Saat Reses di Natuna, Masyarakat Bunguran Timur Keluhkan Air Bersih Ke Ansar Ahmad

Lihatkepri.com, Natuna – Setelah melakukan reses di Bunguran Barat pada siang tadi, anggota Komisi V DPR RI H. Ansar Ahmad SE MM malam ini, Senin (3/8), melakukan kegiatan yang sama di Kecamatan Bunguran Timur.

Pelaksanaan reses dilaksanakan di aula pertemuan Restoran Sisir Basisir Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Dalam kegiatan tersebut dihadiri langsung Wakil Bupati Natuna Hj Ngesti Yuni Suprapti, sejumlah anggota DPRD Provinsi Kepri dan DPRD Natuna.

Salah satu persoalan yang mengemuka dalam reses tersebut, masyarakat Bunguran Timur mengeluhkan krisis air bersih jika musim kemarau tiba. Suplai air bersih yang diambil dari sumber air utama di kaki Gunung Ranai tidak mencukupi karena belum terbangun waduk (embung) yang memadai.

“Kita minta Pak Ansar memperjuangkan embung di Sebayar untuk kebutuhan air bersih di Bunguran Timur,” kata Jabaruddin salah seorang tokoh masyarakat Bunguran Timur dalam reses tersebut.

Menurut Jabaruddin, sebenarnya kebutuhan air bersih dari kaki Gunung Ranai cukup bagi masyarakat Bunguran Timur kalau keberadaan air bisa dikumpulkan dalam sebuah embong besar baru disalurkan ke masyarakat.

Saat ini, katanya, ada sebagian masyarakat yang karena kemampuan ekonomi lebih membangun embong berskala kecil dan jalur pipa air sendiri ke rumah.

“Kondisi ini tentu kasihan masyarakat kecil yang tidak bisa membangun embong sendiri. Mereka terus mengalami krisis air kalau kemarau,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Natuna Ngesti Suprapti mengatakan, sebenarnya sudah ada lima hektar tanah yang dihibahkan untuk pembangunan embong di Sebayar.

“Masih kurang 9 hektar lagi dan sedang kami usahakan. Mudah mudahan kalau lahan sudah tersedia, Pak Ansar bisa membantu memperjuangkan realisasi embong di Sebayar melalui kementerian terkait,” jelas Ngesti.

Menanggapi keluhan masyarakat Bunguran Timur tersebut, Ansar Ahmad akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

“Kita upayakan untuk sounding dulu di dua kementerian tersebut. Karena ini masalah vital biasanya direspon cepat. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah kesiapan pemda dalam penyiapan lahan,” jelas Ansar.

Menurutnya, ketika pemerintah pusat memberikan bantuan proyek infrastruktur ke daerah harus terlebih dahulu clear dan clean.

“Pusat tidak mau pusing soal regulasi di daerah, kesediaan lahan dan sebagainya. Kalau semua sudah clear dan clean biasanya pusat mudah memberikan bantuan,” katanya.

Karena itu Ansar meminta agar Pemkab Natuna menyelesaikan dulu persoalan hibah lahan yang cukup baru diperjuangkan ke kementerian.

“Kalau persoalan lahan selesai kita perjuangkan dan upayakan realisasi pembangunan embong di Sebayar,” ujar Ansar.