Pemerintahan Kabupaten Lingga saat ini patut dikritik secara serius. Di tengah berbagai pidato dan dokumen perencanaan yang sarat istilah pembangunan, kondisi nyata masyarakat justru menunjukkan stagnasi. Di tengah berbagai narasi pembangunan yang disampaikan pemerintah daerah kerap terdengar optimistis, namun tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Banyak wilayah hinterland dan pulau terluar masih hidup dalam keterbatasan akses, seolah berada di luar radar prioritas kebijakan. Jika pembangunan terus berjalan dengan pola seperti ini, maka yang terjadi bukanlah pemerataan, melainkan pembiaran ketimpangan secara sistematis.
Sebagai daerah kepulauan, Lingga seharusnya memiliki kebijakan pembangunan yang berpijak pada kebutuhan dasar masyarakat pesisir dan wilayah hinterland. Namun faktanya, persoalan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, transportasi laut, dan akses jalan masih menjadi keluhan yang berulang dari tahun ke tahun. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana perencanaan pembangunan daerah benar-benar disusun berbasis kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif.
Alasan klasik berupa keterbatasan anggaran sudah tidak lagi relevan untuk terus digunakan. Setiap daerah memiliki keterbatasan fiskal, tetapi tidak semua daerah terjebak dalam kebuntuan kebijakan. Menjadi persoalan di Lingga bukan semata kekurangan anggaran, melainkan minimnya terobosan, keberanian mengambil keputusan strategis, serta lemahnya pengelolaan potensi daerah. Ketergantungan pada dana transfer pusat tanpa upaya serius memperkuat pendapatan asli daerah menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal pemerintah daerah.
Lebih ironis lagi, perencanaan pembangunan terkesan berjalan rutin tanpa evaluasi kritis. Program berganti nama, tetapi substansi masalah tetap sama. Rencana kerja tahunan disusun, namun tidak diikuti dengan pengawasan ketat dan pengukuran dampak yang jelas. Akibatnya, pembangunan hanya menjadi aktivitas administratif yang sibuk di atas kertas, tetapi miskin hasil di tengah masyarakat.
Masalah pelayanan publik juga tidak dapat diabaikan. Transparansi dan akuntabilitas birokrasi masih menjadi pekerjaan rumah besar. Program digitalisasi pelayanan yang digaungkan belum sepenuhnya menjawab persoalan klasik, seperti lambannya pelayanan, minimnya informasi yang jelas, serta rendahnya respons aparatur terhadap keluhan masyarakat. Reformasi birokrasi seharusnya tidak berhenti pada slogan, tetapi diwujudkan melalui perubahan nyata dalam budaya kerja aparatur.
Peran DPRD sebagai lembaga pengawasan juga patut dipertanyakan. Fungsi kontrol terhadap eksekutif belum sepenuhnya dijalankan secara maksimal. Alih-alih menjadi penyambung aspirasi rakyat, relasi eksekutif dan legislatif justru terkesan aman dan nyaman, tanpa tekanan politik yang berarti untuk mempercepat perbaikan kinerja pemerintahan.Yang tak kalah penting, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih cenderung bersifat formalitas.
Musyawarah perencanaan pembangunan sering kali menjadi agenda seremonial tanpa jaminan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar diterjemahkan ke dalam kebijakan. Pemerintah daerah harus berani membuka ruang partisipasi yang lebih substantif dan transparan jika ingin membangun kepercayaan publik yang kian tergerus.
Pemerintahan Kabupaten Lingga tidak kekurangan regulasi dan perencanaan, tetapi tampak kekurangan keberanian untuk melakukan evaluasi kritis terhadap kinerjanya sendiri. Tanpa perubahan pola pikir, ketegasan dalam pengambilan keputusan, serta keberpihakan nyata kepada masyarakat kecil, pembangunan hanya akan menjadi deretan laporan tanpa makna.
Masyarakat Lingga tidak membutuhkan laporan kinerja yang rapi, tetapi membutuhkan perubahan nyata. Pemerintahan daerah harus segera keluar dari zona nyaman birokrasi dan membuktikan bahwa kekuasaan dijalankan untuk melayani, bukan sekadar mengelola rutinitas pemerintahan. Jika tidak, maka kritik publik akan terus menguat, dan sejarah akan mencatat pemerintahan ini sebagai pemerintahan yang gagal menjawab tantangan zamannya.
Penulis : Muhammad Fatur, S.Pd
