LHKP PWM Kepri Kembali Gelar Diskusi Terarah Soal PPDB

TANJUNGPINANG – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kepri kembali menggelar diskusi terarah dengan topik “Ada apa dengan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di Kepri tahun ajaran 2023/2024”.

“Ini merupakan diskusi putaran kedua (2) yang diadakan sejak LHKP PWM Kepri berdiri Mei 2023. Yang pertama kita mengangkat soal pasir laut pada Juni lalu,” ujar Ketua LHKP PWM Kepri, Ridarman Bay, SE, MM, yang didampingi Sekretaris Harry Prima Putra, M.Si, menjawab pers, Selasa (1/8), di Tanjungpinang.

Menurutnya, topik mengenai PPDB sengaja diangkat dalam diskusi lantaran munculnya pemberitaan ihwal sekolah menengah atas negeri (SMAN) yang bakal tutup gara-gara kekurangan siswa. Sementara itu, ada SMAN lain yang justru kelimpungan sebab kelebihan peserta didik.

“Mestinya PPDB dibikin kan untuk mengatur supaya lulusan SMP bisa masuk sekolah negeri di beberapa SMA secara mudah, adil dan tertib. Tapi ini kok ada yang justru kekurangan murid dan tersua pula sekolah yang kelebihan siswa. Oleh sebab itu kami (LHKP, Red) coba mengulas urusan PPDB ini dalam diskusi terarah,” ujar pria yang pernah jadi tim seleksi (Timsel) calon anggota KPU Kepri 2023 ini.

Untuk membahas tema termaktub, sambungnya, LHKP hendak menghadirkan 3 (tiga) orang nara sumber, yakni pertama; Hanafi Ekra, S.Ag, M.Pd, anggota DPRD Kepri yang membidangi masalah pendidikan,  kedua; akademisi yang juga pengamat kebijakan publik Dr.Suhardi Mukhlis, Ph.D dan ketiga; Sekretaris Dinas Pendidikan Kepri, Dr.Darson, M.Si.

Dikatakan, diskusi tersebut mau digelar pada Sabtu (5/8) di ruang pertemuan Gedung Muhammadiyah Kauman, Tanjungpinang, pukul 09.00 wib hingga selesai. “Karena kapasitas ruang pertemuan tidak luas, maka peserta kami batasi hanya 35-40 orang saja,” kata Ridarman yang juga Wakil Ketua ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) Orwil Kepri itu.

Ketika ditanya, komisioner KPU Kepri 2013-2018 ini mengatakan LHKP merupakan salah satu Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) di lingkungan Muhammadiyah yang mengurusi dua isu utama, yakni, urusan yang terkait dengan politik kebangsaan dan kebijakan publik.

Menurutnya, LHKP terdiri dari dua bidang utama. Pertama, bidang hikmah yang urusannya lebih banyak merespon isu-isu politik kebangsaan (pemilu, partai politik, dan tata kelola pemerintahan). Kedua, bidang kebijakan publik yang menyangkut aturan dan implementasi terkait dengan hajat hidup manusia secara luas, misal soal lingkungan, buruh/tani, agraria/pertanahan, sumber daya alam, pendidikan dan lain sebagainya.

“Perkara LHKP ini diatur oleh Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM) Nomor: 16/PRN/I.0/B/2015 tentang Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, pada Juni 2015 yang ditandatangani oleh Ketua PPM (waktu itu) Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin, MA,” tutur Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kepri itu.

Dikatakan, dalam waktu dekat pihaknya kembali hendak menggelar diskusi dengan isu-isu yang hangat dan menarik, diantaranya, kreteria calon Pj Walikota Tanjungpinang sesuai Permendagri No.4 tahun 2023 tentang penjabat gubernur, penjabat bupati dan penjabat walikota.

“Pada diskusi putaran ketiga LHKP bakal mendiskusikan implementasi Permendagri 4/23 terhadap otonomi daerah. Kalau dulu Pj.Walikota/ditetapkan presiden melalui gubernur, Permendagri 4/23 justru penunjukan Pj.Walikota/Bupati dilakukan pusat, yakni Menteri Dalam Negeri, gubernur hanya mengusulkan,” tutupnya.(red)