TANJUNGPINANG – Lembaga Hikmah & Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (LHKP PWM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengadakan rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota/Kabupaten se Kepri, 28-29 Juni 2025, di Tanjungpinang.
Acara yang dibuka oleh Ketua PWM Kepri, Drs Huzaifah Dadang, M.Si itu, dihadiri Wakil Ketua PWM Kepri, Sochib, SH, Sekretaris dan Bendahara PWM, Dr. Suyono Madani dan Drs.Edward Mandala serta sejumlah PDM dan pengurus LHKP Kepri.
Dalam sambutannya, Dadang mengatakan LHKP merupakan Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) di Ormas Muhammadiyah. “LHKP merupakan UPP yang membantu PWM dalam menilai dan mengkaji hikmah dan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dan swasta,” ujarnya.
Itu sebab, sambung dia, LHKP mesti ada di setiap PDM yang ada di Kepri. Untuk diketahui, saat ini, LHKP baru ada di PWM Kepri. Sedangkan PDM se-Kepri belum membentuk LHKP. “Karena LHKP baru ada di tingkat PWM, maka diharapkan PDM segera membentuk LHKP di Kabupaten/Kota,” kata mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang itu.
Rakorwil tersebut menghadirkan dua orang nara sumber, yakni Wakil Ketua PWM Kepri yang membidangi Hukum dan HAM, Sochib, SH, dan Sekretaris PWM Kepri, Dr.Suyono Madani. Suyono menyampaikan materi “Penguatan Keorganisasian Muhammadiyah” sedangkan Sochib menjelaskan “Kebijakan PWM dalam memberdayakan LHKP”.
Pada pemaparannya, Suyono yang juga dikenal sebagai ustadz ternama di Kota Batam itu mengatakan, saat ini seluruh warga Muhammadiyah tidak usah malu mengaku sebagai orang Muhammadiyah. “Kenapa harus malu, saya saja dimana-mana dikenal orang sebagai warga Muhammadiyah. Kita harus bangga dengan organisasi kita,” ujarnya.
Sementara itu, Sochib mengatakan LHKP adalah salah satu Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) di lingkungan Muhammadiyah yang mengurusi dua isu utama, yakni urusan yang terkait dengan politik kebangsaan dan kebijakan publik.
“Pembentukan LHKP juga sesuai dengan hasil Muktamar Muhammadiyah dan Surat PP (Pengurus Pusat) Muhammadiyah Nomor 078/1.0/A/2023 tanggal 27 April 2023 tentang Dukungan Pembentukan LHKP di PWM dan PDM se Indonesia,” ujar pensiunan polisi berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) itu.
Dikatakan, istilah “hikmah” dapat bermakna kebijaksanaan, diambil dari Bahasa Arab. “Penggunaan istilah ini ingin menunjukkan posisi, bahwa LHKP merupakan lembaga strategis dalam merespon isu-isu publik di ruang politik kebangsaan yang membutuhkan langkah-langkah taktis dan keluwesan, tidak sekadar langkah hitam-putih atau salah-benar,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua LHKP PWM Kepri, Ridarman Bay, SE, MM yang didampingi Sekretaris LHKP PWM Kepri, Harry Prima Putra, M.Si mengatakan, tujuan Rakorwil itu adalah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara LHKP PWM Kepri dengan PDM se-Kepri.
“Dalam Rakorwil juga dibahas isu-isu strategis dan kebijakan publik yang relevan dengan kepentingan umat dan masyarakat Kepri. Selain itu, acara ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas LHKP dalam menyusun kebijakan publik yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan kemaslahatan masyarakat,” ujar Ridarman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Harian Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Orwil Kepri itu.
Rakorwil diwarnai dengan sesi tanya jawab yang berlangsung hangat, malah merembet pada peranan PWM dalam membina PDM yang ada di wilayah kerjanya. Ketua PDM Tanjungpinang, Drs, H, Nazaruddin, MH, malah menyarankan agar PWM berkunjung ke PDM-PDM yang ada untuk membuka komunikasi sebagai bentuk pembinaan organisasi.
“Sekali-kali PWM datang lah ke PDM lakukan pembinaan sambil ngupi,” ujar Nazaruddin yang juga dikenal sebagai Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kepri, organisasi tempat bergabungnya berbagai latar belakang suku bangsa di “Negeri Segantang Lada” itu.
Diakhir Rakorwil, peserta sepakat untuk melakukan tindak lanjut, yakni segera membentuk LHKP di PDM masing-masing dalam tempo satu bulan hingga 1,5 bulan ke depan.(Red)
