TANJUNGPINANG – Tahun depan, Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Fathir menilai Pemko Tanjungpinang harusnya bisa membangun pasar tradisional di kawasan Timur.
Pertimbangannya pertama, anggaran pembangunan sangat memungkinkan dari pusat danĀ Pemko hanya perlu menyediakan lahan serta DED yang bisa diselesaikan di APBD Perubahan 2022 ini.
Pasar Tradisional ini, menurutnya hanya perlu Rp. 2 miliar. Ini sangat memungkinkan dan APBD Pemko dinilai sangat mampu.
“Saya yakin pasar bisa siap tahun 2023 mendatang. Paling lama di tahun 2024 tentu para pedagang bisa direlokasi sementara daripada harus dipaksa menyewa lapak pihak ke tiga dengan harga mahal,” tuturnya.
Bila pasar Pasar Tradisional bisa terbangun, dinilai sangat membantu masa depan pedagang dan juga masyarakat secara menyeluruh.
Kondisi harga sewa lapak tersebut menurutnya sudah tidak wajar. Sebab, sebagian besar pedagang harus meminjam kepada lembaga penyedia jasa perkreditan. Bila demikian tentu memberatkan. Ini artinya, omzet mereka hanya membayar cicilan. Jika pun ada untung hanya untuk biaya makan.
“Ini tentu berat padahal harusnya para pedagang bisa disejahterakan agar anak-anak bisa mengecap pendidikan dan kesehatan yang lebih baik,” paparnya.
Dicontohkannya, pedagang meminjam Rp100 juta kepada jasa perkreditan. Maka perlu tiga sampai lima tahun membayar ini.
“Ini berat, jadi pedagang tak bisa berkembang secara perekonomian keluarga,” tuturnya.
Anggota DPRD Tanjungpinang Ria Ukur Rindu Tondang meminta Pemko Tanjungpinang hadir memberikan solusi. Sebagai pasar masyarakat sudah sewajarnya harga kios turut serta di pantau.
Bila tidak, maka solusinya mencari lahan dan membangun pasar di kawasan Timur yang dikelola Pemko. Ia menilai, ini sangat memungkinkan dilaksanakan. Mengingat biaya pembangunannya bisa dari pusat.
