Jakarta, 16 April 2025 – Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memberlakukan kebijakan baru mengenai pajak digital yang mulai efektif per 1 April 2025. Peraturan ini berdampak langsung pada pelaku usaha digital seperti content creator, influencer, Youtuber, streamer, serta pelaku e-commerce dan afiliasi online yang selama ini beroperasi tanpa regulasi pajak yang spesifik.
Penerapan kebijakan ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah menilai langkah ini penting untuk menciptakan keadilan fiskal. Di sisi lain, para kreator digital khawatir penghasilannya akan berkurang drastis karena beban pajak tambahan.
Apa Itu Pajak Digital 2025?
Pajak digital yang dimaksud adalah implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 24/PMK.03/2025 yang memperluas definisi objek penghasilan digital dan menyesuaikan tarif pajaknya.
Poin penting dalam peraturan ini:
Pendapatan dari platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, Twitch, dan marketplace (Shopee, Tokopedia, Lazada) dikenakan PPh Final sebesar 0,5% hingga 1,5% tergantung skala usaha.
Penghasilan di atas Rp500 juta/tahun wajib melaporkan SPT bulanan, bukan hanya tahunan.
Pendapatan dari endorsement, afiliasi, iklan digital, penjualan e-book, NFT, dan jasa desain dikategorikan sebagai objek pajak aktif.
Platform digital diwajibkan menjadi pemungut pajak otomatis (withholding tax), mirip seperti perusahaan konvensional.
Siapa yang Terdampak?
Secara langsung, aturan ini berdampak pada:
Content creator di YouTube, TikTok, Instagram, dan podcast.
Streamer game di Twitch, Nimo TV, dan Kick.
Desainer digital dan penjual aset di situs seperti Envato, Fiverr, hingga ArtStation.
Penjual produk di marketplace lokal dan internasional.
Affiliate marketer dan dropshipper dari Shopee, Tokopedia, Amazon, dan lainnya.
Menurut DJP, sekitar 3,2 juta individu dan pelaku usaha digital termasuk dalam target pengawasan baru ini.
“Selama ini banyak transaksi digital tidak tercatat dengan baik. Kami tidak menargetkan kreator kecil, tapi ingin menertibkan ekosistem agar adil dan transparan,” kata Direktur Jenderal Pajak, Robert Situmorang.
Reaksi Komunitas Digital
Reaksi di kalangan pelaku industri digital beragam. Banyak yang menyambut positif karena adanya regulasi yang lebih jelas, namun tak sedikit juga yang mengkhawatirkan efeknya terhadap penghasilan.
“Gue setuju kreator bayar pajak, tapi harus ada edukasi dan kemudahan. Jangan sampe kami dianggap penghindar pajak cuma karena nggak ngerti sistemnya,” kata Arga Saputra, kreator TikTok dengan 2,1 juta followers.
Sementara itu, komunitas desainer dan freelancer digital meminta konsolidasi platform, karena banyak dari mereka menerima bayaran dari luar negeri dan kesulitan membuat laporan pajak yang sesuai.
“Kami dapat klien dari luar negeri via PayPal dan Wise. Gimana cara pemerintah tahu, dan gimana kami lapor dengan benar?” tanya Fitria Rahmadani, desainer UI freelance dari Bandung.
Dampak pada Marketplace dan Platform
Platform e-commerce dan media sosial juga kena imbas. Mereka kini dituntut untuk:
Melakukan pemotongan pajak secara otomatis.
Melaporkan penghasilan pengguna kepada DJP secara periodik.
Memberikan fitur transparansi pajak di dashboard kreator.
Tokopedia dan Shopee sudah mulai mengembangkan fitur “Ringkasan Pajak” di dashboard penjual. Sementara YouTube dan TikTok belum merilis sistem pelaporan untuk pengguna Indonesia secara resmi.
Langkah ini menimbulkan tantangan tersendiri karena banyak kreator tidak bekerja di bawah struktur organisasi konvensional.
“Bayangkan jika seorang TikToker dapat income dari brand, adsense, dan live gift, lalu semua itu harus dilaporkan manual. Ini kompleks,” kata Adrian Fauzi, pakar perpajakan digital dari Universitas Indonesia.
Peluang dan Manfaat: Regulasi untuk Pertumbuhan
Meskipun ada resistensi, para ahli menilai bahwa pajak digital justru bisa membuka banyak peluang ke depan:
Legalitas dan perlindungan hukum bagi content creator dan freelancer.
Akses lebih mudah ke kredit perbankan dan pendanaan startup.
Data ekonomi digital yang lebih valid untuk perencanaan negara.
Kesempatan untuk membentuk asosiasi profesi kreator digital sebagai mitra kebijakan.
“Selama ini content creator tidak punya status hukum yang jelas. Kalau sudah terdaftar pajak, mereka bisa ajukan pinjaman, BPJS, bahkan masuk koperasi atau inkubator bisnis,” ujar Amanda Karina, pengamat ekonomi kreatif.
Dukungan Pemerintah: Edukasi dan Fasilitas Digital
Untuk meminimalkan kesalahan dan keresahan, DJP menggandeng startup fintech, komunitas kreator, dan media digital untuk menggelar sosialisasi masif, termasuk:
Webinar “Pajak Gampang Buat Kreator”
Kerja sama dengan Tokopedia, Shopee, TikTok Creator Hub, dan YouTube Partner
Penyediaan “Konsultan Pajak Gratis Online” melalui chat di situs DJP
Pelatihan offline di kota-kota besar dan kawasan digital seperti BSD, Jogja, dan Bali
Pemerintah juga meluncurkan aplikasi PajakKU Kreator, sebuah tool berbasis AI untuk menghitung otomatis pajak dari berbagai sumber penghasilan digital.
Tanggapan dari Luar Negeri
Indonesia bukan satu-satunya negara yang menerapkan pajak digital. India, Korea Selatan, dan Australia sudah lebih dulu memiliki regulasi serupa, bahkan lebih ketat.
World Bank dan IMF memuji langkah Indonesia sebagai bagian dari agenda reformasi pajak digital ASEAN, yang bertujuan menciptakan ekosistem e-commerce yang adil.
“Indonesia menjadi contoh negara berkembang yang berani mengatur ekonomi digital, tanpa mematikan kreativitas,” tulis laporan IMF edisi April 2025.
Keadilan Digital atau Beban Baru?
Pajak digital 2025 adalah bukti bahwa ekonomi telah berubah, dan sistem fiskal perlu beradaptasi. Ini bisa menjadi batu loncatan menuju sistem ekonomi kreatif yang lebih kuat dan terorganisir, asalkan dilaksanakan secara adil, transparan, dan tidak memberatkan pelaku kecil.
Bagi kreator, freelancer, dan penjual online, inilah saatnya melek pajak, bukan sebagai beban, tapi sebagai tanda bahwa profesi mereka kini diakui secara sah dan punya tempat dalam struktur ekonomi nasional.
