Mulai Sekarang, Kasat Akan Tertibkan Penggunaan Mobil Dinas Satpol Diluar Jam Kerja

Lihatkepri.com, Lingga – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Lingga Said Rudi Fallo akan melakukan penertiban penggunaan mobil dinas Satpol yang digunakan untuk keperluan pribadi pada jam kerja.

Hal demikian disampaikan Rudi terkait hebohnya pemberitaan mobil dinas Satpol PP yang digunakan untuk mengangkut penumpang di Pelabuhan Sungai Tenam beberapa waktu lalu.

“Kemarin itu, karena ada anggota kita keluarga dia baru selesai melahirkan, jadi digunakan pakai mobil Satpol. Sebenarnya mereka sudah mencari mobil sewa, tapi tidak dapat,” kata Rudi Fallo diruang kerjanya, Rabu (23/08/2017).

Ia mengakui, mobil Satpol PP memang bukan untuk menjemput penumpang. Namun, Rudi memaklumi jika kondisi yang ada saat itu tidak normal dengan kata lain dalam keadaan terdesak.

“Jadi, kita hanya membantu saja, itu kan anggota kita dapat kemalangan. Itu baru pulang dari Tanjungpinang. Kita ambil kebijakan itu saja, saya terus terang saja, jika penggunaan diluar jam kerja kita pasti tindak tegas. Tapi kita kalau sudah didepan mata ada yamg kemalangan tidak mungkin kita biarkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, terkait kejadian tersebut, tidak ada niat pihaknya untuk menyalahgunakan penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi. Sebelumnya, sejumlah sopir travel yang tergabung dalam Koperasi Trans Lingga Jaya menyesalkan karena mobil plat merah ikut ambil bagian antar jemput penumpang.

Informasi yang diperoleh, beberapa mobil plat merah melakukan antar jemput penumpang dari pelabuhan Sungai Tenam menuju Kota Daik dan sekitarnya. Salah satu mobil plat merah tersebut yakni mobil dinas Satpol PP Lingga.

Para sopir ini menilai hal itu justru menyisihkan posisi mereka sebagai jasa angkutan umum, terlebih pendapatan dalam peningkatan ekonomi. Kehadiran mobil dinas tersebut dikeluhkan oleh sopir angkutan umum. Karena, mobil plat merah dipergunakan oleh oknum tertentu demi kebutuhan antar jemput keluarga, sanak famili dan kerabat.

Ia berharap pemerintah daerah dapat segera menyikapi dengan tegas guna kelancaran salah satu akses perkembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat Lingga. (Wira)