Bupati Natuna, Cen Sui Lan resmi dilantik menjadi Bupati Natuna pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara sebagai bupati Natuna terpilih dalam Pilkada Natuna 2024 bersama Jarmin Sidik sebagai Wakil Bupati untuk masa jabatan 2025-2030 itu terus menuai kontroversi terkait sikapnya yang dinilai meremehkan peran wartawan lokal dalam pemerintahannya.
Hal tersebut terlihat di setiap kegiatannya selalu memberikan pandangan sinis dan acuh tak acuh terhadap para wartawan lokal. Hal ini telah memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat dan insan pers di Natuna. Apakah seorang pemimpin daerah benar-benar dapat efektif tanpa keterlibatan media lokal? Pertanyaan ini perlu dikaji lebih dalam.
Media lokal memiliki peran krusial sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Mereka berperan sebagai pengawas, penyampai informasi, dan pemberi ruang bagi aspirasi publik. Wartawan lokal, dengan pemahaman mendalam tentang kondisi dan dinamika daerah, mampu menyajikan berita yang akurat dan relevan bagi masyarakat Natuna. Mereka juga dapat menjembatani kesenjangan informasi antara pemerintah dan warga yang mungkin tidak memiliki akses ke media nasional.
Dengan mengabaikan atau bahkan meremehkan peran media lokal, Bupati Cen Sui Lan berisiko mengisolasi dirinya dari arus informasi dan aspirasi masyarakat. Hal ini dapat menghambat proses pembangunan yang partisipatif dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan konflik. Transparansi dan akuntabilitas pemerintahan menjadi taruhannya. Sebuah pemerintahan yang efektif membutuhkan umpan balik dari masyarakat, dan media lokal merupakan salah satu saluran penting untuk itu.
Tentu, kritik dan pengawasan media harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berimbang. Namun, hal tersebut tidak berarti peran media lokal harus diabaikan atau diremehkan. Sebaliknya, pemerintah seharusnya menjalin hubungan yang konstruktif dan saling menguntungkan dengan media lokal. Kerjasama yang baik akan menciptakan iklim yang sehat bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Alergi Wartawan Lokal ?
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, yang dinilai meremehkan peran wartawan lokal, tentu telah memicu gelombang reaksi di kalangan insan pers. Bukan sekadar ketidaksenangan, melainkan sebuah tantangan bagi profesionalisme jurnalistik di Natuna. “Alergi” terhadap wartawan lokal yang disinyalir dimiliki Bupati Cen Sui Lan, akan diuji di ujung jari para wartawan itu sendiri.
Tuduhan arogansi bukanlah hal yang ringan. Jika benar adanya, sikap tersebut mencerminkan ketidakpekaan terhadap pentingnya peran media lokal dalam membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Wartawan lokal berperan sebagai mata dan telinga masyarakat, yang senantiasa mengawasi jalannya pemerintahan.
Menolak atau bahkan menghalangi akses informasi dari wartawan lokal sama artinya dengan menutup ruang bagi kritik dan aspirasi publik. Ini adalah tindakan yang kontraproduktif bagi pemerintahan yang demokratis dan transparan. Dalam konteks ini, “alergi” Bupati Cen Sui Lan terhadap wartawan lokal bukan sekadar masalah pribadi, melainkan sebuah ancaman terhadap prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
Namun, tantangan ini juga menjadi ujian bagi wartawan lokal sendiri. Mereka dituntut untuk tetap profesional, berpegang teguh pada kode etik jurnalistik, dan menyajikan berita yang akurat dan berimbang. Bukan dengan cara yang provokatif atau tendensius, melainkan dengan liputan yang mendalam dan investigatif, wartawan lokal dapat membongkar kebenaran dan mengungkap fakta di balik pernyataan kontroversial tersebut.
Ujung jari wartawan lokal, yang dipersenjatai dengan pena dan kamera, bukan hanya alat untuk menulis berita, tetapi juga senjata ampuh untuk memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Mereka memiliki kewajiban moral untuk terus mengawal jalannya pemerintahan, memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. “Alergi” Bupati Cen Sui Lan, jika memang benar ada, akan menjadi ujian bagi integritas dan profesionalisme wartawan lokal dalam menjalankan tugasnya. Sejarah akan mencatat bagaimana mereka merespon tantangan ini.
Abaikan Media Lokal, Hoaks Merajalela
Keengganan Bupati Natuna, Cen Sui Lan, untuk berinteraksi dengan jurnalis lokal diduga telah menciptakan ruang kosong yang diisi oleh informasi tidak akurat dan hoaks. Serangan informasi palsu yang berkaitan dengan Natuna dan kinerjanya semakin meningkat, menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif terhadap masyarakat, citra daerah serta profesional para jurnalis lokal. Apakah ini sengaja diciptakan oleh para pegulat dan pesilat disekitar dirinya ?, agar bisa menjadi pahlawan penyelesaian masalah !, hanya waktu yang bisa menjawab dengan sendirinya.
Kurangnya sinergi serta sulitnya akses informasi dari sang bupati dinilai sebagai pemicu utama. Media (jurnalis) lokal, sebagai pilar penting dalam penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya, kesulitan mendapatkan konfirmasi langsung dari dirinya. Hal ini menyebabkan informasi yang beredar seringkali bias dan bahkan menyesatkan, hingga sang bupati haru memberikan klarifikasi kembali atas kesalahan informasi yang diberitakan.
Situasi ini diperparah dengan rendahnya literasi digital masyarakat. Banyak warga yang kesulitan membedakan informasi valid dan hoaks, sehingga mudah terpengaruh oleh berita palsu yang tersebar oleh oknum yang tak bertanggung jawab melalui media dan media sosial. Akibatnya, muncul keresahan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah serta profesionalisme media.
