NATUNA – Komisi II DPRD Natuna mengharapkan agar PSDKP dapat meningkatkan lagi pengawasan terhadap kapal nelayan besar agar tidak beroperasi diwilayah tangkapan nelayan kecil apalagi ditempat-tempat rumpon nelayan.
Komisi II DPRD Natuna, Juga meminta kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi melalui UPT di Natuna agar memprogramkan pengadaan rumpon nelayan di Natuna selain bisa meningkatkan penghasilan tangkapan nelayan dan petani tentunya juga akan meringankan beban mereka yang selama ini membuat rumpon degan anggaran pribadi atau kelompok.
Selasa, 11/01/2022, Perwakilan nelayan dari sejumlah kecamatan di Natuna bertandang ke Kantor DPRD Natuna untuk yang ke 2 kalinya, kedatangan mereka ini mengadakan pertemuan dengan Komisi II DPRD Natuna untuk menanyakan kembali tentang ganti rugi rumpon yang hilang karena pukat jaring kapal-kapal besar.
Salah serorang aktifis nelayan Sedanau Bahrulazi mengatakan, pertemuan hari ini merupakan kedua kalinya. Mereka meminta ganti rugi kepada pemerintah, dikarenakan banyaknya rumpon nelayan yang hilang belakangan ini.
Nelayan menduga, raibnya puluhan rumpon ikan disebabkan keberadaan kapal-kapal besar, lengkong atau sejenisnya yang sengaja melanggar batas dibawah 12 mil wilayah tangkap.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Natuna Marzuki mengatakan, ada beberapa kesimpulan yang bisa daimbil dari pertemuan ini.
Pertama, belum ada kepastian dari nelayan bahwasanya rumpon tersebut hilang karena apa. Sejauh ini masih dugaan karena keberadaan kapal ikan lainnya yang berkafasitas besar.
“Ini kan baru dugaan. cuma tadi kan kepala UPT dinas perikanaan minta buktinya mereka juga tak ada. Ya karena kapal- kapal tersebut beroperasi malam, walupun koordinat rumpon mereka tau tetapi bukti dari kehilangan dari pada rumpon tersebut tidak ada ya bagai mana “, ujar Marzuki.
Pertemuan dengan nelayan dihadiri sejumlah anggota DPRD Natuna lainnya antara lain, Hendry FN, Andes Putra, Azi dan Eryandy. Dari eksekutif hadir pihak PSDKP, Kepala UPT DKP Provinsi Kepri, dan Plt Kepala Dinas Perikanan Natuna.
Muhammad Amin
[Kepala Biro Natuna]
