Roadmap Modernisasi Sektor Pangan Kepri

Sektor pangan dan komoditi seperti pertanian, peternakan dan perikanan menghadapi sejumlah tantangan di tahun 2021 dengan adanya gelombang pandemi Covid-19 lanjutan di sejumlah negara dan adanya perubahan perilaku konsumen, serta disrupsi teknologi finansial dan digital. Selain itu, proyeksi akan adanya gelombang ketiga menimbulkan perlambatan dan stagnasi ketidakpastian bagi sektor pangan. Hal ini menambah pekerjaan rumah bagi seluruh stakeholder terlepas dari pelbagai kendala seperti adanya anomali iklim, belum efektifnya penerapan teknologi, sebaran demografi, kualitas dan regenerasi sumber daya manusia (SDM), diversifikasi pangan, akses pangan, kerawanan pangan, kelembagaan, pembiayaan, database, kecilnya anggaran penelitian dan pengembangan (R&D), upah pekerja, serta pada logistik dan rantai distribusi pangan.

Covid-19 mempengaruhi berbagai sektor pangan di Indonesia. Beberapa wilayah pertanian, peternakan dan perikanan mengalami penurunan pemesanan/pembelian yang disebabkan oleh sepinya pasar dan pelanggan. Kondisi sepi pembeli mengakibatkan petani, peternak dan nelayan kesulitan menjual hasil panen dan tangkapan.  Padahal, pada saat bersamaan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan melakukan evaluasi kebijakan impor dan ekspor dengan menunda perdagangan sayur, hewan dan buah-buahan menuju dan dari China dan juga negara-negara lain guna mencegah atau meminimalisir wabah Covid-19 masuk ke Indonesia. Sesungguhnya, kondisi ini merupakan peluang kesempatan untuk melakukan modernisasi dan merevitalisasi sektor pangan untuk meningkatkan kesejahteraan para stakeholder disektor pertanian, peternakan, dan perikanan dan sekaligus menjadi solusi di masa pandemi dan menjawab ketahanan pangan Indonesia 2045.

Pembangunan Nasional

Program Nawacita mengandung konsepsi pembangunan Indonesia dari wilayah terluar dengan memperkuat daerah dan desa dalam bingkai negara kesatuan. Konteks pembangunan tidak lagi terpusat di perkotaan, melainkan menyebar di seluruh pelosok, terutama daerah perbatasan. Dalam hal ini, daerah tidak harus melaksanakan pembangunan secara seragam karena setiap daerah memiliki karakteristik dan kemampuan masing-masing yang khas, unik, dan berbeda. Prof. Gunawan Sumodiningrat (2016) dari UGM memberikan argumentasi bahwa setiap daerah perlu melakukan spesialisasi produk pertanian agar dapat berdaya saing tinggi ditingkat nasional dan internasional. Konsep ini mereplikasi konsep One Village One Product (OVOP) yang digagas oleh Prof. Morihiko Hiramatsu (1980), dimana produk OVOP adalah produk suatu daerah dengan keunikan yang tidak dimiliki daerah lain, sehingga memberikan nilai tambah bagi produk tersebut. Nilai tambah tersebut bahkan dapat dikembangkan lagi melalui branding Indikasi Geografis dalam rezim hukum Kekayaan Intelektual. Sehingga, daerah OVOP bahkan bisa magnet wisata yang berkontribusi bagi pembangunan daerah tersebut secara berkelanjutan (sustainable tourism and development).

Membangun Merek Daerah

UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan penjelasan bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Sedangkan, tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Adapun produk yang dapat diberikan perlindungan rezim hukum ini adalah berupa sumber daya alam; barang kerajinan tangan; atau hasil industri. Sedangkan, pihak yang dapat mengajukan dan mendapatkan hak ini adalah lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk, dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Dengan adanya rezim perlindungan Indikasi Geografis, maka daerah menerima manfaat yang antara lain dapat memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses diantara para pemangku kepentingan Indikasi Geografis; menghindari praktek persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis; menjamin kualitas produk Indikasi Geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen; membina produsen lokal, mendukung koordinasi, dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk; meningkatnya produksi dikarenakan di dalam Indikasi Geografis dijelaskan dengan rinci tentang produk berkarakater khas dan unik; reputasi  suatu kawasan Indikasi Geografis akan ikut terangkat, selain itu Indikasi Geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati,  hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata dan aquawisata suatu daerah.

Akses Permodalan Inklusif

Salah satu solusi meningkatkan kualitas hasil pangan daerah adalah dengan mempermudah akses permodalan bagi petani, peternak dan nelayan. Selama ini petani, peternak dan nelayan kesulitan memperoleh permodalan modern karena dipersepsikan sebagai kaum marjinal dan ‘unbankable’. Disinilah peran lembaga Sistem Resi Gudang (SRG) untuk memodernisasikan sektor pangan serta mengangkat para pekerja yang ada didalamnya. Sistem ini dibuat berdasarkan pada UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang diperbarui oleh UU No. 9 Tahun 2011. SRG merupakan instrumen penyimpanan pasca panen dengan mekanisme tunda jual, di mana petani, peternak dan nelayan atau koperasi dapat menyimpan hasil panen atau tangkapan ketika harga jatuh dan dijual ketika harga telah menjadi stabil atau meningkat. Dengan SRG, hasil panen atau tangkapan dapat disimpan selama 3-6 bulan dalam kondisi terbaik di gudang-gudang yang menggunakan sistem penyimpanan modern dan terintegrasi SRG. Sedangkan, Resi Gudang (RG) adalah dokumen bukti kepemilikan atas hasil panen yang disimpan di gudang SRG. RG itu sendiri dapat digunakan bagi petani untuk membiayai masa tanam; bagi pabrikan untuk membiayai persediaan bahan baku; bagi nelayan untuk memodali biaya melaut; sebagai jaminan utang berupa agunan pokok tanpa perlu agunan lain; sebagai dokumen penyerahan barang; atau bahkan dijadikan komoditi di pasar sekunder ataupun tersier.

