkan mereka menyaksikan ketidakjujuran sebagai praktik yang lumrah di lingkungan orang dewasa.

Ketujuh, evaluasi kinerja pejabat harus memasukkan ukuran integritas dan kepentingan publik. Seorang pejabat tidak cukup dinilai dari keberhasilan menjalankan program atau mencapai target administratif. Ia juga harus dinilai dari bagaimana proses tersebut dilakukan, apakah transparan, apakah bebas konflik kepentingan, dan apakah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Semua langkah tersebut harus disertai keteladanan pemimpin. Tidak mungkin membangun pemerintahan yang berintegritas apabila pemimpinnya hanya menuntut kejujuran dari bawahannya, tetapi tidak bersedia memberikan contoh dalam perilaku dan pengambilan keputusan.

Sebab, budaya organisasi pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh apa yang ditoleransi, apa yang dihargai, dan apa yang ditindak oleh pemimpinnya.

Jangan Biarkan Kemerdekaan Menjadi Warisan yang Kehilangan Makna

Pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026, kita perlu mengembalikan makna kepahlawanan ke dalam kehidupan penyelenggaraan negara.

Para pahlawan tidak pernah meminta agar namanya dikenang setiap tahun melalui upacara semata. Mereka telah memberikan teladan melalui tindakan, pengorbanan, dan keberanian mempertahankan prinsip.

Jenderal Sudirman mengajarkan tanggung jawab dan keberanian dalam keadaan sulit. Pangeran Diponegoro mengajarkan keteguhan mempertahankan kehormatan dan prinsip perjuangan. Hoegeng mengajarkan bahwa kekuasaan dan jabatan tidak boleh mengalahkan kejujuran.

Lalu, apa yang dapat kita wariskan kepada generasi mendatang jika para pemegang amanah justru menjadikan kekuasaan sebagai kesempatan untuk memperkaya diri?

Kita tidak boleh membiarkan korupsi menjadi warisan yang diterima sebagai sesuatu yang normal. Kita juga tidak boleh membiarkan generasi berikutnya tumbuh dengan keyakinan bahwa untuk berhasil dalam kehidupan, seseorang harus pandai mencari koneksi, membeli jabatan, memanipulasi aturan, atau mengorbankan prinsip moral.

Bangsa ini membutuhkan lebih dari sekadar pemimpin yang cerdas, birokrat yang terampil, dan pejabat yang pandai berbicara. Kita membutuhkan manusia-manusia yang memiliki keberanian moral untuk mengatakan tidak terhadap kepentingan yang salah, sekalipun harus kehilangan jabatan dan kenyamanan.

Kemerdekaan tidak diperjuangkan oleh para pahlawan agar kelak negara ini menjadi ladang keuntungan bagi segelintir orang. Kemerdekaan diperjuangkan agar seluruh rakyat dapat hidup bermartabat, memperoleh keadilan, dan menikmati kesejahteraan.

Jangan sampai para pahlawan telah berhasil mengalahkan penjajahan, tetapi generasi setelahnya justru membiarkan bangsanya dijajah oleh keserakahan, korupsi, dan kepentingan kekuasaan.

Jika dahulu para pahlawan mengorbankan nyawa untuk membebaskan bangsa dari penjajahan, hari ini tugas kita adalah membebaskan negara dari penyakit korupsi yang merusak masa depan rakyat.

Menghormati pahlawan bukan hanya dengan mengenang kematian mereka, melainkan dengan memastikan bahwa pengorbanan mereka tidak sia-sia.

Selamat Hari Pahlawan, 10 November 2026.

Jangan wariskan keserakahan kepada generasi mendatang. Wariskanlah integritas, keberanian, kejujuran, dan semangat pengabdian para pahlawan.