Disnakertrans Kepri Tekankan Pembinaan, Tiga Perusahaan Masuk Daftar Terbaik Naker Award 2025

JAKARTA –  Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Naker Award 2025 pada Rabu (26/11) di Grand Ballroom JS Luwansa Hotel, Jakarta. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi bagi perusahaan yang menunjukkan komitmen dalam kepatuhan regulasi, perlindungan tenaga kerja, serta penguatan ekosistem ketenagakerjaan nasional. Tahun ini, Kemnaker juga memperkenalkan kategori baru, yaitu perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Di tengah agenda modernisasi tata kelola pasar kerja dan percepatan digitalisasi layanan ketenagakerjaan, Kepri tampil sebagai salah satu provinsi yang menarik perhatian. Natra Bintan Resort dan PT Danka Hureco Batam ditetapkan sebagai penerima Penghargaan Nasional 2025 pada kategori perusahaan terbaik yang mempekerjakan tenaga kerja disabilitas. Capaian ini menempatkan Kepri sebagai provinsi konsisten meraih penghargaan ketenagakerjaan tingkat nasional.

Keberhasilan Kepri berlanjut pada kategori lain. Melalui surat nominasi Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan (WLLP), PT Shimano Batam dinyatakan masuk dalam daftar kandidat nasional untuk kepatuhan WLLP dan pemanfaatan sistem Karirhub. Penunjukan ini menunjukkan bahwa kekuatan Kepri tidak hanya bertumpu pada sektor pariwisata dan UMKM, tetapi juga industri manufaktur multinasional yang menjadi fondasi ekonomi Batam.

Penghargaan ini menunjukkan bahwa praktik inklusi tenaga kerja disabilitas di Kepri telah dijalankan oleh berbagai skala usaha, termasuk perusahaan menengah dan kecil. Sementara itu, perusahaan besar semakin siap memenuhi standar ketenagakerjaan digital, terutama dalam mekanisme pelaporan lowongan dan integrasi data Karirhub. Proses validasi yang melibatkan verifikasi lowongan, rekam aduan, dan konfirmasi data pengawasan bukanlah hal yang mudah, namun Shimano berhasil memenuhinya dengan tata kelola rekrutmen yang dapat menjadi rujukan bagi perusahaan lain.

Dalam kesempatan penganugerahan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, Diky Wijaya, menyampaikan harapannya agar capaian tahun ini menjadi pemantik kreativitas semua pihak, baik pemerintah daerah maupun perusahaan. Menurutnya, inovasi layanan ketenagakerjaan harus terus diperkuat, mulai dari peningkatan kepatuhan, digitalisasi layanan, hingga penciptaan ruang kerja yang inklusif bagi seluruh masyarakat.

“Kami ingin prestasi ini menjadi budaya baru di Kepri. Semakin banyak perusahaan berinovasi, semakin kuat pula dukungan pemerintah dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang modern. Ke depan, saya yakin Kepri bisa meraih lebih banyak penghargaan nasional,” ujarnya.

Prestasi tiga perusahaan tersebut layak dijadikan landasan untuk langkah pembinaan berikutnya. Natra Bintan, Danka Hureco, dan Shimano dapat menjadi benchmark resmi bagi perusahaan lain di Kepri. Pemerintah daerah perlu mendokumentasikan praktik baik yang mereka jalankan dan menjadikannya pedoman pembinaan lintas sektor.

Validasi WLLP untuk PT Shimano seharusnya menjadi awal bagi Kepri untuk memperluas penggunaan data digital dalam pengawasan ketenagakerjaan. Sistem pengawasan berbasis laporan manual sudah tidak memadai untuk menjawab tantangan pasar kerja modern. Dengan rekam jejak tiga perusahaan yang kuat, Kepri memiliki modal besar untuk mengusulkan lebih banyak perusahaan dalam kategori Wajib Lapor, Sending Organization, maupun Balai Latihan Kerja Komunitas pada periode berikutnya.

Provinsi Kepulauan Riau selama ini dikenal sebagai wilayah dengan dinamika pasar kerja yang tinggi mulai dari pariwisata kelas dunia, manufaktur ekspor, hingga pertumbuhan UMKM yang pesat. Namun dinamika tersebut hanya akan memberikan keunggulan kompetitif jika diikuti oleh tata kelola ketenagakerjaan yang baik.

Menurut Suryadi, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Provinsi Kepulauan Riau, prestasi tiga perusahaan Kepri pada Naker Award 2025 menunjukkan bahwa arah kemajuan ketenagakerjaan di daerah mulai terbentuk. Ia menegaskan bahwa tantangan ke depan bukan lagi soal kemampuan Kepri untuk bersaing, melainkan bagaimana pemerintah daerah dapat menjadikan capaian ini sebagai pijakan untuk agenda kelembagaan yang lebih berkelanjutan.

“Penghargaan nasional tidak boleh dipandang sebagai rutinitas tahunan. Ini harus menjadi titik tolak modernisasi tata kelola pasar kerja di Kepri, sehingga transformasi ketenagakerjaan dapat terasa nyata bagi perusahaan maupun masyarakat,” ujarnya.

Jika tiga perusahaan terbaik ini dijadikan motor perubahan, Kepri berpeluang besar menjadi salah satu provinsi yang paling progresif dalam memadukan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan tenaga kerja. Pada akhirnya, makna dari sebuah penghargaan tidak terletak pada trofi yang dibawa pulang, melainkan pada transformasi kebijakan dan praktik yang dihasilkannya.