Perkuat Literasi Digital dan Hak Konsumen Pesisir, BPKN RI dan UMRAH Jalin Kemitraan Strategis

TANJUNGPINANG — Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) untuk mengakselerasi edukasi dan perlindungan hak konsumen di wilayah Kepulauan Riau. Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) serta penyelenggaraan Kuliah Umum Perlindungan Konsumen di Auditorium Gedung A Satu Gurindam–Ismeth Abdullah, Kampus UMRAH Dompak, Tanjungpinang, Senin (9/11/2026).

Kemitraan berbasis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini berfokus pada penguatan kapasitas akademis dan masyarakat dalam menghadapi tantangan era ekonomi digital.

Ketua Komisi Kerja Sama dan Pengkajian Kelembagaan BPKN RI, Lasminingsih, menegaskan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi sebagai benteng edukasi masyarakat di tengah maraknya risiko transaksi daring seperti penipuan digital, pencurian data pribadi, dan minimnya kepastian informasi produk.

“Perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi produk mulai dari legalitas, informasi halal, hingga kandungan gizi menjadi hal yang sangat mendesak. BPKN berharap UMRAH dapat memelopori lahirnya riset dan kajian akademis yang menjadi basis perumusan kebijakan perlindungan konsumen nasional,” ungkap Lasminingsih.

Wakil Rektor III UMRAH Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, Dr. Suryadi, S.P., M.H., menyambut hangat aliansi strategis ini dan menegaskan kesiapan UMRAH untuk mengintegrasikan isu perlindungan konsumen ke dalam program kemahasiswaan serta Tri Dharma Perguruan Tinggi.

“Sebagai perguruan tinggi berbasis kemaritiman di wilayah kepulauan, UMRAH berkomitmen mencetak mahasiswa dan alumni yang tidak hanya mahir berteknologi, tetapi juga kritis terhadap hak-hak konsumen. Kemitraan bersama BPKN RI ini akan kami selaraskan melalui program pengabdian masyarakat, Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan pembentukan kanal edukasi konsumen di wilayah pesisir serta pulau-pulau terluar Kepri,” tegas Dr. Suryadi.

Ia menambahkan bahwa kondisi geografis Kepulauan Riau memiliki tantangan tersendiri, utamanya terkait pengawasan barang beredar di kawasan perbatasan dan perlindungan konsumen dalam transaksi keuangan digital.

Sinergi antara BPKN RI dan UMRAH ini diharapkan dapat menciptakan iklim ekonomi yang adil, transparan, dan berketahanan, sekaligus memperkokoh kontribusi civitas akademika UMRAH dalam mengawal hak-hak masyarakat maritim Indonesia.