Dewan Pengarah Harus Bina Kepala BPIP Agar Tak Buat Publik Gaduh

Ada baiknya ada orientasi dari dewan pengarah kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar tak membuat publik gaduh dengan pernyataan-pernyataanya. Terlalu menyayah untuk lembaga setingkat dengan kementerian mengurusi ucapan salam, padahal jika merujuk kepada peraturan pembentukan BPIP melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila lembaga ini memiliki setumpuk tugas.

BPIP pada dasarnya memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Perlu digaris bawahi pula bahwa urgensi dari peningkatan status dari unit kerja menjadi badan untuk memantapkan peran daripada BPIP sendiri sebagai lembaga yang dapat mereduksi nilai-nilai pancasila sebagai garda ideologi pandangan hidup bangsa Indonesia ditengah-tengah tantangan arus globalisasi saat ini. Revitalisasi ini bukan sekedar hanya peningkatan status kelembagaan namun dapat merumuskan kebijakan strategis dalam agenda pembinaan ideologi pancasila, walaupun sekali lagi pembentukan lembaga ini yang awalnya merupakan unit kerja presiden menjadi tanda tanya ditengah-tengah reformasi birokrasi terutamanya berkenaan dengan penyederhanaan tubuh birokrasi di Indonesia.
Kini publik kembali dibuat berpikir untuk keberlanjutan lembaga ini apabila terus membuat gaduh lini massa dengan kontroversi yang “unfaedah” padahal disaat bersamaan begitu banyak persoalan negara yang mestinya jadi catatan strategis bagi pemerintah untuk segera dikerjakan. Pada muaranya Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia bisa menjadi luntur kesakralannya jika BPIP yang menjadi salah satu lembaga yang dititipi amanah tidak dapat menjadi role model bagi pembinaan ideologi bangsa ini. Tentu saja kemudian kita berharap polemik ditengah-tengah masyarakat tidak diciptakan oleh pemerintah sendiri, karena hal tersebut akan jadi beban bagi kinerja pemerintah dimata publik.

Langkah tepatnya adalah dengan menggerakkan fungsi dewan pengarah yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa untuk dapat mengembalikan BPIP “on the track” sesuai dengan apa yang diamanatkan didalam peraturan maupun juga cita-cita presiden, dengan memberikan arahan dan panduan kepada para Pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Ini menjadi PR besar untuk memastikan keberlanjutan BPIP dalam kancah pemerintahan Indonesia terutamanya pasca reformasi. Terobosan untuk dapat terus menanamkan semangat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mesti dijaga bersama agar tidak kehilangan esensi utama dan cita-cita luhur bersama.