Lihatkepri.com, Karimun – Pjs (pejabat sementara) Bupati Karimun Heri Adrian datang ke kantor Bawaslu Karimun, kedatangannya dalam rangka melakukan kunjungan kerja pertama dalam koordinasi dengan Bawaslu kabupaten Karimun yang juga turut hadir bersama rombongan pejabat pemerintah kabupaten Karimun, Kamis (01/10/20). Jl. Raja Oesman RT.03 / RW.01, No.49 Paya Manggis, Kelurahan Baran, Timur, Meral, Kabupaten Karimun.
Lewat siaran pers Bawaslu Karimun memberikan keterangan bahwa Bawaslu Karimun menyambut baik kedatangan Pjs Bupati mengingat Pemda adalah mitra potensial Bawaslu Karimun karena support utama anggaran belanja Bawaslu Karimun berasal dari dana hibah pemerintah daerah untuk pelaksanaan Pilkada.
“Sebelumnya kami sudah melakukan Rakor bersama Pemda, Polres dan Stakeholder terkait hingga partai pengusung dan tim penghubung masing-masing Paslon. Bawaslu juga intens mengundang KPU Karimun untuk melakukan koordinasi sebelum masuk ke setiap tahapan. Terakhir kami juga sudah membentuk Pokja pencegahan, pengawasan dan penanganan Covid 19 yang mana salah satu pembinanya bapak Pjs sendiri dan insyaallah kami optimis siap menghadapi Pilkada serentak 2020” Sebut Ketua Bawaslu Karimun, Nurhidayat mengatakan
Mengingat Petahana yang kembali maju sebagai kontestan pada Pilkada serentak 2020 Sehingga memunculkan potensi keberpihakan oknum ASN, Bawaslu Karimun memberi masukan kepada pemerintah daerah untuk membuat penekanan terkait netralitas ASN.
Namun Nurhidayat menambahkan selain ASN, masih terdapat Honorer/pegawai kontrak yang belum diatur dalam undang-undang sehingga sedikit menyulitkan Bawaslu Karimun untuk melakukan penindakan karena belum adanya kepastian hukum terkait hal tersebut.
“Agar Hal ini (Netralitas Honorer/pegawai kontrak) tidak menjadi liar, kami berharap bapak memberikan penekanan dengan menguncinya lewat surat edaran terkait hal tersebut” jelas Nurhidayat.
Nurhidayat juga menjelaskan, bahwa Bawaslu tidak sendiri dalam mengawasi penerapan Covid 19, Bawaslu RI sudah memerintahkan kepada seluruh Bawaslu Provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Pokja pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran Covid 19 yang terdiri dari berbagai unsur. Hal ini tentunya dapat mempercepat koordinasi antar Stakeholder terkait sehingga menjadi optimal dan terukur.
Bawaslu Karimun punya program untuk mengedukasi pendidikan politik bagi masyarakat guna meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat dengan harapan kedepanya bisa menekan biaya politik untuk mewujudkan zero cost politic atau politik berbiaya rendah.
“Agar Pilkada kali ini dapat berlangsung kondusif dan sehat serta partisipasi masyarakat dalam memilih tetap tinggi walaupun dalam masa pandemi Covid 19” Ujarnya.
Sementara Pjs Bupati Karimun Heri Andrian menjelaskan kunjungan kerja yang dilakukannya bersama rombongan untuk memperoleh informasi terkait kesiapan Bawaslu Karimun dalam menghadapi Pilkada serentak 2020.
Ia mengatakan bahwa kunjungan ini penting untuk meneruskan koordinasi baik yang telah di bangun sebelumnya. Selain bertukar informasi juga menerima masukan Bawaslu Karimun terhadap yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk memaksimalkan penyelenggaraan Pilkada serentak kali ini.
“Tugas Pokok kami adalah untuk bisa memaksimalkan pemerintah yang sudah berjalan dan juga tentu memaksimalkan penyelenggaraan Pilkada agar berjalan tertib dan kondusif serta dengan protokol kesehatan yang ketat”, jelas Heri Adrian
Heri juga berharap, penyelenggara harus mampu berinovasi dalam menggencarkan sosialisasi mengingat masyarakat saat ini yang disarankan untuk tetap dirumah sehingga bisa menjangkaunya.
“Mudah-mudahan dengan telah dilaksanakannya silaturahmi ini, kami dapat menjalankan tugas masing-masing dengan lebih baik, Bawaslu Karimun sudah memberikan masukkan dan beberapa informasi begitu juga dengan saya sebaiknya. Mudah-mudahan kami dapat bekerja dengan baik”, tutup Heri
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Sekda Karimun, Asisten I , dan Kepala Kesbangpol Kabupaten Karimun.
(Junaidi Fajri)
Kepala Biro Karimun
