Tanjungpinang
Aliansi Mahasiswa Tanjungpinang-Bintan Sampaikan Tujuh Tuntutan, Desak Pemerintah Beri Tindak Lanjut
TANJUNGPINANG – Aliansi Mahasiswa se-Kawasan Tanjungpinang-Bintan menyuarakan aspirasi masyarakat melalui gerakan konsolidasi lintas perguruan tinggi. Mereka menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah dan para pemangku kebijakan di Provinsi Kepulauan Riau.
Aliansi tersebut terdiri atas mahasiswa dari STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau (STAIN SAR Kepri), IAI Miftahul Ulum (IAI MU), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman (FTTK), serta STTI Tanjungpinang.
Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa se-Kawasan Tanjungpinang-Bintan, Muhammad Husein Al-Fitrah, mengatakan keterlibatan mahasiswa lintas perguruan tinggi merupakan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual dalam mengawal kebijakan publik serta memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton dalam dinamika pembangunan daerah. Mahasiswa perlu mengambil peran dalam mengawal berbagai persoalan, mulai dari pemerataan pembangunan, keadilan sosial, pendidikan, ketenagakerjaan, transparansi anggaran, hingga kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.
Melalui nota kesepakatan yang telah dirumuskan bersama, Aliansi Mahasiswa se-Kawasan Tanjungpinang-Bintan menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah dan pemangku kebijakan.
Adapun tuntutan tersebut meliputi:
Mendesak percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan.
Memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Mengevaluasi fungsi dan pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Mengawasi kebijakan penurunan angka pengangguran dan perluasan lapangan pekerjaan.
Membuka ruang partisipasi mahasiswa dalam pengawasan pemerintahan daerah.
Mengembalikan dan memperkuat marwah Kota Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau.
Mendorong tindak lanjut konkret pemerintah terhadap aspirasi dan tuntutan yang telah disampaikan.
Husein menegaskan, gerakan tersebut bukan sekadar penyampaian aspirasi, melainkan upaya kolektif mahasiswa untuk mendorong kebijakan pemerintah agar memperhatikan kepentingan masyarakat.
“Kami hadir bukan untuk mencari panggung ataupun kepentingan kelompok tertentu. Kami hadir untuk menyuarakan keresahan masyarakat dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah memiliki keberpihakan terhadap kepentingan rakyat. Aspirasi ini harus didengar, ditanggapi, dan ditindaklanjuti secara konkret, bukan sekadar menjadi janji tanpa realisasi,” tegasnya.
Aliansi Mahasiswa se-Kawasan Tanjungpinang-Bintan berharap pemerintah dan seluruh pihak terkait membuka ruang dialog untuk membahas tuntutan yang telah disampaikan.
Mereka juga meminta adanya respons yang transparan serta langkah konkret dari pemangku kebijakan terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa.
Bagi aliansi, penyampaian tuntutan bukan akhir dari gerakan. Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal kebijakan publik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat hingga terwujud pembangunan daerah yang adil, merata, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
