Lihatkepri.com, Tanjungpinang – Ketua Pansus DPRD Kota Tanjungpinang, Muhammad Arif mengatakan bahwa beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberikan catatan hal tersebut dari hasil pembahasan bersama Bappeda Kota Tanjungpinang.
Menurutnya bahwa LKPJ sifatnya memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk bisa memberikan perubahan terhadap OPD atau pelayanan publik yang menyangkut hidup orang banyak.
“Mengacu pada segi serapan anggaran kenerja, lalu disesuaikan dengan anggaran di RPJMD Walikota tahun 2018,” ujarnya.
Selanjutnya berdasarkan hasil masukan dengan Bappeda, lanjut Arif, ada beberapa OPD perioritas yang daya serapnya masih rendah dan kinerjanya agak kurang. “Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkim dan Dinas Lingkungan Hidup yang termasuk kedalam prioritas itu,” ujarnya
Menurut Arif dengan daya serapan anggaran yang masih rendah serta kinerja yang kurang bagus, wajar sejumlah OPD tersebut masuk kedalam catatan dewan.
“Dinas tersebut, daya serapan anggarannya masih rendah dan kinerjanya agak kurang, tentunya hal tersebut menjadi catatan dewan,” ujarnya usai paripurna.
Ketika dilihat dari laporan Pansus, permasalahan dibeberapa OPD tersebut, seperti Disdik, yaitu salah satunya pengadaan mebeler atau furniture sekolah yang capaian fisiknya 100 persen, namun keuangan hanya 86,66 persen. Lalu di Dinas Kesehatan (Dinkes), pada kegiatan operasional rutin kantor di Dinkes terdapat tidak kesesuaian antara anggaran dengan realisasi keuangan dan fisik, untuk realisasi keuangan hanya 74,10 persen dan fisik 100 persen.
Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul menerima atas adanya beberapa catatan dan rekomendasi yang sudah disampaikan oleh DPRD Kota Tanjungpinang. “Dengan adanya rekomendasi ini, kami akan segera melakukan evaluasi,” tandasnya.
