Pemda Natuna, DPRD dan ANNA Bersinergi Tolak Kapal Cantrang

Lihatkepri.com, Natuna – Ratusan Nelayan Natuna yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Natuna (ANNA) setelah selesai melakukan aksi berupa melakukan orasi atau aksi damai didepan gedung DPRD Natuna, Jl. Yos Sudarso Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kamis (27/02/2020).

Dalam orasinya tersebut, Aliansi Nelayan Natuna (ANNA) menolak kebijakan mobilisasi kapal Cantrang ke Laut Natuna Utara, serta meminta DPRD Natuna dan Pemerintah Daerah yakni Bupati untuk terus memperjuangkan penolakan mobilisasi kapal Cantrang ke Natuna sampai ke tingkat Provinsi maupun pusat, dengan melibatkan Aliansi Nelayan Natuna (ANNA) dan masyarakat untuk berjuang bersama.

Dengan hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, menghadirkan Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, langsung melaksanakan rapat bersama perwakilan Aliansi Nelayan Natuna (ANNA) dan beberapa unsur elemen masyarakat, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Natuna, Andes Putra, diruang rapat paripurna DPRD Natuna, untuk membahas tuntutan dari masyarakat nelayan Natuna tersebut.

Dalam rapat tersebut, ketua Aliansi Nelayan Natuna Hendri, meminta pernyataan sikap bersama ANNA dengan DPRD dan Pemkab Natuna, terhadap kebijakan mobilisasi kapal Cantrang kelaut Natuna Utara.

Dikatakannya, alat tangkap cantrang merupakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan dapat merusak ekosistem laut.

Cara operasi cantrang yang mengeruk dasar laut mengakibatkan kerusakan dasar laut serta menimbulkan kerusakan sumber daya laut dan akan berdampak pada kerusakan ekosistem laut berupa ikan-ikan dan lain-lain serta menyulitkan mata pencaharian nelayan tradisional Natuna

Ketua Aliansi Nelayan Natuna Hendri S.Ip juga mengungkapkan akan terjadi ancaman komplik sosial antara nelayan lokal Natuna dengan nelayan Cantrang dalam pemanfaatan sumberdaya ikan yang menyebabkan penurunan hasil tangkapan, jika kebijakan ini tetap dipaksakan.

“Pada akhirnya akan merugikan nelayan lokal Natuna, terutama komplik daerah tangkapan ikan serta ketimpangan armada dan teknologi penangkapan ikan,” ujarnya

Hendri juga membeberkan dan melihat kebijakan memobilisasi kapal Cantrang ini bukan dalam kerangka bela Negara atau memenuhi kebutuhan ikan Nasional, tetapi dalam rangka memindahkan Zonasi tangkap dari WPP 712 (laut Jawa) yang sudah mulai over fishing ke wilayah yang lebih produktif di WPP 711 laut Natuna Utara.

“Seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah pemberdayaan terhadap nelayan lokal Natuna dan meningkatkan kapasitas dan daya saing untuk pengelolaan ZEEI, daripada memobilisasi nelayan Cantrang yang berpotensi menimbulkan masalah baru dikemudian hari,” pinta Hendri.

Setelah mendengar tuntutan dari Aliansi Nelayan Natuna tersebut, Ketua DPRD Natuna, Andes Putra menyampaikan bahwa DPRD menerima tuntutan dari ANNA dengan sepakat bersama anggota, siap bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan ANNA, apapun keputusannya akan bersama menolak dan menjaga kearipan lokal ekosistem laut

Setelah mendengar bersama tuntutan dari Aliansi Nelayan Natuna tersebut, Ketua DPRD natuna, Andes Putra menyampaikan bahwa DPRD menerima tuntutan dari ANNA dengan sepakat bersama anggota, siap bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan ANNA, apapun keputusannya akan bersama menolak dan menjaga kearipan lokal ekosistem laut Natuna.

Senada yang disampaikan oleh Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, menyatakan sangat setuju tidak menerima kapal Cantrang, karena kearipan lokal Natuna tidak sama dengan pulau Jawa,.

“Masyarakat Natuna ladangnya laut, hidup mati masyarakat Natuna dilaut, menyekolahkan anak dan menghidupi keluarganya dari laut, dan tidak mau ekosistem, rumah ikan dilaut Natuna itu rusak,” ujarnya

Hamid menyampaikan telah melayangkan surat ke pemerintah pusat agar meninjau kembali dan menghargai kearipan lokal Natuna.

“Masyarakat Natuna bukan untuk hidup sekarang ini saja, untuk kedepan anak cucu sampai ke cicit,” terang Hamid.

Hamid juga telah menyampaikan kepada deputi Kemenkopolhukam bahwa akan mengajak DPRD Natuna dan perwakilan Nelayan Natuna untuk beraudensi dengan Menkopolhukam ke Jakarta.

(Mhd Amin)
Kepala Biro Naruna