Suatu Politik Dinasti Dan Wajah Baru Demokrasi

Keadaan berbanding terbalik, sejak kejatuhan orde baru 1998, Indonesia bertransformasi menjadi salah satu raksasa demokrasi dunia bersama Amerika Serikat. Pasca reformasi Indonesia mengalami kemajuan dalam berdemokrasi. Pemilihan umum yang dulunya berjalan tidak demokratis kini telah berubah.

Sesuai dengan cita-cita reformasi, perkembangan demokrasi berjalan dengan cepat. Dulu, hasil Pemilu didapat dengan cara-cara curang, agar kekuasaan dapat bertahan dan berlangsung lama. Partai Politik dipersempit ruang geraknya, dan hanya menyisakan Ormas Golongan Karya (Golkar) yang menjelma menjadi kendaraan Politik Pemerintah Orde Baru dengan keistimewaan  yang diperoleh dari Pemerintah  agar keluar sebagai pemenang Pemilu.

Dalam praktiknya, Indonesia bisa dikatakan lebih demokratis dari Amerika Serikat karena Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia dengan sistem one man, one vote, one value. Yang artinya setiap orang memiliki hak dan nilai yang sama dalam berdemokrasi, dilaksanakan secara langsung tanpa memandang siapa pun itu. Berbeda dengan sistem demokrasi Amerika Serikat yang menggunakan sistem Electoral College.

Penentuan presiden berikutnya bukan melalui voting suara terbanyak, melainkan seberapa banyak capres mendapatkan electoral votes yang tersebar di 50 negara bagian. Demokrasi di Indonesia menyisakan persoalan, karena Demokrasi bertumbuh tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan maupun pendidikan masyarakatnya, sehingga tak jarang praktik politik transaksional sering terjadi, sehingga tujuan Demokrasi Indonesia tidak benar-benar terlaksana, hanya terlihat baik dalam teori tapi cacat pada batasan praktiknya.

Kemudian, dalam Pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan serentak tahun 2020 telah usai. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dan Sistem Informasi dan Rekapitulasi Komisi Pemilihan umum (Sirekap KPU). Sederet kandidat yang teralifiasi dengan pejabat memenangi pesta politik 5 tahun ini. Hal ini menunjukkan penguatan dinasti di dalam politik.

Sementara itu, pada pemilihan pilkada ini keluarga Presiden Joko Widodo berada dalam deretan tersebut. Putra sulungnya yaitu Gibran Rakabuming yang berpasangan dengan Teguh Prakoso unggul telak atas pasangan Bagyo-Supardjo di pemilihan wilayah Kota Surakarta. Pasangan Gibran -Teguh mengantongi 87,15% suara berdasarkan hasil hitung cepat Charta Politika. Sedangkan ditempat lain, menantu Jokowi, Bobby Nasution yang berpasangan dengan Aulia Rahman unggul atas pasangan Akhyar Nasution-Salman Al Farisi di pemilihan wilayah kota medan. Pasangan Bobby-Aulia mengantongi 55,29% suara berdasarkan hasil hitung cepat Charta Politika.

Hal tersebut menjadi kemenangan Gibran yang akan menjadikan Jokowi sebagai presiden pertama Indonesia yang memiliki anak sebagai kepala daerah. Menurut pengamat politik UIN Jakarta, Adi Prayitno. Definisi dinasti politik adalah upaya mengarahkan regenerasi kekuatan oleh kelompok elite politik atau pejabat tertentu kepada keluarga intinya.

Keluarga inti adalah yang memiliki garis keturunan mesamping, keatas dan kebawah. Politik Dinasti dalam Demokrasi kerap terjadi karena dalam sistem demokrasi syarat dengan kepentingan pribadi. Politik dinasti bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan dengan mendorong anak keturunannya menjadi pejabat. Dengan demikian kekuasaan pemerintahan tetap bisa dipertahankan. Pada dasarnya rakyat biasa yang memiliki kesadaran politik rendah, akan memilih orang yang mereka kenal atau keluarga orang terkenal. Maka pemimpin baru akan mudah terpilih tanpa mengedepankan kualitas dan kapabalitas dimiliki dalam memimpin.

Selanjutnya, oputonisme itu sendiri merupakan sikap politik warga negara yang meninggalkan kepentingan ideologi negara yang dijaga para opurtunis. Sangat rawan untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan rakyat. Kaum opurtunis bisa menjual semua aset rakyat demi kepentingan diri dan kelompoknya. Kaum opurtunis juga dipastikan akan kalap menyikapi sistem demokrasi yang berbiaya mahal.

Setiap pengeluaran (modal) akan dihitung sebagai pengali keuntungan yang akan diperoleh dari setiap pengambilan kebijakan. Disinilah bibit candu korupsi bermula dan lingkaran dinasti politik akan menjaga kepentingan satu sama lain. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita campakkan sistem demokrasi yang penuh tipu daya ini, dan kita terapkan sistem Ilahi Robi untuk mengatur kehidupan kita yaitu sistem Islam dalam bingkai Khilafah.

Di dalam sistem Islam ,kepala negara atau khilafah diangkat dengan jalan baiat. Baiat adalah metode yang dilakukan dalam memilih khalifah yang di setujui oleh seluruh kaum muslimin. Sedangkan dalam pemilihan kepala daerah seperti wali atau amil dilakukan secara langsung oleh khalifah. Khalifah memilih orang- orang yang betul betul memenuhi syarat sebagai kepala daerah .Tentunya selain bertaqwa dan amanah juga harus memiliki kapabalitas sebagai pemimpin.

Oleh :

DWINIATI, S.Sos., M.Si
Dosen Stisipol Raja Haji Tanjungpinang