Pentingnya Peran Parpol Dalam Berlangsungnya Pemilu Serentak 2024

BATAM – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau Saffar Muhammad Godam, membuka kegiatan Diseminasi Layanan Partai Politik Tahun Anggaran 2022 secara langsung di Hotel Sahid Batam Center & Convention  mengangkat tema “Indonesia Menuju Pemilu 2024”.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Darsyad. Kegiatan diseminasi ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi dan penguatan pemahaman mengenai layanan partai politik kepada seluruh komponen masyarakat maupun pemerintah serta edukasi tentang bagaimana berpolitik yang baik untuk mewujudkan politik yang beretika dan berkarakter serta berkomitmen untuk memadukan langkah mewujudkan “Indonesia Menuju Pemilu 2024”.

Saffar Muhammad Godam dalam sambutannya menyampaikan salah satu wujud keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (pemilu).

“Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam rentang periode tertentu. Pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu sendiri memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan,” ujarnya

Tahun 2024, menurut Saffar Muhammad Godam akan menjadi tahun politik besar-besaran di Indonesia, mata dunia internasional pun akan tertuju pada kita, karena pada tahun tersebut akan digelar pemilu dan pilkada secara serentak.

“Sejauh ini Kemenkumham melalui Direktorat Tata Negara Ditjen AHU mencatat ada 75 parpol yang terdaftar secara sah dan berbadan hukum, namun yang aktif berkegiatan jumlahnya dibawah 50% atau hanya sekitar 22 parpol,” ujarnya.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan pada hari ini, beberapa narasumber hadir untuk mengupas isu-isu strategis dalam tahapan Pemilu 2024 yang akan datang.

Bertindak sebagai narasumber pada kegiatan ini adalah Bapak Tjasdirin dari Direktorat Tata Negara Ditjen AHU berbicara mengenai business process Layanan Badan Hukum Partai Politik, Bapak Priyo Handoko dari KPU Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Amin Salasa dari Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM Balitbang Kumham.

Peserta yang hadir terdiri dari Aparatur Penegak Hukum, Instansi Vertikal, OPD terkait, Notaris, Partai Politik, Organisasi Masyarakat dan Lurah di wilayah Kota Batam.