Lihatkepri.com, Tanjungpinang – Simon Awantoko mengaku prihatin dengan nasib para guru honor sekolah yang tak mendapatkan gaji layak. Bahkan, upah yang diterima jauh dari kata layak yaitu kisaran Rp 400 ribu sampai dengan Rp 800 ribu per bulan.
Padahal, menurut Anggota Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang ini bahwa pendidikan masuk skala prioritas yang ingin dibangun Pemko Tanjungpinang.
”Saya banyak terima aduan guru honor belum terima gaji layak. Persoalannya saya bigung juga mau sampaikan. Sekolah butuh guru tersebut tapi tidak masuk anggarannya di APBD Pemko Tanjungpinang. Akhirnya begini, sekolah boleh menerima namun gajinya dari sekolah, jadi kasihan gurunya,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, belum lama ini.
Jangan sampai seperti saat ini, para guru tersbeut tidak di gaji layak. Menurut Simon, jika guru tersebut dibutuhkan, maka harusnya dianggarkan di APBD Pemko Tanjungpinang. Sehingga para guru dapat menerima yang layak sesuai dengan jenjang pendidikan.
”Kalau saran saya, semua guru honor sekolah didata kembali. Dilihat apakah dibutuhkan atau tidak, jika dibutuhkan harus dianggarkan dari APBD Pemko. Jika tidak maka sebaiknya pihak skeolah jangan menerima karena akan menyusahkan guru dan keuangan sekolah itu,” tuturnya.
Simon mengakui bahwa Tanjungpinang masih kekurangan guru. Untuk itu, perlu pendataan yang pasti berapa kekurangan agar bisa dianggarkan dan tak membebani anggaran sekolah. Ia menyakini, pihak DPRD tidak akan menolak jika Pemko memiliki wancana ini. Pihaknya siap memberikan dukungan agar tenaga pendidikan sejahtera.
”Tapi harus dipastikan setelah ada program itu, pihak sekolah jangan ada menerima-menerima lagi yah,” ungkapnya.
Selain itu, Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga bahwa membangun pendidikan perlu keseriusan dan fokus.
“Bila ini dilaksanakan maka meminimalisir persolan kesejahtraan para tenaga honor khususnya di bidang pendidikan. Saya banyak menerima aduan ini, mudah-mudahan ada solusi kedepan,” tuturnya.
Menurut Ade Angga, bahkan yang menyedihkan bantuan transportasi tidak merata diberikan kepada seluruh guru honor. Ada yang menerima dan ada yang tak menerima mulai dari dalam satu sekolah maupun antarsekolah. Ini juga perlu dibahas dan diselesaikan bersama.