Beberapa berita hoaks yang beredar di Natuna diduga sengaja disebar oleh media luar yang tidak memiliki biro/perwakilan daerah agar suhu kesenjangan antara Bupati Cen Sui Lan bersama media (jurnalis) lokal terus memburuk. Ketiadaan representasi fisik di Natuna membuat media-media ini lebih leluasa menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, bahkan yang sengaja dikarang untuk tujuan tertentu.
Beberapa berita hoaxs yang memanas belakang ini tentang pengantin Direktur RSUD Natuna setelah dirinya sidak lapangan, akan segera mengudaranya Super Air Jet di langit Natuna setelah Nam Air minggat akibat persoalan bisnis trayek yang selalu merugi dampak kurangnya penumpang dari dan ke Natuna Hinga terbaru hari ini, dengan headline “Bupati Natuna dan Pejabat Terkait Dipanggil KPK, Diduga Terkait Temuan BPK atau Pajak Galian C”, sementara keberangkatan Bupati Natuna Cen Sui Lan bersama Sekda Natuna Boy Wijanarko Varianto dan beberapa OPD ke Jakarta adalah untuk menghadiri acara Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah dalam Rangka Pemberantasan Korupsi yang di hadiri Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut yang menjadi gorengan hangat.
Tanpa adanya media (jurnalis) yang bertugas di lokasi, proses konfirmasi dan klarifikasi informasi menjadi sangat sulit, sehingga berita-berita palsu lebih mudah diterima masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran media lokal dan jurnalis yang berbasis di Natuna dalam menyaring informasi dan mencegah penyebaran hoaks.
Ke depan, diperlukan peningkatan kewaspadaan masyarakat dan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah daerah, media lokal, dan platform media sosial untuk membendung penyebaran berita palsu dari sumber-sumber eksternal yang tidak bertanggung jawab.
Para tokoh masyarakat dan instansi terkait juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan media lokal untuk selalu bersinergi dalam melawan hoaks. Bupati Natuna Cen Sui Lan perlu membuka diri dan proaktif dalam memberikan informasi yang akurat kepada publik melalui berbagai saluran komunikasi. Sementara itu, media lokal perlu meningkatkan kualitas jurnalistik dan literasi digital masyarakat.
Ke depan, diperlukan strategi yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Hal tersebut meliputi peningkatan literasi digital, kerjasama yang lebih erat antara Bupati dan media, serta penegakan hukum yang tegas terhadap penyebar hoaks. Nasib Natuna, sebagai daerah beranda terdepan di bagian utara NKRI yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia Timur, Thailand, Kamboja, Philipina, Laos, Brunei Darussalam dan Tiongkok serta berada di Laut China Selatan ini sangat rentan terhadap informasi penyesatkan, sangat bergantung pada upaya bersama untuk melawan maraknya hoaks serta menjaga kestabititas kawasan. Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah harus dibangun kembali melalui kolaborasi dan komunikasi yang efektif. Jika tidak, dampak negatif dari hoaks akan terus membayangi kepemerintahannya serta mengganggu prosesnya pembangunan, ketentraman daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Strategi Bungkam, Utang Pemda Natuna dan Pembungkaman Suara Pers Lokal
Dugaan upaya pembungkaman suara pers lokal di Natuna terus mencuat ke permukaan. Bukan melalui tindakan represif secara terang-terangan, namun melalui cara yang lebih halus. Penundaan dan bahkan kesulitan pembayaran tagihan media oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Natuna di bawah kepemimpinan Bupati Cen Sui Lan. Strategi ini, jika terbukti, merupakan bentuk pelemahan terhadap pilar demokrasi dan transparansi pemerintahan.
Menunda atau mempersulit pembayaran tagihan media lokal bukanlah sekadar masalah keuangan semata. Tindakan ini berpotensi besar untuk membatasi kebebasan pers dan membungkam suara kritis yang berasal dari media lokal. Wartawan yang kesulitan mendapatkan haknya, secara tidak langsung akan terbebani dan mungkin terpaksa mengurangi intensitas liputan kritis terhadap pemerintah. Ini adalah bentuk tekanan yang halus namun efektif untuk membatasi pengawasan publik.
Pemda Natuna memiliki kewajiban untuk membayar tagihan media sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku. Penundaan atau penghambatan pembayaran yang disengaja merupakan pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Hal ini juga menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap peran penting media lokal dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Jika benar Pemda Natuna sengaja mempersulit pembayaran tagihan media lokal sebagai upaya pembungkaman, maka tindakan tersebut patut dikecam. Kebebasan pers merupakan pilar demokrasi yang harus dijaga dan dihormati. Pemerintah harus menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya media lokal yang independen dan bertanggung jawab.
Perlu adanya investigasi yang transparan dan menyeluruh untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan ini. Jika terbukti ada upaya pembungkaman melalui cara ini, maka Bupati Cen Sui Lan harus bertanggung jawab dan mengambil langkah-langkah korektif. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan hanya dapat dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap kebebasan pers. Membungkam suara pers lokal sama artinya dengan membungkam suara rakyat Natuna sendiri.
Akibat dianggap meremehkan peran wartawan lokal ini patut dipertanyakan dan dijawab oleh Bupati Natuna Cen Sui Lan. Kepemimpinan yang efektif membutuhkan keterlibatan aktif dari semua elemen masyarakat, termasuk media lokal. Semoga ke depan, akan terjalin hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah Kabupaten Natuna bersama media lokal demi kemajuan daerah. Perlu diingat bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui kerjasama dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan rakyatnya.
Oleh :
Muhammad Rapi
Ketua PWI Natuna (Pemimpin Perusahaan ranaipos.com)
