Pemuda Angkat Bicara, Diskusi Daring Diskursus Sharing Penanganan Covid19 di Kepri

Lihatkepri.com, Tanjungpinang – Berawal dari bencana kesehatan berujung pada dampak ekonomi, sosial dan bidang-bidang lainnya. Begitulah imbas yang dirasakan pada salah satu wilayah Indonesia yakni Provinsi Kepulauan Riau.

Sekalipun Provinsi Kepulauan Riau dipisahkan oleh laut untuk menghubungkan dari satu daerah ke daerah lain, namun padatnya lalulintas darat dan udara dan kunjungan dari berbagai wilayah penyebaran virus corona inipun tidak bisa terhindarkan.

Berbagai upaya untuk mencegah penyebaran virus coronapun telah dilakukan, namun masih ada titik-titik tertentu yang menarik perhatian publik bahkan menjadi perbincangan yang cukup masif di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai salah satu jalan untuk menyaring aspirasi dan dengar pendapat dari berbagai wilayah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, maka hal itu terjawab dengan kemajuan teknologi saat ini. Melalui Daring Mimbar Publik pada 19 April 2020 dilaksanakan dan mendapat respon yang baik khususnya dari berbagai pimpinan organisasi pemuda/mahasiswa di provinsi Kepulauan Riau.

Terkonfirmasi ada 15 pimpinan dari berbagai organisasi di kawasan Provinsi Kepulauan Riau akan berpartisipasi mengikuti jalannya diskusi, namun kendala jaringan dibeberapa wilayah beberapa pimpinan organisasi tidak bisa mengikuti jalannya diskusi.

Diskusi Daring Mimbar Publik mengangkat tema terkait penanganan Covid-19 oleh pemerintah daerah kota/kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Berbagai tanggapanpun masuk melihat penanganan Covid19 dengan berbagai sudut pandang, serta perhatian pada kondisi wilayah masing-masing, berikut Release opinion beberapa Pimpinan organisasi.

Akbar Alfarihi Ketua GMNI Tanjungpinang-Bintan, menilai kinerja pemerintah provinsi dalam penanganan pandemi ini cukup baik, khsusnya dalam up-date informasi yang terus dijalankan untuk informasi disebarluaskan kepada masyarakat mulai dari data peningkatan perharinya terhadap ODP ( orang dalam pantauan) PDP (Pasien dalam Perawatan) dan juga dari pasien yang positif dan bahkan yang meninggal dunia.  Terdata sampai dengan saat ini Provinsi Kepulauan Riau untuk ODP 2509 PDP 234 positif 39 meninggal dunia 7 orang (positif covid19).

Akbar menambahkan sejauh ini salah satu upaya pemerintah adalah mengeluarkan surat edaran dimana masyarakat diminta untuk berdiam dirumah, dengan kebijakan ini pemerintah berharap agar penyebaran virus covid 19 ini dapat berkurang.

Sekalipun demikian Akbar menilai kebijakan ini cukup baik untuk mencegah penyebaran covid 19, namun dilihat dari sudut pandang ekonomi, ini sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan hidup, dengan kebijakan sosial distancing (pembatasan sosial) ini para pedagang, buruh dan juga pekerja lainnya merasakan dampaknya.

Akbar berharap kondisi demikian, harus menjadi perhatian serius untuk kajian kita bersama, kita harus terus mencari solusi yang efektif dalam memerangi covid 19 serta tetap menjamin kesejahteraan masyarakat. Tidak jauh berbeda juga dalam diskusi Wiradi Putra dan Bung Andika dari Pimpinan PMII Kota Batam mengatakan saat ini dampak ekonomi dan masalah Alokasi anggaran yang disediakan untuk penanganan Covid 19 harus tepat sasaran dan menyentuh kepada lapisan masyarakat, Namun Wiradi menilai anggarannya masih cukup minim.

Sementara itu dari Kabupaten Karimun, Rudi Saputra Ketua PC PMII Karimun, menanggapi adanya rencana pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar menurutnya status ini khususnya di Kabupaten Karimun belum saatnya untuk diberlakukan. Masih banyak kriteria yang harus dipenuhi sehingga kebijakan ini bisa terpakan.

“Lalu untuk anggaran penanganan Covid 19 ini, harapan kami Pemerintah Daerah harus serius untuk merealisasikannya serta harus ada transparansi dalam pengelolaannya. Terutama mendorong legislatif untuk memberikan tekanan kepada eksekutif agar tranparansi terhadap dana CSR yang dikelola sudah sejauh mana, dan sejauh ini bagaimana realisasinya untuk penanganan Covid-19. Tidak kalah penting juga Ia menambahkan adanya alokasi bantuan yang diberikan dalam bentuk paket sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus dikaji kembali, karena tidak semua kebutuhan masyarakat kelas menengah mau sembako. Listrik dan sewa rumah adalah kewajiban mereka yang harus dibayar juga” tegas Rudi menyinggung soal anggaran

Kabupaten Lingga yang sempat menjadi perhatian karna menjadi Daerah paling pertama menutup akses transportasi. Alfy Riyan Wakil Ketua IMKL mengambarkan kondisi di Lingga saat ini masih dalam kondisi aman-aman saja

“Ini tidak lepas dari Pemkab yang merespon cepat mengambil langkah untuk men block area walaupun banyak pro kontra akan kebijakan yang dibuat akan tetapi sangat efektif untuk memutus mata rantai penyebaran covid19 untuk daerah lingga,” ujarnya.

Sekalipun ini sudah dilakuakn menurut Alfy, persiapan untuk memblock area masih kurang efisien dan efektif karena banyak hal-hal dasar yang tidak terpikir dan menjadi kendala. Salah satunya adalah ketersediaan kapal untuk warga lingga yang berada di luar lingga, misalnya mahasiswa

“Data yang kami terima sampai sekarang ada 300 lebih mahasiswa lingga yang berada di kota tanjungpinang yang terkendala untuk pulang karena ketidaksediaan kapal. Padahal Seiiring dengan edaran kampus yang sudah meliburkan sampai lebaran Idul fitri,” ujarnya.

Sementara itu, melalui whatsApp terkonfirmasi Ketua HMI Cabang Natuna Fidaus, menjelaskan kondisi Kabupaten Natuna yang paling jauh dari Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau saat ini dalam kondisi aman alhamdulilah disini belum ada yang positif.

Namun masih adanya akses kapal keluar masuk ke Natuna ia meminta pemerintah daerah untuk tetap melakukan karantina bagi setia warga masyarakat yang baru datang ke Natuna secara ketat. Ia juga menegaskan agar pemerintah Daerah Natuna khsusnya untuk mendata dan memperhatikan dampak ekonomi bagi masyarakat kecil (kurang mampu).

Diskusi yang dipimpin Arifin, berakhir dengan harapan dari Pimpinan Organisasi untuk dilakukan diskusi lanjutan dengan mengadirkan pihak-pihak terkait untuk terlibat memberikan informasi secara ditail terkait penenganan Covid 19 di Kepulauan Riau khsusunya dari sisi ekonomi.