Resi Gudang (RG) sebagai surat berharga dapat dimanfaatkan oleh perbankan sebagai sarana manajemen risiko, ataupun sebagai produk keuangan derivatif. Derivatif RG adalah turunan RG berupa forward; option; index; discount; unit; atau instrumen keuangan lain yang hanya dapat diterbitkan oleh lembaga keuangan bank dan non-bank serta pedagang berjangka yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Sistem Resi Gudang. RG yang diperdagangkan di Indonesia wajib untuk melalui proses penilaian gudang yang menerbitkan melalui Lembaga Penilaian Kesesuaian yang berkewajiban untuk melakukan standarisasi baku mutu produk pertanian yang di SRG-kan, dan memastikan bahwa produk yang di SRG-kan telah memenuhi standar tersebut. Sedangkan, lembaga yang berwenang melakukan manajemen resi gudang dan derivatif resi gudang adalah Pusat Registrasi Resi Gudang. Sistematika tersebut sebagaimana mekanisme perdagangan saham di BEI melalui KSEI dan KPEI dan komponen pendukung lain. Dalam hal ini, pasar modern komoditi pertanian, peternakan dan perikanan Indonesia bisa mencontoh praktik pasar sekunder pada The Chicago Board of Trade (CBOT), dan pasar tersier pada The Chicago Mercantile Exchange (CME).

Dengan potensi pemanfaatan nilai ekonomis SRG yang demikian besar, diharapkan dapat meningkatkan kinerja sektor pangan secara signifikan. Dalam hal ini, Kepri memiliki potensi strategis dari segi aspek perdagangan dan pariwisata, dengan posisi geografis yang dekat dengan Singapura dan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan internasional. Hal ini didukung dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam dan Galang Batang di pulau Bintan, sehingga memangkas rantai distribusi hilirisasi produk pangan ke pasar internasional. Selain itu, pertumbuhan pariwisata Kepri berlangsung secara pesat didukung oleh ekosistem MICE dan standar dunia dapat semakin ditingkatkan melalui wisata pertanian aquaculture. Pada akhirnya, naiknya tingkat kesejahteraan petani, peternak dan nelayan turut menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, kepala daerah perlu untuk mendukung implementasi SRG di daerah masing-masing melalui kebijakan yang mendorong pemanfaatan SRG, dukungan infrastruktur, pembentukan kelembagaan SRG, serta koordinasi aktif para stakeholders. Selain itu, SRG perlu di sosialisasikan kepada para petani, peternak dan nelayan serta masyarakat umum secara luas, sehingga dapat menjadi ekosistem ekonomi inklusif yang terbuka bagi semua.

Hilirisasi Produksi

Peningkatan produksi dan akses terhadap pembiayaan tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa didukung akses pasar. Oleh karena itu, diperlukan platform marketplace yang berorientasi ekspor sebagaimana halnya platform Alibaba terhadap produk industri manufaktur di China. Platform Alibaba ini tidak hanya menjadi penghubung industri manufaktur dan pasar global, namun juga mengintegrasikan dan menyederhanakan aspek ekspor-impor yang kompleks seperti izin, kepabeanan, shipping, dsb semudah menggunakan aplikasi di smartphone. Dalam hal ini, pemerintah dapat memberdayakan aplikasi marketplace yang telah ada sebagai basis data penetrasi pasar, sehingga tidak perlu membangun dari awal, melainkan cukup dengan melakukan sinergi dan kolaborasi dengan platform yang ada ataupun menambahkan opsi khusus komoditi hasil pertanian, peternakan dan perikanan.

Diperlukan adanya dorongan sisi produksi (supply) dan sisi permintaan (demand untuk mencapai pertumbuhan sektor pangan yang diharapkan. Oleh karena itu, petani, peternak dan nelayan, serta para UKM perlu untuk terus berinovasi dan tidak berpuas diri hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, tetapi juga menjangkau pasar luar negeri melalui komoditas yang bernilai ekonomis tinggi. Hal ini dapat dicapai dengan fasilitasi pemerintah melalui pembuatan dan pengembangan pasar produk tani, ternak dan ikanan di setiap daerah, optimasi komoditas pangan lokal, koordinasi infrastruktur logistik, pasar digital, kemudahan mendapatkan kredit, serta percepatan ekspor komunitas strategis sebagaimana diuraikan sebelumnya. Berbagai isu ini penting untuk dikelola demi memajukan Kepri dan mencapai visi modernisasi ketahanan pangan Indonesia 2045.

Denpasar, 14 Oktober 2021

Gede Khrisna Kharismawan
Mahasiswa Pasca Sarjana pada Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada; Vice President, Junior Chamber International (JCI) Bali, Sustainable Development Goals, 2019-2020