Lihatkepri.com, Tanjungpinang – Saat refokusing anggaran untuk percepatan penanganan covid-19 tahap 1 yang melibatkan DPRD saat Walikota H. Syahrul masih hidup, BLT untuk masyarakat terdampak ekonomi dari Covid-19 ini sudah dianggarkan.
Sangat disayangkan sampai sekarang masyarakat belum menerimanya padahal dari anggaran 12,5 M itu bisa untuk membantu meringankan beban hidup masyarakat sebanyak 35.000 KK sebesar Rp.350.000 per KK.
“Ini bisa membantu perputaran roda ekonomi di Kota Tanjungpinang,” ujarnya.
Mengenai rekofusing anggaran tahap 2, Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang, Surya Atmaja sangat menyayangkan ketika pembahasan penganggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 tahap 2 tidak melibatkan DPRD sebagai unsur pemerintahan dan juga sebagai mitra pemerintah yang mempunyai fungsi penganggaran.
“Sehingga saya secara resmi belum melihat dokumen berupa DPA dari anggaran tersebut,” ujarnya
Seharusnya anggaran BLT yang sudah ada disalurkan saja dulu dan ketika kurang baru dianggarkan lagi sesuatu kebutuhan.
“Anggaran yang ada aja tidak mampu diserap tapi sudah menganggarkan lagi dan belum juga disalurkan,” ujarnya.
Jika memang sudah dianggarkan seharusnya BLT tersebut segera disalurkan sesuai data yang ada dan dengan kondisi masyarakat yang benar-benar terdampak dari Wabah Covid-19 ini.
“Seharusnya perangkat pendukung kepala daerah di Pemko Tanjungpinang punya konsep dan strategi untuk menjalankan visi misi pimpinan daerah sehingga kejadian seperti lambatnya penyaluran BLT yang katanya sudah dianggarkan di refokusing tahap 2 ini bisa disalurkan dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” ujarnya
