Lihatkepri.com, Karimun – Tahapan Pilkada 2020 terpaksa dihentikan oleh KPU RI karena virus Corona. Namun segala tahapan wajib dituntaskan demi amanat yang diberikan negara melalui Undang-undang.
Ada 270 daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak tahun 2020, yang tersebar di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Diantara 224 kabupaten terdapat Kabupaten Karimun yang akan melaksanakan pesta demokrasi lokal tersebut.
Pada tahun 2015 partisipasi masyarakat Kabupaten Karimun hanya mencapai 54 %. Hal ini harus ditingkatkan oleh KPU Kabupaten Karimun sebagai penyelenggara. Namun beban kerja bukan saja dari penyelenggara tetapi juga ada ditangan masyarakat terlebih mahasiwa yang katanya sebagai “agen of change“.
Peranan mahasiswa amat diperlukan, khususnya dalam mengontrol berjalannya Pilkada yang jujur, aman dan bersih. Hal ini diungkapkan Rudi Saputra, mahasiswa semester akhir Universitas Karimun yang melihat potensi besar mahasiswa dalam partisipasi Pilkada serentak 2020 serta peluang yang telah diberikan penyelenggara seluas-luasnya.
Selain itu, Rudi juga mengatakan bahwa peranan anak muda sungguh sangat berarti bagi kemajuan demokrasi di Indonesia.
“Ruang partisipasi untuk anak muda dan mahasiswa sudah dibuka lebar, memang kita sekarang masih dalam tataran belajar. Belajar teori di kampus, tapi jangan lupakan bahwa kita juga butuh aktualisasi diri,” ujar Rudi selaku ketua PMII Karimun saat ini.
Dia menambahkan bahwa penyelenggara tentu berharap mahasiswa ikut andil dalam mensukseskan Pilkada serentak 2020, apalagi sebagai kaum intelektual mereka akan mudah dalam menjalankan tugasnya.
Sangat disayangkan, menurut Rudi jika ditengah bonus demografi Indonesia tidak diimbangi dengan keterlibatan anak muda dalam mengambil peranan. Padahal negara telah mendukung dengan batas seseorang menjadi penyelenggara ad hoc minimal 17 tahun.
“Ilmu yang kita dapati di kampus, sedikit banyak dapat membantu negara ini melalui partisipasi politiknya. Maksudnya, untuk menjadi kontestan dan terlibat di dalamnya kita tidak akan mungkin. Akan tetapi kita masih bisa berpartispasi sebagai penyelenggara ad hoc. Atau sederhananya mahasiwa jangan golput, serta mari mengajak masyarakat untuk memilih dan terlibat juga dalam pengawasan partisipatif”. Tutupnya.
