Batam
Pemuda ICMI Kepri: Perda Angkutan Massal Harus Dikaji Ulang Demi Efisiensi APBD dan Keadilan Sosial
BATAM – Pemuda ICMI Kepulauan Riau (Kepri) menyampaikan keprihatinan terkait disahkannya Peraturan Daerah tentang Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kota Batam. Meskipun modernisasi transportasi adalah kebutuhan jangka panjang, namun kebijakan ini dinilai masih memiliki sejumlah catatan penting, khususnya terkait beban terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dampaknya terhadap masyarakat transportasi konvensional.
Ketua Pemuda ICMI Kepri, Andriansyah Sinaga, menegaskan bahwa pembangunan sistem transportasi massal membutuhkan alokasi dana yang sangat besar.
“Kita bicara soal miliaran rupiah untuk infrastruktur jalan, terminal, halte, dan sistem digitalisasi transportasi. Jika tidak direncanakan dengan matang, ini berpotensi menjadi beban berat bagi APBD kota,” ujarnya.
Selain aspek fiskal, Pemuda ICMI juga menyoroti risiko ketimpangan sosial dan ekonomi. Ratusan pengemudi angkot, ojek pangkalan, dan travel lokal terancam kehilangan mata pencaharian jika tidak diberi skema transisi yang adil.
“Kami tidak anti-modernisasi, tapi pembangunan harus tetap berpihak pada kelompok rentan dan memastikan tidak ada yang dikorbankan,” tambah Andriansyah.
Dalam infografik yang dirilis, Pemuda ICMI Kepri merinci enam dampak negatif utama dari Perda ini:
- Pengaruh terhadap pengusaha angkutan konvensional
- PHK dan pengurangan tenaga kerja informal
- Tingginya biaya implementasi yang berisiko membebani APBD
- Potensi konflik sosial dan pembebasan lahan
- Ketimpangan akses transportasi masyarakat pinggiran
- Resistensi budaya terhadap transportasi massal
Pemuda ICMI Kepri mendorong agar Pemko Batam melakukan dialog terbuka dengan pelaku transportasi lokal, pakar tata kota, dan masyarakat sipil sebelum proyek ini dijalankan penuh. Mereka juga mendesak adanya kajian dampak fiskal dan skenario keberlanjutan secara terbuka.
“Transportasi publik modern adalah cita-cita kita semua, tapi harus adil, terjangkau, dan tidak menyingkirkan rakyat kecil,” pungkas Andriansyah.
