
Opini
Demokrasi Mahal: Ketika Modal Menjadi Penentu Kesempatan Politik
Oleh Tri Sukmono Joko PBS
Demokrasi idealnya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Setiap orang yang memiliki kapasitas, integritas, gagasan, dan kepedulian terhadap masyarakat seharusnya mempunyai peluang untuk menjadi pemimpin maupun wakil rakyat. Namun, dalam praktiknya, kesempatan tersebut sering kali berhadapan dengan satu persoalan besar: tingginya biaya politik.
Gambaran mengenai biaya politik dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif menunjukkan bahwa kontestasi politik membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Dalam kajian estimatif terhadap Pilkada Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat, misalnya, kebutuhan biaya pencalonan hingga tahapan penetapan hasil dapat mencapai miliaran bahkan ratusan miliar rupiah. Sementara itu, untuk pencalonan anggota DPRD Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor, kebutuhan biaya seorang kandidat juga dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Persoalan biaya politik bahkan semakin terlihat ketika seseorang berkeinginan menjadi anggota DPR RI. Sejumlah kajian dan pernyataan para ekonom menunjukkan bahwa biaya kampanye untuk memperebutkan kursi parlemen nasional dapat mencapai miliaran rupiah. Riset Westminster Foundation for Democracy mengenai Pemilu 2024 mencatat rata-rata pengeluaran sekitar Rp5 miliar dari tujuh responden caleg DPR RI. Bahkan, terdapat estimasi dari sejumlah ekonom yang menyebut kebutuhan biaya dapat mencapai Rp15–20 miliar.
Angka-angka tersebut tentu tidak dapat diperlakukan sebagai standar biaya pencalonan ataupun gambaran pengeluaran seluruh kandidat. Namun, setidaknya memberikan gambaran bahwa semakin tinggi tingkat kontestasi politik, semakin besar pula tantangan pembiayaan yang harus dihadapi.
Persoalannya bukan sekadar mahal atau murahnya biaya politik. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah demokrasi masih memberikan kesempatan yang setara bagi orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas, tetapi tidak mempunyai modal finansial yang besar?
Dalam situasi seperti ini, politik berisiko menjadi ruang kompetisi yang lebih mudah dimasuki oleh mereka yang memiliki kekuatan ekonomi. Akibatnya, orang-orang yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan komitmen terhadap kepentingan publik bisa tersisih sebelum sempat memperjuangkan gagasannya. Jika keadaan tersebut terus berlangsung, demokrasi dapat bergeser dari kompetisi gagasan menjadi kompetisi kekuatan modal.
Kandidat Bermodal Terbatas Bukan Berarti Tidak Memiliki Peluang
Namun, bukan berarti kandidat yang memiliki keterbatasan finansial tidak mempunyai peluang. Mereka tetap dapat berkompetisi dengan membangun kekuatan lain yang tidak kalah penting, seperti rekam jejak, kedekatan dengan masyarakat, kemampuan berkomunikasi, jaringan sosial, dukungan organisasi yang sah, serta gagasan yang menjawab kebutuhan publik.
Ada sejumlah strategi yang dapat dilakukan untuk menekan biaya politik tanpa mengorbankan kualitas partisipasi demokratis.
Pertama, membangun dukungan organisasi secara sah. Kandidat perlu mengoptimalkan peran partai politik, organisasi kemasyarakatan, komunitas profesi, dan jaringan relawan. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, diskusi publik, penyebarluasan gagasan, serta pengorganisasian masyarakat. Dengan demikian, seluruh beban kegiatan tidak harus ditanggung sendiri oleh kandidat.
Kedua, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Kegiatan politik perlu direncanakan berdasarkan prioritas, bukan semata-mata mengikuti kebiasaan kampanye yang menghabiskan banyak biaya. Kandidat dapat memusatkan perhatian pada wilayah dan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama, menghindari kegiatan seremonial yang tidak efektif, serta mengurangi pengeluaran yang tidak memberikan manfaat nyata bagi pendidikan politik masyarakat.
Ketiga, mengembangkan partisipasi masyarakat secara sukarela. Dukungan masyarakat tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk uang. Kesediaan warga untuk menjadi relawan, membantu menyebarkan gagasan, mengorganisasi pertemuan, atau memberikan masukan merupakan sumber daya sosial yang berharga. Namun, setiap dukungan berupa uang, barang, maupun jasa tetap harus dikelola dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan pendanaan kampanye yang berlaku.
