Batam – Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Anggota DPD RI Komite IV Dapil Kepulauan Riau, Dwi Ajeng Sekar Respaty, S.H., M.Kn., melakukan kunjungan kerja bersama mitra perbankan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Batam, Kepri.
Pengawasan kali ini berfokus pada efektivitas penempatan dana Rp200 triliun oleh pemerintah pusat di bank-bank Himbara, termasuk Rp.55 triliun yang dialokasikan khusus ke BRI. Pengawasan yang memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional di daerah.
BRI Targetkan Rp3 Triliun untuk Kepri, Sudah Tersalur Rp2 Triliun
Dalam dialog bersama BRI yang diwakili oleh Yulizar Verda Febrianto selaku Area Head BRI Batam-Kepri bersama tim, terdapat target penyaluran setahun sebesar Rp3 triliun di wilayah Kepulauan Riau. Hingga awal Oktober 2025, BRI mencatat sudah berhasil menyalurkan Rp.2 triliun ke pelaku UMKM di Kepri, dan masih menyisakan Rp.1 triliun lagi untuk dicapai dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan ke depan.
“Kami tetap optimis target Rp.3 triliun dapat tercapai menjelang akhir tahun ini. Tantangan tetap ada, namun semua masih dalam batas kendali,” ungkap Yulizar.
Senator Sekar: Penyerapan Penting, Tapi Aksesibilitas
Dalam sambutannya, Dwi Ajeng Sekar Respaty mengapresiasi langkah BRI dalam mendukung program penempatan dana pemerintah untuk UMKM. Namun, ia juga menegaskan pentingnya memperkuat pemetaan wilayah dan memperluas jangkauan ke sektor-sektor UMKM yang selama ini sulit mengakses pembiayaan.
“Jangan sampai dana yang besar ini hanya terserap oleh kelompok pelaku usaha yang sudah ‘bankable’ saja. Kita harus bicara realitas di lapangan: masih banyak pelaku UMKM yang potensial namun terkendala akses. Di sinilah BRI perlu hadir lebih kuat,” tegas Sekar.
Koperasi Merah Putih Jadi Sorotan
BRI juga menyampaikan bahwa program Koperasi Merah Putih (KMP) yang kini tengah dikembangkan di berbagai kelurahan juga menjadi perhatian. Di Batam, terdapat 60 KMP, dan sudah 12 koperasi yang dianalisis pengajuan kreditnya oleh BRI, 3 koperasi dalam proses permohonan rekomendasi dari Pemda setempat.
Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan dalam proses tersebut. Menurut Yulizar, banyak dari pengurus atau anggota koperasi yang masih memiliki catatan negatif dalam sistem SLIK OJK, sehingga permohonan pembiayaan tidak bisa diproses lebih lanjut oleh sistem perbankan.
“Kami mendukung program KMP sepenuhnya, tapi memang perlu ada pembersihan manajemen internal agar koperasi lebih siap dalam aspek administratif maupun finansial,” jelas Yulizar.
Dukungan Penuh dan Tindak Lanjut Legislasi
Senator Sekar menutup sesi dengan komitmen bahwa pengawasan DPD RI bukan hanya soal mengawasi, tapi juga untuk memastikan bahwa program-program strategis seperti penempatan dana UMKM benar-benar dirasakan oleh masyarakat bawah secara merata.
“Saya percaya kolaborasi antara Himbara, pemerintah daerah, dan pelaku UMKM di daerah seperti Kepri ini bisa menjadi model percontohan. Tapi tentu harus dibarengi dengan sistem yang inklusif dan transparan,” tutupnya.
Senator DPD RI Dwi Ajeng Sekar Respaty Dorong Akses Pembiayaan yang Inklusif
