PPKM di Natuna, Ketua Komisi II Marzuki SH: Pemkab Harus Bisa Ambil Strategi Jalan Tengah

Lihatkepri.com, Natuna – Mengatasi persoalan ekonomi di masa pandemi Covid-19, tidak lah mudah, apa lagi jika terjadi lock down atau pembatasan kegiatan sosial secara penuh.

Setiap daerah tentunya pasti diminta berusaha untuk tetap memikirkan masyarakat kelas bawah yang menggantungkan hidup dari penghasilan sehari-hari.

Menurut Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, Marzuki, SH dalam mengatasi pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Natuna harus bisa mengambil langkah atau strategi yang mampu menyeimbangkan antara kesehatan dan perekonomian.

“Strategi yang diambil harus jalan tengah, yaitu mencoba melihat keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi atau kehidupan dengan penghidupan. Kenapa seperti itu? karena buat (masyarakat-red) kelompok bawah, kalau mereka tidak bekerja satu dua hari maka itu berarti mereka tidak makan,” tegas Marzuki di rumah dinasnya, Kamis 15 Juli 2021 malam.

Sebagai pemerintah, kita lanjut Marzuki, harus memperhitungkan bagaimana penghidupan masyarakat kelas bawah di masa pandemi. Keseimbangan antara penanggulangan wabah atau kesehatan dengan pemulihan ekonomi harus diupayakan dengan penuh pertimbangan.

“Tentu kita tidak memiliki kemampuan jika terjadi lock down, dan kalau bisa jangan sampai terjadi di daerah kita,” ujarnya.

Kata Marzuki, salah satu upaya yang tepat dilakukan oleh pemerintah daerah terkait pengamanan ekonomi masyarakat di masa pandemi adalah memfokuskan paket pembangunan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya.

“Jadi yang kita minta sebetulnya kegiatan-kegiatan melibatkan orang ramai. Memang kawan-kawan di DPRD menyampaikan kegiatan-kegiata yang sifatnya seperti padat karya, atau biasa kita sebut PL,” terangnya.

Sebagai wakil rakyat, Marzuki menilai hanya dengan cara memindahkan beberapa paket-paket besar menjadi paket kecil yang bersifat padat karya satu-satunya strategi terbaik untuk pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi.

“Memang satu sisi itu justru menghidupkan ekonomi rakyat. Karena kegiatan itu murni dikerjakan oleh masyarakat. Terus bahan-bahannya juga dari lokal. Dibandingkan kegiatan-kegiatan besar yang mungkin tidak perlu ramai orang, karena bekerja menggunakan alat berat,” pungkasnya.

Meskipun program-program pembangunan mengejar dana insentif daerah yang mungkin sulit untuk dapat dihilangkan, namun harus dipertimbangkan juga ketika ekonomi masyarakat sedang berada dalam situasi tidak normal.

“Ketika tidak normal kita mengusulkan paket-paket tidak terdampak untuk ekonomi masyarakat di pangkas. Misal kita sudah mengesahkan APBD 1,2 tau-tau pusat minta refocusing misalnya 30 persen. Mensiasati itu adalah dengan merefocusing paket-paket besar, yang tidak berdampak ke masyarakat,” tuturnya.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut memastikan Pemda Natuna harus bisa mensiasati penggunaan keuangan daerah dengan cara mengurangi paket-paket besar yang belum mendesak.

“Ada paket besar yang mungkin kita pikir mendesak, misalnya jalan menuju kantor kecamatan. Pelantar masyarakat yang berulang kali mengusulkan, atau mau roboh. Kita pertahankan,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Marzuki, eksekutif dan legislatif harus sinergi mencari solusi agar semua sektor yang bersentuhan langsung dengan ekonomi masyarakat dapat dipulihkan kembali.

“Pemerintahan ini masih baru, belum 100 hari mereka kerja. Mereka harus mendengarkan apa keluhan masyarakat, baik di saat pandemi maupun kedepannya nanti. Katakanlah kami DPRD mewakili masyarakat, maksud saya tidak mesti harus formal, tetapi tanya pendapat tidak ada salahnya. Pemerintah akan kuat kalau solusinya dicari bersama-sama,” tutup Marzuki.

(Muhammad Amin)
Kepala Biro Natuna