Lihatkepri.com, Batam – Terkait kenaikan tagihan listrik di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau Anggota Komisi III DPRD Kepri Suryani meminta PLN transparan dan menjelaskan ke masyarakat mengapa tagihan listrik bisa naik dua hingga tiga kali lipat.
“Kita dapat laporan dari masyarakat, ditengah kondisi perekomonian begini, tentu ini semakin membebani masyarakat,” kata Suryani.
Dia berharap, PLN bisa transparan terkait masalah kenaikan tagihan listrik.
“Tidak ada preambule terkait kondisi tata kelola kelistrikan di Batam yang dijelaskan PLN Bright Batam, tapi tiba-tiba tagihan listrik naik, kita minta ke PLN untuk menormalkan kembali tarif listrik, jangan biarkan masyarakat tercekik, beban rakyat di semua level saat ini semakin berat,” tambah Suryani.
Politisi PKS ini meminta PLN harus transparan menyampaikan ke masyarakat apa yang terjadi. Jika memang pembengkakan tagihan salah satunya disebabkan akumulasi dari pencatatan yang tidak akurat karena petugas tidak datang mencatat PLN harus bertanggung jawab dengan hal ini.
“Buka datanya, manajer area masing-masing harus terbuka kepada masyarakat kalau memang karena pemakaian yang lebih dari biasanya. Berikan data pemakaian selama tiga bulan karena tidak semua masyarakat paham dengan perhitungan Kwh,” kata Suryani.
Selain itu, menurutnya, PLN harus bangun hubungan yang baik dengan masyarakat jangan terkesan arogan karena untuk listrik ini tidak ada pilihan lain bagi masyarakat selain ke PLN.
“Untuk PLN Batam kita sudah melakukan RDP, kami juga meminta kembali hal-hal yang harus diperhatikan seperti pernah di minta oleh Komisi 3 DPRD Kepri dengan PLN Bright Batam beberapa waktu lalu yaitu, tidak ada pemutusan langsung untuk pembayaran diatas tanggal jatuh tempo, tidak ada denda keterlambatan dan memberikan keringanan sistem pembayaran bagi masyarakat yang bengkak tagihannya dan tidak mampu membayar sekaligus,” tambah Suryani.
Terpisah, hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua II DPRD Kepri Kepri Raden Hari Tjahyono. Dia menambahkan, persoalan ini tidak hanya terjadi di Batam, beberapa kabupaten dan kota yang lain juga sepertinya mengalami nasib yang sama.
“Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan PLN, tetapi saya sepakat dengan Bu Suryani harus ada transparansi terkait tagihan listrik ini,” tutup Raden Hari Tjahyono.
