Lihatkepri.com, Tanjungpinang – Ketua Fraksi PKS DPRD Kepulauan Riau Hanafi Ekra berharap Pemprov Kepri bersama Pemko Tanjungpinang dan Batam mengevaluasi kebijakan PPKM Darurat yang dinilainya menyusahkan masyarakat.
Selain itu, Hanafi Ekra juga mendorong agar Pemprov Kepri meminta agar kebijakan ini tidak diperpanjang seperti wacana yang beredar.
“Masyarakat banyak yang mengeluh lagi pula khusus Tanjungpinang dan Batam tidaklah sama dengan pulau Jawa dan Bali,” ujarnya
Menurut Hanafi Ekra butuh kebijakan kearifan lokal tidak semua bisa disamakan dengan pusat. Pihaknya akan dorong Pemprov Kepri lobi agar status darurat ini dicabut di Kepri.
“Yang punya gaji bulanan seperti ASN tentu tidak masalah, tapi bagaimana dengan buruh harian, pedagang kecil, pelaku UMKM tentu kondisi mereka harus dipikirkan, banyak dampak negatifnya secara ekonomi, padahal ekonomi ini suatu hal juga yang harus dipikirkan bukankah kita sama-sama ingin kesehatan pulih dan ekonomi bangkit,” kata Hanafi Ekra.
Hanafi Ekra juga mengatakan bahwa masalah ekonomi ini masalah perut, jangan sampai ingin menyelamatkan dari Covid tapi masyarakat kelaparan akibatnya pelan-pelan mati karena kelaparan bukan Covid.
“Jadi sah-sah saja jika ada kebijakan untuk mencegah dan menangani Covid, Saya pikir cukup PPKM Mikro saja tapi tidak darurat, tapi evaluasilah jangan sampai diperpanjang, lobi juga anggaran bansos APBN untuk kedua wilayah ini,” kata Hanafi Ekra.
Untuk masyarakat, Hanafi Ekra juga berharap masyarakat memperhatikan Prokes Covid dan pemerintah memberikan teladan terbaiknya agar masyarakat bisa mencontoh hal-hal yang positif.
