Batam – Pemuda ICMI Kepulauan Riau menilai bahwa penyampaian aspirasi masyarakat terkait persoalan air bersih di Kota Batam merupakan hak konstitusional warga yang harus disikapi secara bijak, tenang, dan bermartabat oleh seluruh pemangku kebijakan.
Ketua Pemuda ICMI Kepri, Andriansyah Sinaga, menyampaikan bahwa kehadiran langsung pimpinan BP Batam di tengah demonstrasi patut diapresiasi sebagai bentuk keterbukaan dan tanggung jawab publik. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pengendalian emosi dalam ruang publik adalah kunci utama menjaga kepercayaan masyarakat.
“Kami memahami tekanan yang dihadapi pimpinan BP Batam di lapangan. Namun, ketika emosi muncul dalam forum terbuka, hal itu berpotensi menimbulkan persepsi negatif dan memperlebar jarak psikologis antara pemerintah dan masyarakat,” tegas Andriansyah, Kamis (22/1/2026)
Menurutnya persoalan air bersih adalah isu fundamental yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi yang tenang, faktual, dan solutif jauh lebih efektif dibandingkan respons emosional, yang justru dapat memicu eskalasi dan memperkeruh suasana.
Pemuda ICMI Kepri menyampaikan beberapa masukan konkret kepada BP Batam:
- Mengutamakan dialog terbuka dan terstruktur dengan perwakilan masyarakat agar aspirasi tidak hanya disalurkan melalui aksi jalanan.
- Menyampaikan data dan rencana teknis secara transparan, termasuk progres dan tenggat waktu penyelesaian persoalan air bersih.
- Melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi sipil sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga.
- Menjaga ketenangan dan etika komunikasi publik, karena sikap pimpinan akan menjadi cermin bagi stabilitas sosial di lapangan.
“Pemimpin yang tenang di tengah tekanan adalah simbol kekuatan, bukan kelemahan. Justru dari ketenangan itulah kepercayaan publik tumbuh,” lanjut Andriansyah.
Pemuda ICMI Kepri berharap BP Batam dapat menjadikan momentum ini sebagai evaluasi bersama, agar ke depan pengelolaan aspirasi masyarakat berjalan lebih humanis, komunikatif, dan berorientasi pada solusi nyata.
“Batam membutuhkan kepemimpinan yang tegas dalam kebijakan, namun teduh dalam komunikasi. Keduanya harus berjalan beriringan,” pungkasnya.