Keempat, memanfaatkan teknologi digital secara proporsional. Media sosial, pertemuan daring, komunikasi digital, dan publikasi elektronik dapat menjadi sarana sosialisasi yang relatif efisien. Teknologi memungkinkan kandidat menyampaikan program dan gagasannya kepada masyarakat tanpa harus selalu mengandalkan pertemuan besar, pemasangan atribut, atau kegiatan yang membutuhkan biaya tinggi.
Kelima, membangun pengelolaan keuangan yang transparan. Setiap penerimaan dan pengeluaran perlu dicatat secara tertib, termasuk identitas sumber dana, nilai bantuan, waktu penerimaan, tujuan penggunaan, serta bukti transaksi. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk komitmen moral kandidat untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Keenam, menghindari ketergantungan berlebihan kepada penyandang dana. Dukungan finansial dari pihak lain memang dapat membantu pembiayaan kegiatan politik. Namun, kandidat harus berhati-hati agar bantuan tersebut tidak berubah menjadi ikatan kepentingan yang membatasi kebebasannya ketika kelak menduduki jabatan publik. Jangan sampai dukungan yang diterima selama masa pencalonan menjadi utang politik yang harus dibayar melalui kebijakan, proyek, atau keputusan jabatan.
Strategi tersebut tentu perlu disesuaikan dengan tingkat pencalonan. Kandidat DPRD dapat mengandalkan kedekatan dengan masyarakat di daerah pemilihannya. Kandidat kepala daerah perlu membangun jaringan yang lebih luas dan terkoordinasi lintas wilayah. Sementara itu, kandidat DPR RI membutuhkan organisasi dan komunikasi politik yang mampu menjangkau wilayah pemilihan yang lebih besar. Namun, pada semua tingkatan, prinsip efisiensi, transparansi, dan integritas harus tetap menjadi landasan.
Biaya Politik dan Risiko Kualitas Pemerintahan
Di sinilah persoalan biaya politik memiliki hubungan dengan kualitas pemerintahan. Ketika seorang kandidat harus mengeluarkan biaya sangat besar untuk memenangkan kontestasi, muncul pertanyaan mengenai bagaimana biaya tersebut dikelola dan dari mana sumbernya. Apakah seluruhnya berasal dari sumber yang sah? Apakah ada pihak yang memberikan dukungan dengan harapan memperoleh keuntungan setelah kandidat terpilih?
Tentu saja, besarnya biaya politik tidak dengan sendirinya membuktikan adanya korupsi. Namun, ketergantungan yang berlebihan terhadap penyandang dana dapat menimbulkan risiko konflik kepentingan. Ketika kepentingan pemberi dana lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat, jabatan publik berpotensi kehilangan makna pengabdiannya.
Karena itu, persoalan biaya politik tidak cukup diselesaikan dengan meminta kandidat untuk berhemat. Partai politik perlu memperbaiki proses rekrutmen dan pencalonan agar lebih terbuka dan tidak menjadikan kemampuan finansial sebagai pertimbangan dominan. Penyelenggara pemilu dan lembaga pengawas juga perlu memastikan transparansi pendanaan serta penegakan aturan berjalan secara konsisten.
Di sisi lain, masyarakat perlu mengubah cara menilai kandidat. Pilihan politik tidak semestinya hanya didasarkan pada popularitas, atribut kampanye, banyaknya kegiatan, atau besarnya dana yang dikeluarkan. Kapasitas, integritas, rekam jejak, dan keberpihakan terhadap kepentingan publik seharusnya menjadi pertimbangan utama.
Pada akhirnya, demokrasi seharusnya menjadi jalan bagi orang-orang terbaik untuk mengabdi kepada masyarakat, bukan menjadi arena yang hanya dapat dimasuki oleh mereka yang memiliki modal besar. Kita perlu memastikan bahwa kesempatan menjadi pemimpin dan wakil rakyat tidak ditentukan semata-mata oleh kemampuan seseorang membiayai pencalonannya.
Sebab, jika modal menjadi penentu utama dalam politik, kita patut bertanya: apakah yang sedang kita bangun benar-benar demokrasi yang mewakili suara rakyat, atau justru demokrasi yang semakin sulit dijangkau oleh rakyat?
Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang mengharuskan setiap kandidat memiliki kekayaan besar, melainkan demokrasi yang memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk berkompetisi secara adil, dengan mengandalkan kemampuan, gagasan, integritas, dan kepercayaan masyarakat.




