MW KAHMI Kepri: “Presiden Harus Segera Ambil Alih Kasus Rempang-Galang”

TANJUNGPINANG – Pasca Aksi Penyampaian Aspirasi Penolakan Relokasi yang berakhir dengan banyaknya korban dari masyarakat dan aparat pada Senin, 11 September 2023 di halaman BP Batam, MW KAHMI Kepri mendesak agar Presiden Jokowi untuk meninjau ulang rencana investasi tersebut sampai terwujud kesepakatan yang berkeadilan bagi masyarakat Rempang-Galang.

“Melihat eskalasi penolakan warga Rempang-Galang atas investasi itu, bahkan sudah berjatuhan korban, maka Presiden harus ‘segera hadir’ untuk menyelesaikan persoalan ini”, terang Suryadi, Ketua Umum Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Kepulauan Riau (MW KAHMI Kepri).

KAHMI Kepri juga Mendesak Segenap Tokoh Melayu, khususnya Pengurus LAM se Provinsi Kepulauan Riau untuk mengkonsolidasikan segenap fikir dan langkah bersama dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara berkeadilan.

Organisasi Para Alumni HMI ini juga menghimbau kepada seluruh stakeholder dan pihak-pihak terkait untuk menahan diri dari segala bentuk tindakan provokatif, anarkis dan represif dalam menghadapi dinamika rencana investasi di Rempang-Galang, tetapi lebih mengedepankan cara-cara diplomasi, dialog dan musyawarah mufakat untuk mewujudkan solusi yang berkeadilan.

Sedangkan untuk rencana relokasinya, KAHMI Kepri mendesak untuk segera dilakukan dialog dan musyawarah secara mendalam dengan melibatkan partisipasi secara luas dari masyarakat yang terdampak sehingga didapat keputusan yang berkeadilan, baru kemudian di eksekusi.

Dan khusus untuk Warga yang di tahan oleh Kepolisian, MW KAHMI Kepri mendesak agar dibebaskan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan tanpa syarat apapun.

“Sebaiknya agar dalam tempo yang sesingkat singkatnya, masyarakat yang ditahan segera dibebaskan tanpa syarat apapun demi menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah”, tutup Suryadi.